PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN

By On Thursday, September 17th, 2015 Categories : Bikers Pintar

Kontrak Farming
Kendala yang paling serius yang dihadapi oleh petani kecil adalah masalah yang berhubungan dengan sumberdaya (input, jasa dan informasi), serta akses ke pasar. Pertama, petani kecil menghasilkan produksi yang kurang memadai serta tidak mempunyai informasi pemasaran khususnya untuk tanaman yang relatif baru di budidayakan. Kedua, walaupun dengan informasi yang cukup tersedia petani tidak mempunyai sumber dana yang mencukupi, sedangkan untuk memperoleh kredit terbentur pada jaminan.
Ketiga, petani beroperasi mendekati sub-sistem dan mereka lebih tidak menyukai resiko dibandingkan dengan petani besar. Dan yang keempat, pengalaman menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah tidak efektif dan malah sering lebih menambah kendala-kendala tersebut. Umpamanya dalam hal subsidi pupuk yang lebih menikmatinya adalah petani kuat. Di samping itu, penyuluhan dan kebijaksanaan pemerintah untuk mempromosikan mekanisasi pertanian lebih menguntungkan petani kuat.
Dengan demikian, jelaslah diperlukan identifikasi mekanisme kelembagaan yang akan : (1) memudahkan petani kecil akses pada kredit bantuan teknis dan input dan (2) mengurangi ketidakpastian dalam memasarkan produksi mereka. Salah satu model yang dapat diharapkan menolong petani dan perusahaan swasta adalah apa yang disebut Kontrak Farming. Kontrak Farming dapat didefinisikan sebagai kerjasama bisnis antara petani dan perusahaan swasta, yang diikat suatu kontrak yang memuat ketentuan dan syarat-syarat yang berhubungan dengan produksi, menejemen, dan perusahaan komoditi tertentu.
Kontrak farming dalam berbagai bentuk kelembagaan telah dikenal  Amerika Utara semenjak tahun 1930-an. Sedangkan ;di negara-negara d;inia £etiga termasuk Indonesia kcntrak farming baru bekembang akhir-akhir ini.
Kontrak biasanya ditandatangani pada saat menanam dan sekaligus ditetapkan jumlah yang akan dibeli perusahaan dan harga yang akan diterima petani. Biasanya perusahaan menyediakan kredit, input, serta mesin pertanian, dan bimbingan teknis. Perusahaan berhak menolak produk yang tidak memenuhi standar yang telah disepakati. Kontrak ini akan mem-punyai pasar yang pasti u.Qtuk tanamannya, mempunyai akses pada pelayanan perusahaan^ dan kredit. Bahkan Bank bisa memberikan pinjaman kepada petani dengan jaminan kontrak farming tersebut.
Kontrak farming biasanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan pengolahan pangan, karena pabrik pengolahan mem-punyai biaya tetap yang tinggi. Perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai kepentingan untuk memperoleh bahan baku secara tetap sesuai kapasitas pabrik. Dengan menggantungkan pada pasar bebas kapasitas tersebut tidak akan terpenuhi. Selanjutnya, perusahaan tidak harus memiliki tanah, menggaji buruh atau mengelola usaha pertanian yang besar. Namun demikian tidak tertutup kesempatan pada perusahaan untuk memiliki usaha pertanian sendiri untuk menjamin bahan baku serta membeli pada pasar bebas bila diperlukan. Jadi jelaslah bahwa kontrak farming
akan menguntungkan kedua belah pihak.
