PENGERTIAN CRIME AND DEVIANCE (KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN) ADALAH

By On Wednesday, March 10th, 2021 Categories : Bikers Pintar

Pelanggaran publik.

Pengertian crime and deviance (kejahatan dan penyimpangan) adalah Definisi paling ringkas dari kejahatan mungkin menyebutnya sebagai cabang dari LAW (undang-undang atau hu­kum) kejahatan. Definisi yang lebih leng­kap, dalam The Oxford English Dictio­nary edisi 1989 menyatakan, kejahatan adalah “Tindakan yang dapat dihukum oleh hukum, karena tindakan itu dilarang oleh undang-undang atau merugikan ke­pentingan kesejahteraan publik.” Dan, deskripsi klasiknya dikemukakan oleh hakim William Blackstone pada 1778: “pelanggaran publik, atau kejahatan dan tindak pidana ringan adalah sebentuk pe­langgaran dan gangguan atas hak dan ke­wajiban publik untuk seluruh komunitas, dalam kapasitas agregat sosialnya peng­khianatan, pembunuhan, dan perampokan termasuk dalam tindak kejahatan; karena selain tindakan itu merugikan individu, ke­jahatan juga merugikan masyarakat.”

Doktrin liabilitas.

Beberapa pihak, seperti kriminolog Paul Tappan, menambahkan mens rea, pikiran yang salah, tetapi niat bukan fak­tor dalam hukum. Bagaimanapun, ada ke­jahatan serius yang dilakukan oleh mereka yang mungkin mengklaim bahwa mereka tidak menyadari konsekuensi dari tinda­kannya itu. Doktrin liabilitas yang ketat disusun terutama untuk mengatasi ke­sulitan ini. Doktrin ini berasal dari usaha yang dilakukan pada abad ke-19 untuk mengontrol penjualan barang-barang ber­bahaya yang dilakukan para grosir yang berdalih bahwa mereka tidak tahu apa yang ada dalam produk yang mereka jual itu (lihat Paulus, 1974). Definisi yang lebih konvensional tidak selalu diakui dalam kriminologi. Misal­nya, sejumlah kriminolog positivis pernah menyatakan bahwa memercayakan penen­tuan definisi kejahatan kepada pengacara dan legislator akan melahirkan sistem kla­sifikasi yang relatif secara kultural, sulit untuk digeneralisasikan dan kurang kuat secara ilmiah (lihat CRImINOLoGY). Sellin (1938) tidak mengusulkan istilah “crime” tetapi “conduct norm” sebagai istilah yang lebih kuat dan produktif. “Norma tindak­an” adalah sesuatu yang koheren dan kon­sisten yang dapat dikaji oleh kriminologi, namun istilah ini tidak banyak mendapat perhatian di dalam disiplin ini. Sekali lagi, sekelompok kriminolog ra­dikal pada 1960-an dan 1970-an memberi arti penting pada aspek politik yang men­dasari identifikasi kejahatan dan krimi­nal. Ada kandungan interpretatif di dalam gagasan tentang kejahatan. Pada 1976 Chambliss dan Mankoff menyatakan bah­wa “sebuah tindakan disebut sebagai keja­hatan berdasarkan kepentingan kelas pen­guasa yang mendefinisikannya …” (h. xx). Implikasi politik, moral, dan sosial dari is­tilah “kejahatan” ini sangat mendalam, se­hingga kelompok kriminolog radikal itu ti­dak ingin definisi kejahatan itu ditetapkan di bawah kontrol negara atau kelas. Se­bab, hal tersebut bisa menimbulkan risiko kooptasi. Konsep “kejahatan” diperlaku­kan sebagai konsep yang elastis dan meta­foris, sebagai sebuah tindakan kesalahan yang maknanya independen dari apa-apa yang mungkin dikatakan oleh hukum, pengacara, dan negara. Kriminologi itu sendiri hendak diorientasikan ke problem yang ditentukan oleh program yang lebih radikal. Schwendinger dan Schwending­er (1975), misalnya, menyesalkan penggu­naan istilah itu oleh negara kapitalis dan karenanya mereka lebih memilih melak­sanakan kebebasan akademis dan politik mereka dengan mendeskripsikan kejahat­an sebagai problem yang sama seperti ra­sisme, imperialisme, dan seksisme. Istilah “crime” menurut mereka adalah bagian dari sistem hegemoni, diselubungi oleh ke­pentingan politik.

