KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PEMBINAAN TERPIDANA

By On Sunday, July 5th, 2015 Categories : Bikers Pintar

Bekerjanya suatu peradilan didalam masyarakat sekarang ini lebih bermuara sorotannya pada putusan hakim, yang kewenangannya telah diberikan oleh undangundang. Putusan hakim itu membawa derita, nestapa, bagi terpidana di dalam penjara dan sangat merugikan serta merusak pikiran, perasaan kemanusiaan akibat dari hilangnya kemerdekaannya itu. Padahal sebenarnya di dalam sistim peradilan pidana menurut hukum acara pidana dikenal pula kepolisian sebagai penyidik, kejaksanaan sebagai penuntut umum, hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Beberapa lembaga itu masing-masing mempunyai kewenangan/kebijaksanaan yang cukup luas. Bilaman petugas masing-masing dari lembaga itu mengikuti terus menerus perkembangan ilmu-ilmu sosial lainnya sebagai pendamping dari ilmu pengetahuan hukum dan bertindak sesuai dengan teori-teori pola berfikir. Juga bertindak sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan itu, melahirkan kebijakan-kebijakan di bidang penerapan hukum dan pembinaan terpidana. Akhirnya setiap proses peradilan pidana tidak terpatri oleh hal-hal yang bersifat normatif saja tetapi lebih dari itu yakni empiris, ethis, sosial ekonomi dan politis.

Salah satu masalah lain dari akibat putusan pidana, ialah terpidana dimasukkan ke penjara, hal ini sering mendapatkan kritik oleh karena pembinaan terpidana sampai sekarang belum menghasilkan tujuannya sebagaimana konsep pemasyarakatan untuk mengayomi terpidana. Dalam pembinaan itu berkenan pula dengan peranan Pemerintah masyarakat untuk ikut serta menghapuskan atua menghilangkan stigma yang melekat pada diri terpidana sebagai orang jahat, cacat dari segi moral dan sebagainya. Oleh karenanya perlu politik kriminal dalam hal mengembalikan terpidana di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hubungan itu, sepatutnya kita mengadakan perenungan-perenungan se-bagaimana yang dikemukakan oleh Roeslan, Saleh (1978), siapakah sebenarnya kita ini, yang telah memberikan penilaian terhadap hidup sesama mahluk, kita yang sekarang msnentukan kesalahan seseorang dan kesalahan yang mengakibatkan reaksi berantai yang sial itu ? Sekali lagi, siapakah sebenarnya kita yang sebenarnya menetapkan semuanya ini ? oleh karenanya pada Hakim pidana harus membatasi lingkaran dari celaan itu hanya sampai sekitar perbuatan.

 

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PEMBINAAN TERPIDANA | ADP | 4.5