MEMBUAT PERENCANAAN EKONOMI

economic planning  (perencanaan ekonomi)

Perencanaan ekonomi adalah penggunaan metode alternatif yang sistematis dalam mengalokasikan berbagai sumber daya ekonomi baik untuk menggantikan ataupun melengkapi mekanisme pasar. Justifikasinya yang utama adalah jika mekanisme pasar gagal mengirimkan sinyal yang benar kepada para pembuat keputusan. Penyebabnya, skala ekonomi mungkin menimbulkan inefektivitas pada unit terkecil dari mekanisme pasar, atau karena pasar tidak mampu memperhitungkan kebutuhan jangka panjang dari perekonomian. Negara mungkin memiliki pengetahuan atau informasi yang tidak dimiliki pasar, entah mengenai ketidakpastian ekonomi secara umum, preferensi dari komunitas sebagai satu keseluruhan, atau keadaan jangka panjang. Di sisi lain, negara bisa menolak validitas preferensi perorangan yang mendasari sistem pasar. Para pengritik perencanaan terfokus pada banyaknya informasi yang mesti diproses jika seluruh perekonomian dikelola oleh satu lembaga, dan berbagai implikasi tidak-demokratis dari kekuasaan negara terhadap pilihan-pilihan individu. Perencanaan ekonomi nasional mengalami keruntuhan pada tahun 1980-an sebagai akibat ketidakmampuan sistem ekonomi terencana Uni Soviet dan Eropa Timur dalam mengadaptasi perubahan teknologi dan kondisi kompetitif di dunia internasional.

Dalam pengertian umum, perencanaan dapat berarti kontrol atau perkiraan, dan perencanaan ekonomi bisa mengandung arti macam-macam, dari konsultasi sampai paksaan. Pada prinsipnya memungkinkan untuk membedakan tiga tipe perencanaan ekonomi: perencanaan terarah (directive planning meliputi pengaturan administrasi dari sebuah lembaga terpusat yang mengambil alih semua otonomi perilaku pencarian laba di pasar; perencanaan insentif {incentive planning) berarti negara berusaha meraih hasil yang di-inginkan dengan memberikan imbalan finansial tanpa paksaan; perencanaan indikatif (indicative planning} negara membatasi perannya hanya untuk memberikan perkiraan atau konsultasi dengan harapan persuasi dan pengaturan informasi ekonomi akan menghasilkan kinerja ekonomi yang lebih baik.

Dalam kenyataannya, tidak ada satu pun sistem yang hanya masuk satu kategori saja. Sistem bekas Uni Soviet secara prinsip termasuk perencanaan terarah dalam hubungannya dengan perusahaan-perusahaan, tetapi mekanisme pasar dalam kenyataannya mengizinkan beberapa pengecualian. Distribusi barang konsumsi tidak diatur secara administratif dan para manajer perusahaan memiliki kebebasan cukup luas untuk mengambil tindakan sendiri yang didukung oleh negara dengan menyediakan insentif. Dalam prakteknya, negara memberi instruksi pada perusahaan-perusahaan dalam bentuk rencana operasional tahunan (bukannya lima tahunan sebagaimana umumnya berlaku). Soviet tidak mampu mengarahkan seluruh sisi produksi perekonomiannya karena banyaknya jumlah informasi yang harus ditangani, bahkan bila tidak ada ketidakpastian sedikit pun. Dengan demikian, kegagalan utama perencanaan adalah kegagalan menyadari bahwa perencanaan yang sistematis tidak sama dengan kontrol yang ketat terhadap suatu proses.

Banyak usulan yang telah diajukan untuk mereformasi perencanaan di Soviet dan Eropa Timur, yang kebanyakan meniru model Soviet setelah tahun 1945, dengan tujuan menggantikan elemen-elemen pengarah dengan sistem yang berdasarkan insentif, tapi hanya mencatat sedikit keberhasilan. Hanya Hungaria yang mampu meraih kemajuan yang signifikan setelah tahun 1969. Masalah utama yang dihadapi program-program reformasi tersebut adalah pemberian insentif harga yang tidak tepat sasaran. Sistem setengah-desentralisasi mungkin malah lebih buruk daripada sistem perencanaan terpusat karena para manajer akan bertindak berdasarkan logika bonus, bukan kekuatan pasar. Disadari pula bahwa ‘perencanaan’ tidak bisa menghindar sepenuhnya dari ancaman kebangkrutan, karenanya perlu dipastikan berfungsinya kekuatan pasar secara penuh, sehingga kebanyakan negara bekas sosialis menghendaki suatu transisi cepat menuju ekonomi pasar sepenuhnya setelah tahun 1989. Perekonomian Cina merupakan pengecualian di mana pengaturan administratif pada sektor milik negara berjalan beriringan dengan sektor swasta dan lokal yang tumbuh pesat, yang kebanyakan melepaskan diri dari kontrol negara dan pada awal 1990-an menandingi sektor negara dari segi ukuran. Sementara itu, Kuba dan Korea Utara masih bertahan dengan sistem ekonomi terencana tradisional.