Proses legal dan legis­latif.

Sebagian besar kriminolog tidak men­gabaikan kajian atas proses legal dan legis­latif, dan juga tidak mengakui bahwa pro­ses itu melahirkan fakta sosial yang solid dan tak terbantahkan. Untuk itu, mereka tetap menggunakan beberapa versi definisi konvensional yang berbeda-beda. Tetapi, definisi-definisi tersebut mengandung per­soalan, kecuali kejahatan dianggap sebagai atribut dari masyarakat Barat liberal kon­temporer saja. Ada problem dalam dcfinisi yang me­nyatakan bahwa sesuatu discbut kcjahatan apabila dianggap merupakan pclanggaran aturan yang dapat dihukum olch negara. Negara tidak selalu eksis di semua tem­pat di dunia, dan jelas negara yang eksis tidak selalu sama dengan negara Barat se­bagaimana dipahami oleh pengacara dan kriminolog Barat. Di masa lalu, negara mungkin berbentuk kekuasaan bersenjata yang memiliki legitimasi dan kemampuan untuk menghukum. Sharpe (1988), seorang sejarawan sosial, menunjukkan adanya ke­sulitan konseptual yang dikemukakan oleh banyak terdakwa di dalam sidang lokal dan eklesistikal di Inggris dan Wales sebe­lum abad ke-19. Demikian pula, antropo­log sosial menunjukkan masyarakat yang belum mengenal tulisan memiliki aturan yang berkaitan dengan sistem pengadilan kriminal tetapi tidak dalam bentuk formal seperti dalam struktur negara. Demikian pula halnya yang ditunjukkan Llewellyn dan Hoebel (1941) yang mendeskripsikan aspek kepolisian di kalangan masyarakat Cheyenne, Gluckman (1965) yang menulis tentang sistem yurisprudensi Barotse dan Malinowski yang mempelajari kebuda­yaan Melanisa dalam karyanya yang ber­judul Crime and Custom in Savage Society (1932). Jadi ada sesuatu yang mirip dengan kejahatan yang eksis di dalam komunitas yang tidak punya hukum tertulis atau neg­ara formal. Reckless mengusulkan definisi kejahatan yang bersifat kompromis pada tahun 1940: “menurut masyarakat yang disebut masyarakat primitif atau buta hur­uf yang tidak memiliki hukum kejahatan tertulis atau lembaga legislatif, sebuah ke­jahatan adalah sebentuk pelanggaran terh­adap adat dan tradisi yang dimuliakan” (h. xx). Definisi ini memperkenalkan beberapa kualifikasi.

Penyelewengan wewe­nang.

Ada problem kedua. Beberapa negara sangat lemah atau kacau, atau digerogoti oleh korupsi dan penyelewengan wewe­nang, sehingga negara tidak mungkin secara efektif melaksanakan fungsi peme­rintah dan sistem hukum, kepolisian, dan pengadilan. Aljazair, Bosnia, Lebanon, Li­beria, Rwanda, Sierra Leone, dan Uganda beberapa kali sangat kacau sehingga di sana sulit dibedakan lagi antara kejahatan dan kepatuhan, antara organisasi kriminal dengan organisasi sosial, antara perintah yang sah dan sewenang-wenang, antara negara dan penduduk, dan antara otoritas dengan kepala penjahat. Ketika presiden di heberapa negara Afrika adalah presi­den yang kejam, penyelundup. dan penipu (lihat Bayart et al., 1999), dan ketika be­berapa presiden di negara Amerika Selatan adalah penyelundup obat bius, atau ketika polisinya secara rutin memperkosa saksi dan korban di India (Kumar, 1993), atau ketika, seperti dikatakan Cohen, “ketiada­an hukum dan kejahatan telah menghan­curkan struktur sosial yang mendasari neg­ara” (1996, h. 9), maka sangat sulit untuk mendefinisikan kejahatan sebagai sebuah kriteria diskret kecuali kita membanding­kannya dengan doktrin tentang hak asasi manusia universal yang berbeda dan lebih umum. Problem ketiga adalah negara yang kuat kadang bisa eksis tanpa skema hu­kum kriminal yang koheren, predictable, dan pasti. Mesir kuno tidak punya hukum tertulis karena aturan ditetapkan berdasar­kan kehendak kekuasaan absolut Firaun. Negara totaliter yang lebih belakangan memandang kejahatan dengan analogi, yakni tindakan yang bukan pelanggaran aturan spesifik tapi dianggap sama dengan pelanggaran itu. Pasal 79 dalam Hukum Kriminal Republik Rakyat Cina, misalnya, menyatakan: “kejahatan yang tidak dise­butkan secara spesifik dalam ketentuan undang-undang yang ada dapat disebut sebagai kejahatan dan dijatuhi hukuman apabila tindakan itu analog atau sama dengan kejahatan yang disebutkan dalam undang-undang yang ada.” Nazi Jerman dan Uni Soviet juga memiliki aturan yang sama. Sebuah tindakan dapat disebut keja­hatan apabila penguasa mengatakan bahwa tindakan itu adalah kcjahatan. Dalam kasus semacam ini, definisi kejahatan oleh Clinard (1963) menjadi tampak menarik: kejahatan, katanya, adalah “setiap tindak­an yang dapat dihukum oleh negara” (h. 213).

