PENGERTIAN CIVIL SOCIETY (MASYARAKAT SIPIL) ADALAH

By On Tuesday, March 9th, 2021 Categories : Bikers Pintar

Pe­mikiran politik Eropa.

Pengertian civil society (masyarakat sipil) adalah Ini adalah istilah yang sudah tua, lazim dalam pe­mikiran politik Eropa sampai abad ke-18. Dalam penggunaan tradisionalnya, istilah ini adalah transliterasi literal` dari kata Romawi, societas civilis dan, di balik itu, kata Yunani, koinonia politike. Ini sama dengan negara atau “masyarakat politik”. ketika Locke berbicara tentang “pemerin­tahan sipil”, atau Kant berbicara tentang burgerliche Gessellschaft, atau Russeau bicara tentang etat civil, yang mereka maksudkan adalah negara, yang dianggap mencakup—seperti polis Yunani—seluruh bidang politik. Masyarakat sipil (atau ma­syarakat madani) adalah arena bagi warga yang aktif secara politik. Ia juga memuat arti masyarakat “beradab” (civilized), ma­syarakat yang menata aturan-aturannya berdasarkan sistem hukum, bukan ber­dasar kekuasaan seorang despot.

Ruang masyarakat.

Hubungan kewarganegaraan dengan masyarakat sipil tidak sepenuhnya hilang. Ia membentuk bagian dari asosiasi yang berkaitan dengan kebangkitan kembali konsep tersebut. Tetapi, ada inovasi pen­ting di paruh kedua abad ke-18 yang mem­bedakan masyarakat sipil dengan negara. Pemikiran sosial Inggris terutama amat berpengaruh dalam hal ini. Dalam tulisan­tulisan John Locke dan Tom Paine, Adam Smith dan Adam Ferguson, ada gagasan tentang ruang masyarakat yang berbeda dari negara dan memiliki bentuk dan prin­sip tersendiri. Perkembangan ilmu ekonomi politik baru—terutama di Inggris—adalah penting dalam membentuk perbedaan ini. Kebanyakan para penulis ini masih meng­gunakan istilah masyarakat sipil dalam pengcrtian klasiknya, scperti dalam Es­sayy on the History of Civil Society (1767) olch Adam Ferguson; tetapi yang mereka lakukan sesungguhnya adalah membuat perbedaan analitis yang segera mengubah makna konsep ini. Kepada Hegellah kita berutang budi atas makna modern dari konsep ma­syarakat sipil. Dalam Philosophy of Right (1821), masyarakat sipil adalah ruang ke­hidupan etika yang berada di antara kelu­arga dan negara. Dengan mengikuti pan­dangan ekonom Inggris, Hegel memandang isi masyarakat sipil sebagian besar ditentu­kan oleh permainan bebas dari kekuatan­kekuatan ekonomi dan individu. Tetapi, masyarakat sipil juga mencakup institusi sosial dan kewargaan (civic) yang mem­batasi dan mengatur kehidupan ekonomi, yang dipengaruhi oleh proses pendidikan menuju kehidupan negara yang rasional. Jadi, kekhususan masyarakat sipil dima­sukkan dalam universalitas negara.

Ke­hidupan negara dan politik. Pengertian civil society (masyarakat sipil) adalah