Di negara-negara Barat, perencanaan ekonomi pada dasarnya merupakan fenomena masa perang. Perang Dunia II menjadi saksi keberhasilan penggunaan perencanaan untuk mencapai prioritas-prioritas perang di Inggris dan AS. Setelah tahun 1945 beberapa gagasan perencanaan banyak mendapat dukungan di Barat, metode pemberian insentif dan pengarahan diyakini sebagai satu cara menggabungkan kekuatan-kekuatan koordinatif dari pasar dan sistem perencanaan. Tetapi upaya nyata dalam perencanaan menunjukkan tidak adanya koherensi di antara instrumen kebijakan, serta antara instrumen tersebut dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Intervensi negara di banyak negara dan dalam berbagai periode waktu bersifat ad hoc. Perencanaan indikatif diterapkan di Perancis, di mana Rencana Lima Tahun-an dimaksudkan sebagai suatu pernyataan yang luas tentang tujuan-tuju¬an ekonomi nasional. Secara prinsip, para peren-cana meramalkan jalan pertumbuhan yang paling memungkinkan bagi perekonomian serta mempengaruhi harapan-harapan masyarakat sedemikian rupa sehingga skenario ini dapat diwujudkan tanpa penggunaan kekerasan oleh para pelaku ekonomi. Perencanaan di Perancis nampak membuahkan hasil positif sebelum tahun 1965, namun terhenti sejak itu. Dalam prakteknya, hal ini selalu melibatkan intervensi yang sangat kurang koheren dan lebih langsung (tetapi tidak selalu terkoordinir) dibandingkan dengan model asli ‘perencanaan indikatif. Kesalahpahaman terhadap pengalaman Perancis telah menyebabkan kegagalan total pada Rencana Nasional Inggris (1965-1970); terlalu banyak penekanan diberikan pada gagasan bahwa suatu rencana optimis dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Perencanaan sebagai sekadar perkiraan terus bertahan di sejumlah negara, terutama Belanda dan Skandinavia. Fungsi ini banyak diperdebatkan di AS selama pertengahan 1970-an, namun perencanaan di negara-negara industri Barat (selepas masa perang) umumnya tidak berusaha memperkirakan atau mengontrol setiap variabel mikroekonomi tetapi lebih pada fungsi meregulasi agregat-agregat penting, seperti inflasi, investasi keseluruhan, dan lain-lain. Kebijakan pendapatan merupakan suatu bentuk perencanaan makroekonomi di mana tindakan memberi kebebasan pada kekuatan pasar di pasar tenaga kerja dianggap bisa menyebabkan penolakan sosial. Negara-negara bekas sosialis umumnya menolak pilihan-antara perencanaan indikatif berdasarkan pemikiran bahwa meski sistem pasar dapat mendatangkan beberapa persoalan penyesuaian perekonomian mereka begitu terdistorsi sehingga tidak seorang pun khususnya bukan ahli perencanaan negara yang bereputasi buruk mampu bertindak benar kecuali melakukan tindakan coba-coba terhadap kekuatan pasar.

Perencanaan ekonomi bisa dilakukan pada tingkat yang lebih rendah daripada perekonomian nasional. Ada perencanaan regional dan sektoral, yang mungkin atau mustahil dibuat sesuai dengan perencanaan nasional. Perusahaan-perusahaan besar juga melakukan perencanaan, dan ada sementara pendapat bahwa kegiatan perencanaan pada perusahaan-perusahaan besar dapat mencegah terbentuknya perencanaan nasional. Kritik terhadap pandangan ini menyatakan bahwa biasanya rencana perusahaan merupakan skenario yang bersifat spekulatif, jadi bukan sebuah program operasional yang nyata.

Negara-negara kurang berkembang sering melakukan perencanaan pembangunan. Mereka jarang mengikuti model terarah (directive model) karena pertanian tidak cocok dengan perencanaan terpusat dan karena kondisi-kondisi politik dan birokrasi sangat sulit diatur. India pada tahun 1950-an mengumumkan rencana untuk menggabungkan model demokrasi parlementer Barat dengan tipe perencanaan Soviet. Pada akhirnya perencanaan menjadi tak lebih daripada sekedar sistem perkiraan yang didesain untuk mengklarifikasi prioritas ekonomi nasional di tengah sistem regulasi birokratik yang dikritik luas, dan sekarang ditolak para pembuat kebijakan. Beberapa negara cukup berhasil dalam menerapkan sistem ini (misalnya Korea Selatan dan Tunisia) meski usahanya tak sekeras yang dilakukan India pada masa awal. Perdebatan yang seru terus berlangsung tentang sejauh mana negara-negara industri baru Asia, seperti Korea Selatan dan Taiwan, lebih mengandalkan kekuatan-kekuatan murni pasar dibandingkan suatu bentuk perencanaan melalui pengaruh negara terhadap sistem perbankan.

Barangkali penggunaan paling bermanfaat yang dapat dilakukan perencanaan ekonomi adalah merangsang dan mempertimbangkan secara kolektif kemungkinan konsekuensi dari skenario masa depan alternatif bagi perekonomian tersebut, serta mendiskusikan dan menegosiasikan kemungkinan respons dari para pelaku utama ekonomi. Komisi Eropa telah berupaya untuk mengorganisasi praktek-praktek semacam itu di mana perhatian utamanya barangkali untuk mengingatkan para pelaku ekonomi akan potensi rencana Pasar Tunggal’ 1992′ dan untuk mendorong dilakukannya perubahan harapan dan perilaku. Tetapi berdasarkan seluruh refleki dan analisis non pasar atas kasus semacam ini hanya didapatkan sedikit hasil di Eropa atau AS selama tahun 1980-an ketika terbentuk konsensus yang menyatakan bahwa pasar modal swasta memiliki kemampuan khusus untuk memproses dan menghasilkan informasi ekonomi yang berharga mengenai investasi masa depan dan prospek finansial, dan bahwa dasar tenaga kerja harus diatur berdasarkan azas kompetisi semata. Hanya pengalaman, bukan teori ekonomi, yang akan menentukan apakah penolakan terhadap perencanaan merupakan fenomena permanen atau musiman.

Incoming search terms:

• perencanaan ekonomi
• ekonomi perencanaan
• contoh perencanaan ekonomi
• pengertian ekonomi perencanaan
• pengertian perencanaan ekonomi
• ekonomi planning
• perencanaan dalam pengertian ekonomi artinya