MAKNA PENGAMALAN PANCASILA

By On Monday, August 3rd, 2015 Categories : Bikers Pintar

Pengamalan Paancasila meliputi:

  1. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus-menerus dan bersama- sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasial.
  2. Pengamalan Sila yang Adil Dan Beradab, yang antara lain, mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi.
  3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia, yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan, bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
  4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembang-kan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara serta menggairahkan rakyhat dalam proses politik.
  5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakuyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (Darji Darmodiharjo, 1991)

Berdasarkan pokok pikiran yang telah diuraikan, hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan manusia Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan Nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai bukti nyata seseorang mendakwakan diri sudah menjadi insan Pancasila, bila dalam sikap, tingkah laku dan perbuatannya, tercermin secara konkrittelah mengamalkan petunjuk-petunjuk nyata dan wujud pengamalan sila-sila Pancasila seperti yang terurai di bawah ini:

  1. Petunjuk-petunjuk dan wujud dari sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah :
  2. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Petunjuk-petunjuk nyata dan wujud pengamalan sila kemanussiaan yang a- dil dan beradap adalah :
  4. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan

kewajiban antara sesama manusia.

  1. Saling mencintai antara sesama manusia.
  2. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
  3. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
  4. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
  5. Gemar melakukan kegiatan kema-nusiaan.
  6. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  7. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan beker- jasama dengan bangsa lain.
  8. Petunjuk-petunjuk nyata dan wujud pengamalan Sila Persatuan Indonesia adalah :
  9. Merupakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  10. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
  11. Cinta tanah air dan bangsa.
  12. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
  13. Petunjuk-petunjuk nyata dan wujud pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah :
  14. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
  15. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
  16. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk ke-pentingan bersama.
  17. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  18. Musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  19. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  20. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai nilai kebenaran dan keadilan.
  21. Petunjuk-petunjuk nyata dan wujud pengamalan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah :
  22. Mengembangkan perbuatan- perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong- royongan.
  23. Bersikap adil.
  24. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  25. Menghormati hak-hak orang lain.
  26. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
  27. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
  28. Tidak bersifat boros.
  29. Tidak bergaya hidup mewah.
  30. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
  31. Suka bekerja keras.
  32. Menghargai karya orang lain.
  33. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. (Buku-Buku Penataran P-4 BP-7 Pusaat, Media Pembudayaan BP-7 Pusat 1992). Sebaiknya apabila seseorang kurang atau tidak mengamalkan ke 36 butir pengamalan Pancasila tersebut, maka dia belum dapat mengatakan diri bahwa dia telah menjadi seorang atau insan Pancasilais dan insan yang demikian kurang dapat diandalkan atau diharapkan melibatkan diri dalam rangka pemba-ngunan nasional, sebab manusia yang dapat diandalkan untuk melibatkan diri dalam pembangunan Nasional adalah insan- insan yang memang betul-betul dalam jiwa dan kalbunya terpancang jiwa Pancasila yang manifestasinya dapat dilihat atau diwujudkan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatannya disetiap saat, sebab dengan dasar tersebut di atas, maka setiap orang harus selalu mempersiapkan diri setiap saat untuk terlibat dalam rangka pembangunan nasional, justru karena kesadaran dan keyakinan bahwa Pancasila sebagai dasar negara perlu dijabarkan dalam pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila. Dalam rangka menghadapi pemba-nguan Nasional yang akan datang,perlu diungkapkan faktor-faktor dominan dan kaidah penuntun penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan GBHN 1993, sebagai berikut:
  34. Faktor Dominan

Faktor Dominan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan agar memperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional, meliputi:

  1. Kependudukan da« sosial budaya, termasiuk pergesertan nilai dan Perkembangan aspirasi rakya t yang dinamis.
  2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan dan alam tropiknya.
  3. Sumberdaya alam yang beraneka ragam dan tidak merata peenyebarannya, termasuk flora dan fauna.
  4. Kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dan penguasa-annya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5. Disiplin nasional yang merupaian perwujudan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
  6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
  7. Perkembangan regional dan giobal serta tatanan internasional yang selalu berugah secsara dinamis.
  8. Kemungkinan pembangunan.
  9. Kaidah – Penuntun

Penyelenggaraan Pembangunan nasional mengacu pada kaidah penuntun yang merupakan pedoman bagi penentuan kebijaksanaan pembangunan nasional agar senantiasa sesuai dengan landasan, makna dan hakikat, asas, wawasan , dan tujuannya, yang merupakan pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh.

