PENGERTIAN CORPORATISM (KORPORATISME) ADALAH

By On Wednesday, March 10th, 2021 Categories : Bikers Pintar

Khazanah ilmu politik.

Pengertian corporatism (korporatisme) adalah Dalam peng­gunaan terbaru di dalam ilmu sosial, kon­sep korporatisme dipisahkan dari hubu­ngan awalnya dengan rezim autoritarian dan fasis, dan kini dipakai sebagai alat un­tuk menganalisis peran kepentingan yang terorganisasikan dalam demokrasi liberal saat ini. Istilah korporatisme juga masuk dalam khazanah ilmu politik, yakni istilah yang berkaitan dengan keterlibatan serikat buruh dan organisasi yang mewakili ke­pentingan kapital dalam tawar-menawar dengan pemerintah mengenai soal kebi­jakan ekonomi. Dalam debat publik, kor­poratisme kini dilihat sebagai antitesis dari neoliberalisme, di mana pemerintah beru­saha menggunakan kompetisi ketimbang negosiasi sebagai landasan pembuatan ke­bijakan.

Liberalisme dan sosialisme.

Kebanyakan tulisan awal tentang kor­poratisme merefleksikan doktrin sosial Katolik, dan pencarian alternatif ideolo­gis untuk liberalisme dan sosialisme. Para penulis korporatis mengemukakan teori masyarakat organik, dan mendukung pe­ngelompokan fungsional atau korporasi berbasis kepentingan bersama yang men­gatasi perbedaan kelas. Ide korporatisme ini merupakan cetak-biru bagi sistem so­sial ideal yang didasarkan pada akomo­dasi kelompok sosial yang berbeda secara harmonis. Tetapi sistem ideal ini tidak per­nah terwujud dalam kenyataan walaupun beberapa unsurnya mewujud dalam STATE (negara) korporat di masa Italia pada masa Mussolini. Di antara penulis akademis kontem­porer, korporatisme biasanya dilihat seba­gai antitesis dari PLURALISM, dan bahkan tokoh korporatis terkemuka pada 1970- an, Philippe Schmitter (1974), menawar­kan korporatisme sebagai kritik terhadap apa yang dianggapnya sebagai ortodoksi pluralis dominan dalam POLITICAL SOCIO­LOGY. Pluralis menginterpretasikan ber­bagai macam organisasi kepentingan di masyarakat modern sebagai bukti adanya keterbukaan pemerintahan demokratis ter­hadap berbagai ragam kekuatan, dan me­reka mengusulkan konsep politik INTEREST GROUP sebagai suplemen untuk mekanisme elektoral guna menjamin akuntabilitas de­mokratis. Sebaliknya, teori korporatis le­bih menekankan pada terbatasnya jumlah organisasi yang berpengaruh secara poli­tik, dan kecenderungan kelompok tersebut untuk mendapatkan posisi monopolistik dalam mengemukakan kepentingan dalam kategori sosial tertentu. Perkembangan semacam ini cenderung menggantikan, bukan melengkapi, proses parlementer. Pemerintah cenderung mendukung mo­nopoli kepentingan karena ia akan memu­dahkan dan mempercepat menyelaraskan kepentingan kelompok-kelompok dengan kebijakan publik. Dengan memberikan status publik yang istimewa kepada ke­lompok yang dianggap penting untuk merealisasikan tujuan kebijakan publik, pemerintah bisa dengan efektif menying­kirkan kclompok lain yang lebih banyak tetapi kurang berpengaruh (Offe, dalam berger, 1981).

Negara korporatis.

Perkembangan korporatisme di demo­krasi liberal sering diasosiasikan dengan reduksi rentang keputusan yang mesti di­tentukan lewat proses elektoral dan par­lemen. Banyak penjelasan awal mengasum­sikan proses evolusi dari perkembangan korporatis dengan memperingatkan bah­wa demokrasi parlementer semakin men­jadi “negara korporatis”. Tetapi, dengan meningkatkan kecanggihan teori korpo­ratis, kemunculan studi empiris terhadap proses korporatis dan penolakan praktik korporatis di beberapa negara, kini mun­cul pemahaman akan keterbatasan korpo­ratisme dan koeksistensinya dengan proses parlemen dan pluralis. Ini menimbulkan perkembangan tesis “negara ganda” atau “politik ganda” yang menyatakan bahwa korporatisme hanya terbatas pada inter­mediasi beberapa isu yang terkait dengan produksi dan kepentingan produsen, dan selalu akan eksis bersama dengan proses politik kompetitif atau pluralistis untuk menentukan isu konsumsi yang berkaitan dengan kepentingan individu dan organi­sasi kepentingan konsumen (Cawson dan Saunders, 1983). Ketika korporatisme telah menjadi mengakar di tingkat makro, maka kebi­jakan ekonomi dan sosial akan ditentu­kan berdasarkan negosiasi tiga pihak (tripartit). Dikatakan bahwa kemampuan beberapa negara untuk mengatasi resesi ekonomi tanpa menggunakan deflasi dan penciptaan pengangguran dapat dijelaskan dengan sejauh mana korporatisme mem­fasilitasi tavvar-menavvar antara kapital dan huruh mengenai soal distrihusi produk sosial (Goldthorpc, 1984). Dalam kasus scperti itu, proscs korporatis melibatkan kerja sama kclas, dan karena alasan ini banyak kritik Marxis (lihat Panitch dalam Schmitter dan Lehmbruch, 1979) men­gatakan bahwa korporatisme dapat dipa­hami sebagai sebuah strategi yang diadopsi oleh negara kapitalis untuk tetap mengua­sai kelas pekerja. Beberapa karya sarjana Skotlandia dewasa ini, yang juga memba­has korporatisme sebagai sebuah proses pembuatan kebijakan makroekonomi, memperkenalkan ide “negotiated econo­my” sebagai cara untuk mendeskripsikan pembuatan kebijakan ekonomi yang di­tentukan oleh serangkaian tawar-menawar antar-institusi yang otonom (Nielsen dan Pedersen, 1988). Bagian penting dari tulisan awal ten­tang korporatisme liberal difokuskan pada analisis komparatif atas negara-bangsa, dan ada beberapa upaya u.ntuk mengurut­kan negara berdasarkan sejauh mana mere­ka sesuai dengan tipe korporatisme ideal. Kebanyakan pen.ulis scpakat bahwa negara yang nilainya paling tinggi adalah Austria, sedangkan Amerika Serikat adalah negara yang paling tidak korporatis, dan korpo­ratisme di Inggris relatif lemah. Beberapa upaya (didiskusikan dalam Cawson, 1986) telah dilakukan untuk mengukur korpo­ratisme dan menghubungkannya dengan ciri sistem politik nasional lain. Hasilnya pengukuran ini tidak konklusif, tetapi ada indikasi bahwa korporatisme kini di­kaitkan dengan rendahnya level tingkat penentangan terhadap pajak tinggi dan pengeluaran publik yang besar. Studi lain­nya menunjukkan bahwa sernakin “gov­ernable” suatu negara, semakin kuat sifat korporatisnya, dan negara itu cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah.