Di negara lain seperti Korea, Kontrak farming ada dua jenis, yaitu kontrak farming antara petani dan pemerintah, dan antara petani dan perusahaan swasta. Dalam kontrak farming dengan pemerintah, petani akan menyediakan sejumlah tertentu sayur-sayuran dan buah-buahan untuk konsumsi militer yang bertugas mengawal perbatasan. Dalam hal ini peme-rintah berkewajiban membeli komoditi tersebut dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya tanpa terpengaruh dengan harga yang berlaku pada saat panen.
Jenis yang kedua adalah antara petani dan perusahaan swasta yang bertujuan menyediakan komoditi dengan jumlah dan harga yang ditetapkan sebelumnya. Perusahaan swasta lebih murah tidak ada pilihan. la harus membeli komoditi tersebut walaupun harga komoditi impor karena undangundang menetapkan untuk menggunakan bahan baku dalam negeri.
Studi tentang kontrak farming terbaru di Senegal menyimpulkan bahwa petani di negara tersebut lebih tertarik dengan kontrak farming walaupun keuntungannya lebih kecil dari pada alternatif lain yang tersedia, karena lebih memberi jaminan kepada kedua belah pihak.
Faktor yang sangat dominan menentukan behasilnya kontrak farming adalah kualitas hubungan antara petani dan processor/trader. Resiko terbesar dalam kontrak farming adalah munculnya pelanggaran (non-compliance) terhadap ketentuan kontrak. Apabila marketing outlets tersedia, pelanggaran terhadap kontrak menjadi makin serius. Gagalnya kontrak farming antara pengusaha-pengusaha nenas dengan petani-petani nenas di Subang J^wa barat disebabkan terjadinya pelanggaranpelanggaran kontrak. Kejenuhan pasar lokal juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Sebaliknya, berhasilnya kontrak farming antara PT Agrindo Seaweed dan petani rumput laut di Sulawesi Selata serta petani tembakau dan BAT baik di NTB maupun di Bali disebabkan masingmasing pihak merasa saling membutuhkan.
Development Project (ADP), November 1993.
Untuk lebih mengembangkan kontrak farming perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut:
1. Penyebaran informasi kepada pengolah, pedagang, petani (kelompok petani) tentang keberhasilan dan keefektifan kontak farming.
2. Melibatkan Lembaga Penelitian dan penyuluhan dalam memecahkan masalah teknis dalam kontrak farming.
3. Menguji coba berbagai cara untuk mengurangi kegagalan kontrak farming umpamanya dengan tax incentives, loan guarantees dalam menyalurkan dana kepada petani dan bantuan teknis.
Kemitraan Antara Koperasi Dan badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi merupakan wadah pelaku ekonomi yang membentuk tatanan ekonomi nasional. Kedudukan ketiga wadah ini adalah sederajat.
Namun kedudukan Koperasi baik sebagai pemasok bahan baku maupun sebagai pembeli mempunyai kedudukan yang lemah. Sebagai pemasok bahan baku contohnya antara KUD sebagai pemasok tebu pada pabrik gula. Sedangkan sebagai pembeli, Koperasi biasanya menghadapi bentuk-bentuk pasar oligopoli oleh beberapa perusahaan yang terkonsentrasi. Oleh sebab itu Koperasi akan selalu kalah bersaing dengan BUMN di pasar dalam menjual barang-barang sejenis atau barang-barang yang saling menggantikan.
Ada beberapa ciri Koperasi dalam persaingan ini:
1. Kelemahan manajemen internal.
2. Akses terhadap informasi rendah.
3. Kelemahan permodalan. ,
4. Kualitas produk yang rendah.
5. Pengetahuan pasar terbatas.

