HUBUNGAN YANG BERSIFAT FORMAL DAN MATERIAL ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PANCASILA

By On Tuesday, October 13th, 2015 Categories : Bikers Pintar

1. Hubungan yang bersifat formal.
Segala aspek penyelenggaraan Pemerintah Negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam alinea keempat dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan terdapatnya Pancasila dalam Pembukaan maka secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, dan mengandung makna sebagai berikut:
a. Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Re-publik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
b. Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan penger-tian ilmiah, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan :
1) Sebagai dasarnya, karena Pembukaan itulah yang memberi faktorfaktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia, dan
2) Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai ketentuan hukum yang tertinggi.
c. Bahwa dengan demikian Pembukaan berkedudukan dan berfungsi., selain sebagai Mukaddimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak terpisahkan, juga berkedudukan sebagai su-atu yang bereksistensi sen-diri, mempunyai dasar berada dan berkemampuan hidup sendiri, yang infinya terjelma sebagai yang bernama Pancasila, dengan tidak tergantung adanya batang tubuh UUD 1945.
d. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat dikonstatir mempunyai hakekat, sifat dan kedudukan serta fungsi sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
e. Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan dengan demikian mempunyai ke-dudukan kuat, tetap dan tak dapat berubah/diubah, terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dengan demikian dengan jalan hukum tak dapat diubah (Kaelan, 1987).
Dengan demikian Pancasila sebagai substansi esensial dari Pembukaan, rumusannya tidak boleh lain selain yang terdapat dalam Pembukaan. Perumusan yang menyimpang dari ketentuan di dalam pembukaan ada-lah mengubah secara tidak sah Pembukaan UUD 1945, baik secara ilmiah maupun atas dasar hukum positif, dan bertentangan dengan ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan juga ketetapan MPR No. V/ MPR/1973.
2. Hubungan yang bersifat material.
Bila ditinjau kembali proses perumusan Pancasila dan Pem-bukaan UUD 1945 maka secara kronologis, materi yang dibicarakan oleh BPUPKI adalah dasar Negara Pancasila,’ baru kemudian menyusun Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama BPUPKI membicarakan dasar Negara Pancasila, maka selanjutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan.
Berdasarkan pengertian ilmiah, Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Ne-gara yang fundamental, dan terhadap tertib Hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu : sebagai dasarnya, karena Pembukaan itulah yang memberikan faktorfaktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia, dan mema-sukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai ketentuan hukum yang tertinggi.
Bila ditinjau lebih dalam inti dari Pokok Kaidah Negara yang fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena itu inti isi dari Pembukaan ada-lah Pancasila yang merupakan asas kerokhanian (dasar filsafat Negara Republik Indonesia) dan merupakan basis bagi penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Kesatuan yang selengkapnya dari Pem-bukaan dapat dikatakan me-rupakan dasar, rangka dan suasana yang meliputi kehidupan Bangsa, Negara serta tertib hukum Indonesia (Notonagoro, 1974).

HUBUNGAN YANG BERSIFAT FORMAL DAN MATERIAL ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PANCASILA | ADP | 4.5