Hukum dan aplikasinya. Pengertian crime and deviance (kejahatan dan penyimpangan) adalah

Sistem hukum di Ing­gris dan Wales, misalnya, memuat banyak hukum yang memengaruhi begitu banyak area kehidupan politik, sosial, dan eko­nomi sehingga sulit untuk menunjukkan adanya prinsip yang koheren yang men­dasari hukum dan aplikasinya. Ada “ke­jahatan” yang tidak sesuai dengan pan­dangan umum tentang apa yang dapat dianggap kejahatan. Ada tindakan-tin­dakan, terutama di area yang melanggar ketertiban publik, yang mungkin diang­gap berbahaya tetapi tidak dipandang se­bagai tindak kriminal. Pada 1980, sebuah komite pengadilan, Komisi Juri cabang Inggris, melaporkan dalam Breaking the Rules bahwa adalah komite itu tidak bisa mengungkap berapa banyak sesungguh­nya kejahatan yang diatur dalam hukum Inggris dan sulit membedakan mana yang disebut kejahatan pelanggaran dengan tin­dakan yang “sekadar” bertentangan den­gan hukum. Sekali lagi, ada banyak tinda­kan yang dulu bukan dianggap kejahatan namun kini sudah dianggap sebagai keja­hatan; Clarke dalam Fallen Idols (1981) mengatakan bahwa munculnya banyak kecurangan finansial dan bisnis di Inggris pada 1970-an adalah sebagian besar kare­na ekspansi dan penambahan dalam jang­kauan regulasi. Tench dalam Toward a Middle System of Law (1981) menyimpul­kan bahwa “sekarang secara praktis sega­la sesuatu bisa menjadi sebuah kejahatan” (h. xx). Pengertian crime and deviance (kejahatan dan penyimpangan) adalah Ini adalah pernyataan yang me­ngundang skeptisisme tentang klaim konvensional bahwa kejahatan sclalu dan jclas mengganggu kebaikan publik. Dapat ditambahkan, bahwa secara praktis setiap orang bisa menjadi penja­hat. Sekitar 96 persen pria yang diteliti di London mengaku pernah melakukan seti­daknya satu kali pelanggaran sebelum usia 32 tahun (Farrington, 1989). Lebih jauh, menurut Home Office Information on the Criminal Justice System in England and Wales tahun 1999, 34 persen pria dan 8 persen wanita yang lahir pada 1953 telah didakwa melakukan kejahatan sebelum usia 40 tahun. Salah satu akibat dari proliferasi hu­kum, kejahatan dan kriminal adalah mak­na kejahatan menjadi bercabang dalam kehidupan sehari-hari. Di satu pihak, ada banyak pelanggaran undang-undang pida­na yang kurang penting; pelanggaran itu adalah “hanya” pelanggaran formal yang melahirkan konsekuensi moral yang sig­nifikan dalam luas. Pelanggaran itu bisa juga diterima sebagai ciri biasa, atau bah­kan ciri yang menstabilkan, dari banyak kehidupan sosial (Hobbs, 1988, 1995; Walklate, 1998). Di pihak lain, ada makna kedua dari “kejahatan” yang masih memuat arti tin­dakan yang merugikan komunitas, dan ia terkadang dibedakan dari makna pertama dengan menyebutnya sebagai “kejahatan rii1”. Kejahatan riil menjadi semacam me­tonim, lepas dari definisi yang ada dalam hukum, dan bebas dari bentuk moralitas tradisional. Kejahatan riil adalah tindakan yang jelas-jelas tidak diinginkan, tindakan orang tak bermoral yang disebut sebagai “Others” (Young, 1999).