Oleh sebab itu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan Koperasi tersebut sesuai Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 47 pemerintah dapat menugaskan BUMN untuk mengembangkan kerjasama dalam hal ini dengan Koperasi.
1. Kontrak Jangka Pendek.
Kontrak kerjasama jangka pendek dengan aturan-aturan yang sederhana kiranya dapat dilakukan baik dalam posisi Koperasi sebagai pemasok bahan baku ataupun sebagai pembeli hasil produksi untuk kepentingan anggotanya. Kontrak kerjasama ini tentu dasarnya adalah saling menguntungkan. Resiko yang dihadapi kedua belah pihak relatif rendah, karena jangka waktunya juga terbatas. Pada kontrak kerjasama jangka pendek ini diharapkan kedekatan antara kedua belah pihak bisa terbangun.
2. Kontrak Jangka Panjang Kontrak kerja jangka panjang dilakukan dengan aturan yang lebih rumit, keterikatan antara kedua belah pihak lebih ketat, dengan jangka waktu yang lebih lama. Upaya pendekatan antara kedua belah pihak dapat ‘dilakukan secara intensif. Pada saat ini transfer “know how” dan manajempri dapat dilaksanakan. Kontrak kerjasama jangka panjang ini dapat dilakukan baik koperasi sebagai pemasok bahan baku maupun sebagai pembeli hasil produksi BUMN untuk keperluan anggota Koperasi.
3. Joint Venture
Bentuk kemitraan lain yang lebih berkembang adalah dengan membangun usaha patungan (joint venture). Antara
BUMN dan Koperasi membentuk Badan Usaha secara bersama-sama, di mana’Badan Usaha yang dibentuk ini akan bertindak selaku pemasok bahan baku dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Atau juga sebagai usaha distributor hasil produksi BUMN yang diperlukan oleh anggota Koperasi. Persoalan yang dihadapi Koperasi mungkin soal permodalan yang terbatas. Ha! ini kiranya bisa dipikirkan pemberian kredit lunak kepada Koperasi dengan menggunakan penyisihan keuntungan BUMN yang diperuntukkan bagi pembinaan Ko-perasi. Lewat usaha patungan ini proses transfer teknologi maupun “know how” dapat dilakukan tanpa kedua belah pihak merasa dikurangi hakhak otonominya.
4. Pemilikan ssaham oleh Koperasi. Bentuk lain yang bisa dikembangkan adalah pemilikan saham BUMN oleh Koperasi. Namun demikian pemilikan saham oleh Koperasi ini seyogyanya dilakukan sebagai sesuatu proses perkembangan kemitraan usaha yang lebih maju. Pemilikan saham BUMN oleh Koperasi yang garis usahanya sama sekali tidak terkait perlu kiranya dihindarkan. Karena jika tidak terdapat kepentingan ekonomi antara kedua belah pihak, maka sulit dipertahankan hubungan yang langsung.
1. Kemitraan pengusaha dan petani dalam pemasaran khususnya kontrak farming di Indonesia sudah mulai berkembang akhirakhir ini, di mana di Amerika Utara sudah berjalan sejak tahun 30-an. Di negara-negara lainnya seperti Korea, Senegal dan kenya kontrak farming sudah sangat populer.
2. Di Indonesia Kontrak Farming belum berkembang sebagai mana yang diharapkan karena belum didukung oleh kelembagaan yang ada. Di samping itu Kontrak Farming bisa dilanggar oleh peserta terutama apabila adanya market outlet untuk komoditi yang dikontrakkan serta jenuhnya produksi di daerah yang bersangkutan, sehingga harga pasar akan jatuh. Dengan demikian pengusaha secara sembunyi-sembunyi akan membeli bahan mentah dari pasaran terbuka yang menyebabkan gagalnya kontrak farming.
3. Walaupun secara idialnya kontrak farming itu sangat menguntungkan kedua belah pihak, tetapi dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada kemauan kedua belah pihak.
4. Kemitraan lain seperti bapak angkat dan anak angkat dalam perkebunan inti rakyat (PIR) sudah berjalan dengan baik walaupun masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan.
5. Dalam rangka mengembangkan kemitraan di Departemen Pertanian sudah berjalan Proyek P2WK dan P4K yang tujuannya masing-masing untuk membantu petani di daerah terpencil dan petani miskin. Jadi proyek ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan prakondisi untuk menuju kemitraan yang lebih luas. Kemitraan tidk akan berjalan apabila kedua belah pihak tidak mendapatkan keuntungan dari kemitraan tersebut.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disarankan agar pemerintah memberikan rangsanganrangsangan agar terjadinya mitra usaha karena mitra usaha akan meningkatkan keuntungan kedua belah pihak.

Incoming search terms:

  • defenisi kontrak farming
PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN | ADP | 4.5