  1. Pembangunan ekonomi harus selalu mengarahkan maantapnya sistem ekonomi nasional berdasatrkan Pancasila dan Undang-undang Dasaar 1945 yang disusun untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi yang harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan yang memiliki ciri sebagai berikut:
  2. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
  3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  4. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam nya sebagai pokok-

pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

  1. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatran lembaga perwakilan rakyat, dan pengawqsan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
  2. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian mnasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta dalam daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
  3. Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  4. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  5. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan-sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
  6. Pembangunan kesejahteraan rakyat harus senatiasa memperhatiakan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat.
  7. Pembinaan dan pemantapan kepribadian bangsa senaantiasa memperhatikan pelestarian nilai luhur budaya bangsa yang bersumber pada k^bhinnekaan budaya daerah dengan tidak menutup diri terhadap masuknya nilai positif budaya bangsa lain untuk mewujudkan dan mengembangkan kemampuan dan jati diri serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, Pemanfaatan, pengembangan, kemampuan dan jati diri serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologo dalam penyelenggaraan pembangunan harus dapat meningkatkan kecerdasan dan nilai tambah, serta meningkatkan kesejateraan masyarakat dalam rangka mempercepat proses pembangunan dengan mengindahkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai leluhur budaya bangsa serta kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.
  8. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur bangsa merupakan usaha bersama untuk menciptakan landasan sepiritual, moral, dan etik bagi pembangunan untuk mewujudkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan kualitas masyaraakat Indonesia seluruhnya dengan menjamin kemerdekaan tiap penduduk iuntuk memeluk agtaamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, meningkatkan peran serta umat agama dalam pembanguan serta memantapkan kerukunan antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  9. Pandangan integralistik bangsa Indonesia dan Paham Kekeluargaan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang dijadikan kesepakatan dalam penyusunan Undang- undang Dasar 1945 harus dijadikan paham kebangsaan Indonesia untuk makin memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dalam wadah negara kestuan Republik Indonesia. Untuk itu adanya golongan dalam masyarakat Indonesia dan hak azasi perseorangan melalui kebebasan berserikat, berkumpuk, dan menyatakjan pendapat di depan umum diakui keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  10. MPR dan DPR sebagai lembaga permusyawartatan / perwakilan yang anggotanya dipilin dan diangkat, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara Indonesia.
  11. Demokrasi Politik berdasarkan Pancasila pada hakekatnya adalah wujud kedaulatan di tangan rakuyat dyang diselenggarakan melalui permusyawaratan/perwakilan, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa dalam penyelesaian masalah nasional yang menyangkut perikehidupan masyarakat, berbangsan dan bernegara sejauh mungkain ditempuh jalan musyawa-rah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara murni, tetapi menganut pembagian kekuasaan ber-dasarkan paham kekeluargaan, Dalam Demokrasi Pancasila yang menganut ppaham kekeluargaan tidak dikenal bentuk-bentuk oposisi, diatur mayoritas, dan trianiminoritas. Hubungan antara lembaga 1 pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan dengan lembaga negara lainnya senantiasa dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Hukum nasional sebagai sarana kerettiban dan kesejateraan masyarakat yang berintikan Keadilan dan kebenaran, harus dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdi pada kepentingan nasional.
  12. Untuk memperkukuh negara kesatuan dan memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional. Pelaksanaan pemerintahan otonomi di daerah hendaknya memacu peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh tanah air dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan memperkukuh Ketahanan Nasional.
  13. Hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan, didasarkan pada hubungan bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional dan ditujukan pada terciptanya tatanan kehidupan antara bangsa yang merdeka, tertib, damai, adil, dan sejahtera.
  14. Penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dilaksanakan dengan sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang bersifat kesemestaan, kerakyatan, dan kewilayahan serta dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara dengan mendayagunakannya secara optimal dan terpadu. Pembangunan ABRI sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit yang berfungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik diabdikan bagi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 11945. (Ketetapan MPR-RI No.ll/MPR/1993 th.1993).

Dari ungkapan penulis tersebut di atas, yang kesemuanya itu, mutlak harus disukseskan dengan modal semangat patriotisme dan nasionalisme serta semangat pembangunan yang lebih militan demi tercapainya tujuan nasional, tujuan pembangunan nasional dan hakekat pembangunan nasional dalam rangka mensejajarkan negara Indonesia dengan negara- negara yang sudah maju.

Incoming search terms:

  • arti mengamalkan pancasila
  • pengertian pengamalan pancasila
  • arti pengamalan pancasila
  • makna pengamalan pancasila
  • wawasan nusantara merupakan bentuk pengamalan pancasila sila
  • apan yang dimaksud mengamalkan
  • wawasan nusantara merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila ke
  • arti pengalaman pancasila
MAKNA PENGAMALAN PANCASILA | ADP | 4.5