Tawar-menawar sosioekonomi. Pengertian corporatism (korporatisme) adalah

Kebanyakan mahasiswa korporatisme sepakat bahwa contoh u.tama prototipe makro-korporatisme adalah Austria, ke­mudian diikuti negara-negara Skandina­via, dan terutama Swedia. Austria punya sistem keanggotaan wajih di kamar da­gang, organisasi burith, agrikultur, dan profesi, dan sctiap warga yang bekerja adalah anggota dari sctidaknya salah satu elari organisasi tersebut. Masing-masing merupakan organisasi yang sangat sentra­listis, di mana pimpinan nasional meme­ga ng kendali. efektif atas subdividi sektoral dan teritorial. Organisasi serikat pekerja utama memonopoli representasi buruh, dan serikat-serikat individual adalah sub­sub unit yang tergantung pada pusat un­tuk mendapatkan sumber finansialnya. Ke­seimbangan (parity) representasi dijamin oleh negara dalam tawar-menawar atas kontrol harga dan perencanaan ekonomi, scdangkan tawar-menawar sosioekonomi kolektif difokuskan pada agen birokrasi yang informal, Parity Commission. Jadi, kasus Austria menunjukkan efektivitas institusionalisasi prakondisi makro-kor­poratisme: organisasi kepentingan yang rnonopolistik dan sentralistis, keseimbang­an dalarn representasi kelas, dan proses penyesuaian inforrrial. Semua prakondisi ini telah muncul sepanjang periode historis yang cukup panjang. Meski prakondisi itu tidak hanya khas Austria, namun kombi­nasi dari prakondisi-prakondisi itu hanya dapat dijumpai di Austria (Marin dalam Grant, 1985). Contoh institusi korporatisme yang su.kses tapi kurang stabil dapat dijumpai di sejumlah negara lain. Selama sekitar dua dekade setelah Perang Dunia II, Dutch Social and Economic Council tclah meng­hasilkan konsensus antarkelas tentang kebijakan ekonomi, tetapi pengaruhnya memudar sejak 1960-an karena organ­isasi-organisasi kepentingan menjadi ter­pecah-belah dan sistem representasi fung­sional formal gagal beradaptasi. Dalam kasus lain, seperti di Jerrna.n Barat, insti­tusi korporatis mendapat tekanan sebagai akibat dari krisis ekonomi, ketika para pengusaha/majikan perusahaan dan beber­apa scrikat huruh berusaha menghin.dari prosedur tawar-mcnawar tersentralisasi. Secara umum kebangkitan strategi ekono­mi neoliberal sejak 1970-an cenderung me­lentabkan prakondisi bagi korporatisme p.ula el mak ro (Goldthorpe, 1984).

Bentuk intermediasi korporatis. Pengertian corporatism (korporatisme) adalah

Selain di level makro, yang melibat­kan asosiasi-asosiasi utama dalam tawar­menawar kebijakan publik, korporatis dapat diidentifikasi di level sektoral atau level meso dalam hubungan antara agen negara dengan organisasi yang meraih re­presentasi monopoli dari kelompok kepen­tingan sektoral tertentu. Bahkan di negara seperti Amerika Serikat atau Kanada, yang merupakan korporatis lemah berdasarkan indikator level nasional, di area kebijakan tertentu, seperti pertanian, dapat dijumpai bentuk intermediasi korporatis yang kuat. Pengertian corporatism (korporatisme) adalah Teori korporatis telah menantang teori pluralisme sebagai model politik kelompok kepentingan, namun berdasarkan bukti empiris tampak jelas bahwa korporatisme dan pluralisme sebaiknya tidak dilihat se­bagai paradigma alternatif yang bertenta­ngan untuk mengkaji politik kepentingan, tetapi sebagai poin pada kontinum yang letaknya didasarkan pada sejauh mana hubungan monopolistik dan interdepen­den antara organisasi kepentingan dan ne­gara terbentuk (Cawson, 1986).

PENGERTIAN CORPORATISM (KORPORATISME) ADALAH | ADP | 4.5