MASALAH PENGUPAHAN DI INDONESIA

By On Tuesday, October 13th, 2015 Categories : Bikers Pintar

PENGERTIAN UPAH
Edwin B. Flippo (1984) merumuskan pengertian upah (wages) sebagai “renumerisasi yang adil dan layak diberikan kepada pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi” (….the adequate and equitable renumeration of personnel for their contribution to organizational objectives).
Sedangkan yang dimaksud dengan Renumerisasi (Renumeration) menurut Andrew F. Sikula (1981) adalah “suatu hadiah”, pembayaran atau balas jasa untuk jasa yang diberikan” (a reward payment or reimbursement for services rendered).
Menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 33 Tahun 1947, yang dimaksud “upah” adalah :
a. Tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh pekerja sebagai ganti pekerjaannya.
b. Perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan percuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum di tempat itu.
Penjelasan Resmi dari pasal tersebut menyatakan bahwa upah yang dimaksud ialah :
a. Tidak hanya upah yang diterima pada waktu-waktu yang tertentu, akan tetapi juga penghasilanpenghasilan lain yang didapat karena bekerja, misalnya tantiemes, gratifikasi, uang lembur dan sebagainya.
b. Perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan percuma, yang nilainya harus ditaksir menurut harga di tempat barang-barang itu diberikan kepada pekerja.
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang, yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundangundangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.
Pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut (Effendi, 1984) mensyaratkan bentuk upah sebagai berikut:
a. Pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang.
b. Sebagian dari upah dapat diberikan dalam bentuk lain, kecuali minuman keras, obatobatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan, nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya diterima.
Dari rumusan pengertian upah tersebut, jelas bahwa upah mengandung makna yang cukup luas, tidak hanya balas jasa yang berbentuk uang. Itulah sebabnya, dalam literatur mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia, lebih banyak digunakan istilah kompensasi (compensation), karena kompensasi kepada pekerja, mencakup aspek penghargaan tidak langsung dan non-finansial ke dalam konsep balas jasa (renumeration) secara keseluruhan (Tulus, 1993).
Pola balas jasa perusahaanperusahaan modern dewasa ini, memasukkan persentase yang cukup besar “tunjangan tambahan” (fringe benefit) kepada pekerja, penghargaan tidak langsung, dan pelayanan semi finansial lainnya (Tulus, 1993).
Maksud pokok pemberian “fringe benefits” (tunjangan tambahan) adalah untuk mempertahankan pekerja dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap ini merupakan kompensasi tidak langsung (indirect compensation), karena biasanya diperlakukan sebagai upaya penciptaan kondisi dan lin§kungan kerja yang menyenangkan, dan tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Kompensasi dalam bentuk upah disebut kom-pensasi langsung (direct compen-sation), karena hal ini didasarkan pada faktor-faktor pekerjaan kritis atau pelaksanaan kerja (Handoko, 1993).
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan besarnya upah (Tulus, 1993) adalah :
a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja.
Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi, sedangkan jumlah tenaga kerja langka, upah cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatanjabatan yang mempunyai penawaran melimpah, upah cenderung rendah.
b. Serikat Pekerja.
Adanya Serikat Pekerja yang kuat, yang berarti bergaining position (posisi tawar-menawar) pihak pekerja kuat, akan menaikkan upah. Demikian pula sebaliknya.
c. Kemampuan perusahaan untuk membayar.
Bagi perusahaan, upah merupakan komponen biaya produksi. Kalau kenaikan biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian perusahaan, perusahaan tidak akan mampu memenuhi fasilitas pekerja.
d. Produktivitas pekerja.
Semakin tinggi prestasi pekerja, seharusnya semakin besar pula upah yang akan diterima.
e. Biaya hidup.
Di kota-kota besar; di mana biaya hidup tinggi, biava hidup merupakan “batas penerimaan upah” bagi para pekerja.
f. Pemerintah.
Pemerintah dengan peraturanperaturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan upah minimum merupakan batas bawah dari tingkat upah yang dibayarkan.
Bagi kehidupan pekerja di Indonesia, di mana tingkat pengangguran masih cukup tinggi, produktivitas pekerja umumnya relatif rendah, Serikat Pekerja masih lemah dalam posisi tawar-menawar, maka kehadiran Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur upah minimum, merupakan alternatif yang sangat diperlukan.

MASALAH PENGUPAHAN DI INDONESIA | ADP | 4.5