Konflik bersifat personal. Pengertian crime and deviance (kejahatan dan penyimpangan) adalah

Dua makna itu masih digunakan de­ngan berbagai cara yang secara praktis penting dan secara politik bertentangan. “Kejahatan riil” mungkin menimbulkan pelarangan, kontrol informal, atau tindak­an polisi sedangkan “kejahatan biasa” mungkin dapat ditoleransi meski dengan enggan (Foster, 1990, 1995). Cara meme­cahkan persoalan ini akan melibatkan per­soalan mengenai legitimasi negara, hukum, polisi, tindakan, pelaku pelanggaran, dan korban. Sebagian karcna alasan itu lah para kriminolog radikal tertarik pada aspek ekonomi politik dan ideologi dari sanksi atas tindakan kejahatan. ­ Yang cukup jelas adalah bahwa keja­hatan dan POWER adalah tak terpisahkan. W. Tallack, S. Schafer, N. Christie, dan lain menekankan pentingnya asosiasi his­toris antara ide kejahatan dan kemunculan negara sentral yang mampu membuat clan melaksanakan hukum. Mereka menitikber­atkan pada cara negara mendefinisikan dan menata peran dan relasi korban, pelanggar, dan masyarakat. Kemunculan konsep ke­jahatan itu sendiri dianggap sebagai sama dengan pengambilalihan perselisihan privat oleh pemerintah. Mereka berpendapat bahwa, dalam apa yang oleh Schaffer dise­but dengan “masa kejayaan korban”, dan sebelum munculnya negara yang mengatur soal tindak kriminal, orang bisa mengon­trol sendiri perselisihan yang mereka ala­mi. Konflik bersifat personal: ada korban dan pelaku pelanggaran yang saling ber­tikai dan dapat dimediasi dan pihak yang kalah mungkin harus memberi kompen­sasi. Ketika kekuasaan ikut campur, maka perselisihan menjadi terkonsentrasi di ta­ngan sedikit orang (dan terutama setelah pendirian Metropolitan Police tahun 1829 yang punya otoritas untuk menyelidiki dan menghukum kejahatan); setelah kor­ban, pelanggar dan konflik secara simbo­lis dipisahkan satu sama lain, dan setelali pemerintah mendapatkan identitas korpo­rat yang diskret, maka, dikatakan, bahwa korban personal dan keluarga dan kawan­nya mulai berkurang tingkat signifikansi­nya. Dalam frase Christie, mereka kehilan­gan “properti” mereka dalam konflik, dan ide tentang korban menjadi berkorespon­densi secara metafisik. Yang perlu dilind­ungi bukan lagi bukan orang yang terluka, namun hanya entitas abstrak dari masyara­kat, yang oleh Blackstone disebut kapasitas agregat sosial masyarakat. Ketika terjadi kekacauan, yang akan dipulilikan bukan lagi kedamaian individu spesifik, tetapi kedamaian kerajaan atau kedamaian publik. Bahkan ada kemungkinan munculnya apa yang disebut Edwin Schur sebagai “keja­hatan tanpa korban”, kejahatan yang ter­kait obat bius, prostitusi, perjudian, homoseksualitas, aborsi, dan praktik lain­nya, yang tidak menimbulkan korban se­lain representasi metafisik dari komunitas atau negara. Debat terjadi setelah adanya kasus di London di mana sekelompok le­laki sadomasochitis kalah dalam banding terhadap dakwaan penyerangan, di mana mereka berargumen bahwa kerugian yang ditimbulkan mereka bersifat pribadi dan sukarela dan tidak ada urusannya dengan dunia luar.

Patologi sosial. Pengertian crime and deviance (kejahatan dan penyimpangan) adalah

