MODEL BIROKRASI ORGANIS ADAPTIF

By On Tuesday, October 20th, 2015 Categories : Bikers Pintar

Pemahaman birokrasi di Indonesia menjadi sangat penting dewasa ini, bukan saja karena tuntutan politis dan administrasi. Namun, kebutuhan yang amat penting adalah bagaimana memenuhi birokrasi dari masyarakatnya. Dengan demikian perlu kiranya kalau birokrasi dapat menyesuaikan dengan keinginan-keinginan dari masyarakat sebagai kelompok yang menikmati pelayanan dari birokrasi. Penyesuaian itulah yang memaksakan birokrasi untuk selalu fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hal ini berarti diperlukan suatu birokrasi yang kenyal terhadap guncangan dan ketidakpastian yang melanda lingkungan. Adaptibility suatu birokrasi yang dikehendaki adalah birokrasi yang terbuka terhadap gagasan inovatif dan peningkatan produktivitas dan pelayanan.
Lahirnya pemerintahan Orde Baru (ORBA), merupakan sebuah antitesa pemerintahan Orde Lama (ORLA). Selama ORLA mengendalikan manajemen pemerintah, tidak banyak mengalami kemajuan dan kesejahteraan yang berarti. Orientasi ORLA cenderung kepada politik daripada ekonomi, ternyata justru banyak menimbulkan kekisruhan dan kegoncangan kemerdekaan yang telah diraih. Melalui peristiwa yang dalam hal ini diejawantahkan dalam pemberian SUPERSEMAR, tampillah pemerintahan ORBA yang didukung oleh semua kekuatan politik dan sosial.
Kondisi obyektif yang melahirkan pemerintah ORBA adalah krisis ekonomi dan politik yang diwariskan ORLA. Pada saat kemunculannya ORBA langsung dihadapkan pada situasi ekonomi yang hampir bangkrut dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi, yaitu 650% (Kaisiepo, 1990). Pada saat yang sama iklim politik diwarnai dengan pertikaian antar organisasi politik, akibat polarisasi ideologi-primordial yang sudah mengakar jauh pada masa sebelumnya. Ini dapat diiunjukkan dengan 25 kali pergantian kabinet, 45 demonstrasi, 83 huru-hara dan 615.000 kematian karena ker kerasan politik antara tahun 19481967 (Arbi Sanit, 1981).
Berpijak atas realita empirik dan legitimasi SUPERSEMAR, maka kebutuhan obyektif yang muncul adalah menciptakan sistem politik yang stabil sebagai prasyarat pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (Kaisiepo, 1990). Dengan demikian tujuan pembangunan dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi ansich. Berbagai upaya mobilisasi sumber daya, baik dari domestik maupun manca negara dikerahkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi sebesar 5 7 persen tiap tahunnya. Berdasarkan kerangka inilah peranan birokrasi semakin penting dan meluas hingga mencapai sosoknya yang sangat sentral dewasa ini.
Realitas konfigurasi ekonomi politik di atas mendorong birokrasi untuk tampil sebagai agen pembangunan. Ini disebutkan karena birokrasilah yang paling memungkinkan dalam hal sumber dana, sumber daya manusia, wewenang, teknologi, tenaga dan Iain-Iain dibandingkan kelompok-kelompok sosial politik yang ada. Pada akhi’rnya, birokrasi menempati posisi yang paling strategis dalam proses pembangunan. Bahkan birokrasi mampu menciptakan kekuatan baru sebagai motor penggerak pembangunan dan penjaga kelangsungan stabilitas nasional.
Dengan kekuatan yang dimilikinya birokrasi ternyata mampu mengukir prostasi yang gemilang. Pendapatan perkapita meningkal dari sekitar$ 80 pada akhir 1C50-an, naik menjadi $ 650 pada awal 1990-an. Di samping itu pula, kemiskinanpun berhasil ditekan, yaitu dari sekitar 54,2 juta (tahun 1976) menjadi 25 juta jiwa Sondakh, 1994 : 4).
Namun demikian, di balik keberhasilan semuanya itu terdapat pula “trade off” sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang tak terkendali. Menurut perhitungan distribusi pendapatan dalam Gini Rasio oleh Sundrum, Asra dan BPS ternyata rasio ketimpangan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Sejak tahun 19701990, ketimpangan distribusi pen-dapatan dalam Gini Rasio berada pada angka 0,3456 dan 0,3200. Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia (Sondakh, 1994).
Di samping itu, walaupun prestasi gemilang teraih namun belum diikuti oleh kemajuan di bidangbidang lainnya. Peningkatan hasil pembangunan ternyata belum dinikmati oleh segenap masyarakt. Dalam sektor-sektor kebutuhan publik seperti : pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, dan Iain-Iain, ternyata justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok sosial ekonomi yang sudah mapan daripada golongan miskin. Ini dikarertakan birokrasi lebih bias kepada golongan ekonomi msnengah ke atas (fiffendi, 1990).
Penampilan’birokrasi di atas kurang memuaskan. Secara normatif pembangunan nasional harus sanggup menjamin tercapainya tujuan jangka panjang, yakni pembangunan jangka panjang (PJP) tahap II yang merupakan lanjutan, peningkatan dan pembaharuan dari pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahun pertama.
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila yang esensinya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka sasaran utama PJP II adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan nilainilai Pancasila.
Dalam rangka pembangunan yang lebih berdimensi kerakyatan, maka sudah sewajarnya dilakukan pembenahan-pembenahan sistem administrasi, khususnya sistem birokrasi yang lebih responsif dan fleksibel dalam menanggapi perubahan jaman yang terus berkembang pesat.
Berpijak dari uraian di atas, maka dalam penulisan ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
“Bagaimanakah Model Birokrasi yang responsif dan fleksibel dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia ?”.

MODEL BIROKRASI ORGANIS ADAPTIF | ADP | 4.5