Marx, meski mengaku berutang budi kepada Hegel, mempersempit konsep ma­syarakat sipil ke wilayah otonom dari properti privat dan relasi pasar. Menu­rutnya, “anatomi masyarakat sipil harus dicari dalam ekonomi politik.” Restriksi ini mengancam kegunaannya. Apa yang dibutuhkan konsep masyarakat sipil ke­tika ekonomi atau “masyarakat”—yang dilihat sebagai muatan efektif dari ke­hidupan negara dan politik pada umum­nya—memasuki istilah prinsipnya? Dalam tulisan yang belakangan, Marx sendiri meninggalkan istilah itu, dan beralih ke dikotomi “masyarakat-negara”. Penulis lain, bukan hanya yang dipengaruhi oleh Marx, juga tidak banyak menemukan ala­san untuk mempertahankan konsep ma­syarakat sipil. “Masyarakat politik” dalam karya Alexis de Tocqueville, Democracy in America (1835-40), mengingatkan kita pada pengertian awal masyarakat sipil se­bagai pendidikan untuk kewarganegaraan; tetapi contoh yang dikemukakan Tocquiv­elle tidak banyak membangkitkan kembali minat pada istilah yang kini makin diang­gap usang. Para paruh kedua abad ke-19, “masyarakat sipil” jarang dipakai. Antonio Gramsci, dalam kumpulan tulisan berjudul Prison Notebooks (1929­35), menyelamatkan konsep itu. Grams­ci, sembari mempertahankan orientasi Marxis dasar, menengok kembali kepada Hegel untuk merevitalisasi konsep ini. Dia bahkan melangkah lebih jauh ketimbang Hegel dalam membedakan masyarakat sipil dengan ekonomi dan menempatkan­nya pada negara. Masyarakat sipil adalah bagian dari perhatian negara bukan de­ngan koersi atau aturan formal, tetapi de­ngan pembuatan kesepakatan. Ini adalah ruang ideologi atau “politik kultural”. Institusi masyarakat sipil adalah gereja, sekolah, media massa, serikat dagang, dan organisasi lain, yang dengannya kelompok penguasa menjalankan “hegemoninya ” atas masyarakat. Dengan cara yang sama, is juga arena di mana hegemoni itu dapat ditentang. Dalam dekade 1960-an dan 1970-an, konsep masyarakat sipil Gramsci mendapatkan dukungan oleh pihak yang berusaha menentang struktur kekuasaan masyarakat, bukan dengan konfrontasi politik langsung tapi dengan menjalankan semacam perang gerilya kultural. Kultur dan pendidikan adalah ruang di mana he­gemoni akan ditentang, atau dikalahkan.

Model oposisi dan regenerasi. Pengertian civil society (masyarakat sipil) adalah

Konsep ini juga mendapat napas baru dari perubahan Eropa Timur di akhir 1970-an dan 1980-an. Para pembangkang di negeri itu berpaling ke konsep masyara­kat sipil sebagai senjata untuk melawan klaim negara totalitarian. Kasus Solidarity di Polandia memperlihatkan model oposisi dan regenerasi yang menghindari konfron­tasi mematikan melawan negara dengan cara membangun institusi masyarakat sipil sebagai “masyarakat yang sejajar”. Menjelang revolusi 1989 yang sukses di negeri itu, konsep masyarakat sipil menjadi amat populer. Bagi banyak cendekiawan, konsep ini mengandung harapan terbuka­nya jalan menuju masyarakat pascako­munis yang pluralis, meski mereka masih belum jelas dalam detailnya. Intelektual Barat juga mulai tertarik dengan konsep ini. Bagi mereka, konsep itu menunjukkan perspektif baru tentang pertanyaan lama mengenai demokrasi dan partisipasi dalam masyarakat di mana praktiknya tampak­nya hampir mati. Masyarakat sipil jelas bangkit kembali. Seperti di abad ke-18, kita merasa semakin perlu mendefinisikan dan membedakan ruang masyarakat yang berbeda dengan negara. Kewarganegaraan tampaknya ter­gantung kepada pelaksanaan masyara­kat sipil dalam berpartisipasi di institusi nonpemerintah, sebagai basis dasar untuk berpartisipasi dalam institusi politik. Ini adalah maksud Tocquivelle saat menjelas­kan demokrasi Amerika; ini adalah pela­jaran yang tampaknya mulai dicermati oleh seluruh dunia. Meski ada perbedaan pendapat tentang makna dari istilah ini, dan perselisihan tentang apa-apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan masyarakat sipil, masyarakat sipil telah memasuki alam pemikiran sarjana, nega­rawan, dan jurnalis di seluruh dunia.

PENGERTIAN CIVIL SOCIETY (MASYARAKAT SIPIL) ADALAH | ADP | 4.5