Penyimpangan (deviance) adalah se­buah neologisme yang diperkenalkan ke dalam pemikiran sosial pada 1960-an dan merupakan respons terhadap gagasan yang diajukan lewat publikasi Outsiders How­ard Becker pada 1963. Ini adalah salah satu istilah yang dibuat oleh pihak yang ingin melangkah melampaui studi kejahat­an untuk mengeksplorasi dunia persoalan yang lebih luas yang tidak secara tegas di­atur oleh sistem pengadilan kriminal. “Dis­organisasi sosial”, “problem sosial”, dan “patologi sosial” pernah lebih digemari sebelum muncul istilah “penyimpangan”, dan istilah-istilah itu ditinggalkan karena dianggap tidak cukup mampu menangkap karakter khusus dari dunia yang lebih luas, karena istilah tersebut tidak lagi sesuai dengan diskursus intelektual yang sedang hangat pada saat itu. “Penyimpangan” lebih dipilih dengan alasan, di antaranya, istilah itu dianggap norpartisan yang mem­perkenalkan persoalan dan fenomena baru dan menarik untuk perbandingan dan eksplorasi. Sistem hukum dan pengadilan menjadi problematik ketika dianalisis se­bagai sistem untuk merespons pelangga­ran aturan, dan pertanyaan yang muncul adalah kapan, di mana dan bagaimana suatu pelanggaran dapat disebut sebagai tindak kriminal. Perubahan istilah ini menunj ukkan adanya transisi intelektual. Penggunaan kata “penyimpangan” menunjukkan di­tinggalkannya perhatian pada kejahatan dan kriminologi karena dianggap ter­lalu sempit dan kaku secara intelektual. Di AS, transisi ini diasosiasikan dengan munculnya Society for the Study of Social Problems dan jurnal yang diterbitkannya, Social Problems. Di Inggris pada akhir 1960-an, transisi ini dikaitkan dengan apa yang disebut York Deviancy Sympo­sium. Ini dibahas dalam Social Pathology oleh Lemert, Outsiders karya Becker, dan dalam koleksi yang diedit Cohen, Images of Deviance. Kata “deviance” ini jadinya bukan hanya bermakna denotatif, tetapi juga konotatif. Pengertian crime and deviance (kejahatan dan penyimpangan) adalah Ia memuat arti metode dan pandangan tentang dunia, dan dipakai oleh aliran interaksionisme simbolis, so­siolog fenomenologi, dan etnometodologi yang tertarik pada makna yang diberikan orang kepada perilaku mereka dan orang lain; yang tertarik pada kualitas kehidupan sosial yang terbuka dan dialektis; dan yang tertarik pada detail tindakan yang dilaku­kan dalam apa yang dinamakan “situasi alamiah.” “Penyimpangan” mencakup kejahatan (dan kejahatan inilah yang biasanya dikaji oleh ahli sosiologi penyimpangan) tetapi yang dimaksud istilah itu biasanya lebih luas yang mencakup setiap bentuk penyim­pangan dari konvensi yang dapat dikenai hukuman. Ini adalah istilah yang diapli­kasikan secara bebas pada banyak orang dan aktivitas. Istilah ini berkaitan dengan situasi sosial, waktu tertentu, orang (per­son), tempat, dan kesempatan: sesuatu tin­dakan di sebuah kota boleh jadi dianggap penyimpangan pada siang hari, tetapi pada malam hari mungkin tidak; tindakan yang dianggap menyimpang di sebuah bar yang “normal” belum tentu dianggap menyim­pang jika dilakukan di bar gay; apa yang dianggap menyimpang ketika dilakukan anak mungkin tidak dianggap menyim­pang jika dilakukan oleh orang dewasa; dan tindakan yang dianggap tidak benar buat lelaki belum tentu tidak benar bagi wanita. Karena itu, tidak selalu dimung­kinkan bagi orang luar atau orang dalam untuk memastikan aturan yang pasti da­lam setting tertentu, memastikan seberapa koheren dan sistematis itu, memastikan bagaimana menyelaraskan aturan itu de­ngan aturan lainnya, dan memastikan apa­kah aturan itu mesti diaplikasikan atau ti­dak, oleh siapa, kepada siapa, kapan, dan dengan cara apa penerapannya. Deviance in Classrooms karya Hargreave adalah esai yang menjelaskan problem ketaatan pada aturan dan penegakan aturan di satu tempat, yakni sekolah; tampaknya setiap aturan punya aturan sekunder dan tersier yang mengatur aplikasi aturan primer, dan setiap aturan bisa diabaikan dalam situasi tertentu, dan hampir setiap aturan mung­kin bertentangan dengan aturan lain. Aki­batnya, guru dan murid harus melakukan pertimbangan yang cermat atas tindakan­tindakan mereka. Kita terkadang heran pada bagaimana orang bisa menghadapi keragaman yang begitu luas ini dalam ke­hidupan sehari-hari.

PENGERTIAN CRIME AND DEVIANCE (KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN) ADALAH | ADP | 4.5