KEKUASAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH HAK ULAYAT

By On Saturday, July 18th, 2015 Categories : Bikers Pintar

Tanah yang ada dan terletak di dalam wilayah suatu persekutuan hukum merupakan sumber kehidupan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga masyarakat persekutuan hukum yang bersangkutan. Di- samping itu juga merupakan tempat tinggal, tempat lahir, tempat dikuburkan bila ia sudah meninggal, bagi dirinya dan keluarganya serta leluhurnya secara turun-temurun. Sehingga dengan demikian tanah itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat persekutuan hukum adat itu. Hubungan yang demikian erat antara tanah dan masyarakat persekutuan hukum adat menyebabkan tanah yang ada dan terletak dalam wilayah suatu persekutuan hukum adat, merupakan kepunyaan bersama masyarakat persekutuan hukum tersebut.

Masyarakat persekutuan hukum itu mem-punyai hak, wewenang dan kekuasaan untuk mengatur peruntukan, penggunaan / peman-faatan serta memungut hasil dari tumbuh- tumbuhan dan binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak wewenang dan kekuasaan itu diperlukan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat persekutuan hukum dan juga bagi persekutuan hukum sebagai suatu badan hukum. Hak, wewenang dan kekuasaan yang dimaksud bukanlah merupakan hak memiliki akan tetapi merupakan hak menguasai atas tanah tersebut.

Hak persekutuan hukum atas tanah ini secara teknis hukum adat disebut hak ulayat yang oleh Van Vollenhoven disebut sebagai Beschikkingrecbt. Diberbagai daerah istilah tanah yang ada dan terletak dalam wilayah persekutuan hukum yang dikuasai oleh masyarakat persekutuan adat itu disebut sebagai antara lain Patuanan (Ambon),

Parabumian (Kalimantan), Limpe (Sulawesi Selatan), Nuru (Buru), Ulayat (Minangkabau), dimana terdapat hak ulayat kaum dan hak ulayat Nagari). Hak wewenang dan kekuasaan bersama dari masyarakat persekutuan hukum adat itu atas dasar musyawarah mufakat yang didelegasikan kepada salah seorang warga persekutuan hukum adat itu, yang dalam hal ini adalah Pimpinan atau Kepala persekutuan hukum adat tersebut.

Hak wewenang dan kekuasaan yang mengatur peruntukan atas tanah berkaitan dengan siapa saja yang dapat memperoleh hak untuk membuka tanah, memanfaatkan tanah dan binatang yang ada di atas itu, akan tetapi demi kepentingan persekutuan hukum adat itu maka persekutuan hukum itu dapat membatasi kebebasan hak warga persekutuan hukumnya sebagai hak perorangan.

Akan tetapi dengan izin Kepala persekutuan hukum adat orang luar dari warga masyarakat hukum itu dapat memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil dari tanah hak ulayat persekutuan hukum adat itu, setelah sebelum-nya ia membayar “Uang Pemasukan” (Aceh), Mesi (Jawa) dan kemudian memberikan ganti rugi kepada Kepala Persekutuan hukum adat setempat. Bagi warga masyarakat bukan warga suatu persekutuan hukum yang dapat memperoleh hak untuk membuka tanah yang nantinya akan menjadi hak secara tetap.

Kepala Persekutuan nukum adat tidak berhak memindahkan atau mengalihkan tanah hak ulayatnya kepada pihak lain yang bukan warga persekutuan hukumnya. Kepala persekutuan hukum adat juga tidak boleh memberikan tanah hak ulayatnya orang luar, kecuali dalam memberikan hak pakai.

KEKUASAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH HAK ULAYAT | ADP | 4.5