INTERNATIONALISM (INTERNASIONALISME) ADALAH

Transna­sionalisme.

Internationalism (internasionalisme) adalah Pen­dapat bahwa problem sosial dan politik harus dilihat dari sudut pandang yang mengatasi negara bukanlah pendapat baru. Hinsley (1963) memulai sejarah teo­ri internasionalnya dengan De Monarchia karya Dante, yang dianggap berasal dari tahun 1310. Di abad ke-20, internasional­isme mengambil tiga bentuk jalur berbeda, meski saling berhubungan: promosi tinda­kan melintasi batas negara oleh mereka yang memiliki kepentingan dan opini yang sama (terkadang dikenal sebagai “transna­sionalisme”); penentangan, dalam tradisi Benthamite, terhadap kebijakan nasionalis sempit seperti proteksionisme; dan duku­ngan penciptaan, penerapan, dan penguat­an institusi internasional.

Bentuk kosmopolitanisme.

Secara etis, dehat utamanya adalah antara mereka yang berpendapat bahwa “negara pada dasarnya adalah nexus dari kewajiban spesial dan umum” (Paskins, 1978, h. 163) dan mereka yang berpen­dapat bahwa masyarakat internasional seharusnya disusun sedemikian rupa agar bisa mengekspresikan hak dan kewajiban (Linklater, 1982, h. 9), dan memandang semua “moralitas khusus” sebagai “ben­tuk pemahaman manusia yang akan ber­ganti saat manusia memahami sifat dari kapasitas mereka untuk menentukan nasib sendiri”. Dalam karya yang belakangan (1998), Linklater mengelaborasi pandangan ini, dengan mendukung apa yang dilihatnya sebagai bentuk kosmopolitanisme, yang, tanpa mengklaim pengetahuan tentang “kebenaran moral permanen yang mengi­kat seluruh manusia” (h. 48), berusaha mengeliminasi semua sistem eksklusi yang tidak adil, dan karenanya mengembangkan “komunitas komunikasi universal” yang menawarkan peluang untuk melakukan dialog kepada semua pihak yang dipen­garuhi oleh keputusan negara (atau aktor lain), terlepas dari apakah mereka yang di­pengaruhi itu adalah individu atau kornu­nitas, dan apakah mereka di dalam atau di luar unit pembuat keputusan tersebut. Jadi negara perlu membagi kekuasaannya ke komunitas lokal dan sekaligus mampu menghadapi institusi internasional (terma­suk Eropa).

Jalur transnasionalis. Internationalism (internasionalisme) adalah

Jalur transnasionalis dicontohkan oleh MARXISM, yang dalam bentuk aslinya ber­pendapat bahwa negara adalah sekadar in­strumen kaum borjuis dan bahwa “buruh tak punya tanah air,” tetapi peristiwa Per­ang Dunia I menunjukkan kurangnya soli­daritas proletarian internasional. Ketika revolusi di Rusia pada Oktober 1917 gagal membangkitkan pemberontakan buruh di seluruh sistem kapitalis, internasionalisme dari Second International (didirikan pada 1889) dan penerusnya menjadi pragmatis ketimbang radikal, dan perwakilan buruh (dalam delegasi nasional) di International Labour Organization telah memberi kaum sosialis ruang untuk kolaborasi internasi­onal. Sebaliknya, Third International, yang didirikan oleh Lenin, menjadi saluran bagi partai komunis seluruh dunia, yang dikon­trol USSR, sampai intervensi di Hungaria (1956) dan Cekoslowakia (1968), untuk membebaskan Marxis Barat dari kekua­saan USSR. Manifestasi transnasionalisme non-Marxis di akhir abad ke-20 mencakup lembaga amal dan gerakan seperti Oxfam, European Nuclear Disarmament (END) Amnesty International dan Greenpeace. Yang kedua, jalur “Benthamite ma­kin banyak ditentang di abad ke-20, dan, dalam aspek ekonominya, penentangan itu bukan hanya dari kubu nasionalis. Di antara dua perang dunia, konferensi Liga Bangsa-bangsa untuk mengurangi tarif merupakan contoh dari “utopianisme” yang ditolak oleh Carr (1939) (lihat INTERNATIONAL RELATIONS). Internationalism (internasionalisme) adalah Pengikut KEYNESIAN ISM juga menganggap perdagangan bebas dan multilateralisme sebagai sesuatu yang keliru karena tidak adanya manajemen ekonomi internasional yang memiliki me­kanisme yang cukup untuk mempertahan­kan permintaan efektif. Pandangan ini se­cara nominal dimasukkan dalam institusi yang dibentuk di Bretton Woods untuk mengelola ekonomi internasional pasca Perang Dunia II, yang dinegosiasikan oleh J. M. Keynes. Aspek lain dari bentuk inter­nasionalisme ini, yakni prinsip kebebasan untuk berpindah antarbatas negara, juga harus berhadapan dengan pembatasan im­igrasi dan bahkan rintangan dalam pem­berian suaka. Di awal abad ke-20, mereka yang me­ngikuti rute “institusional” ke internasio­nalisme (lihat Angell, 1908; Woolf, 1916) biasanya bertujuan mencari perdamaian, walaupun, seperti telah dikemukakan di atas, lembaga yang baru dibentuk umum­nya memiliki tugas lain. Dengan masuknya negara-negara baru, hampir semuanya be­lum berkembang, ke dalam PBB setelah 1950, internasionalis juga menengok ke lembaga semacam itu untuk mempromosi­kan “perkembangan” dan mengoreksi bias sistem ekonomi.