PENGERTIAN DELAPAN JALUR PEMERATAAN

Suatu langkah kegiatan pemerintah untuk memeratakan pembangunan an hasil-hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial. Langkah kegiatan itu meliputi:

(1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan;

(2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;

(3) pemerataan pembagian pendapatan;

(4) pemerataan kesempatan kerja;

(5) pemerataan kesempatan berusaha;

6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan;

(7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air;

(8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

 

Delapan Jalur Pemerataan dimunculkan pertama kali oleh Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1979, sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam Repelita III, dan sebagai penegasan atas Trilogi Pembangunan yang memberi penekanan pada segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial. Sejak Pelita III urutan Trilogi Pembangunan adalah: “Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.”

Pada awal pemunculannya, penekanan pemerataan itu tampaknya merupakan jawaban atas berkembangnya pendapat di kalangan masyarakat mengenai cara mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat atau rakyat banyak. Terdapat dua pilihan penekanan yang harus didahulukan, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Memang pada Pelita sebelumnya penekanan Trilogi Pembangunan diletakkan pada “Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis”, kemudian ”Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi”, baru ”Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.”

Langkah-langkah pemerataan ini perlu segera diambil untuk menghindari semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kebijaksanaan juga diambil karena pembangunan nasional, knusus- nya ekonomi, telah menghasilkan peningkatan yang menggembirakan. Meskipun pemerataan ditekankan, tidak berarti bahwa unsur-unsur Trilogi Pembangunan yang lain tidak penting. Ketiga unsur Trilogi itu tidak dapat dipisahkan. Pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas adalah unsur-unsur yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pembangunan keserasian antara ketiga unsur itu senantiasa diusahakan.

Dalam rangka memeratakan kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan dan sandang, diusahakan terjaminnya persediaan bahan pokok secara merata dan dalam jumlah yang mencukupi dengan harga yang terjangkau oleh rakyat banyak. Langkah-langkah yang diambil adalah peningkatan daya beli rakyat dan intensifikasi serta ekstensifikasi pertanian. Khusus untuk masalah sandang, telah dilakukan usaha-usaha meningkatkan produksi tekstil. Intensifikasi akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas per hektar tanah dengan cara penggunaan pupuk, bibit unggul, pemberantasan hama, dan penyuluhan. Ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas areal tanah pertanian, baik untuk tanaman padi maupun palawija, yang pada umumnya dilakukan di luar Jawa.

Sebagai hasil intensifikasi dan ekstensifikasi ini, pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara berswasembada pangan, bahkan berhasil pula mengubah diri dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi pengekspor beras, meskipun masih dalam skala kecil. Sebagai tanda keberhasilan ini, pada tanggal 14 November 1985, Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Sedunia.

Dalam bidang perumahan, telah diusahakan pembangunan perumahan dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat, baik oleh pemerintah maupun swasta, yang pembayarannya dilakukan melalui angsuran. Di samping itu, dilakukan pula usaha untuk meningkatkan produksi bahan-bahan bangunan murah secara massal dari bahan-bahan dalam negeri, yang sekaligus juga dapat dipergunakan untuk memperluas kesempatan kerja dan pengembangan teknologi yang menunjangnya. Dalam kaitan ini pula telah dilakukan usaha memperbaiki lingkungan, kampung, dan pedesaan.

Masalah perumahan terasa sangat mendesak untuk diatasi, karena pertambahan penduduk yang mengakibatkan naiknya kepadatan penduduk dan urbanisasi masih sulit diatasi. Selain telah membantu mengatasi kesulitan perumahan, terutama di kota-kota besar, pembangunan perumahan rakyat ini telah menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti hilangnya tanah-tanah subur yang semestinya dipertahankan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia sebagai penyimpan air dan menjaga kehidupan tumbuh-tumbuhan sebagai penyedia oksigen. Contoh yang jelas sekali tampak di Jakarta dan sekitarnya, yang hampir tidak mempunyai tanah kosong; tanah pertanian yang subur, termasuk kolam ikan, telah hilang diganti bangunan rumah. Masalah lainnya adalah masalah sosial, seperti kebersihan, pendidikan, dan hubungan antarwarga.

Majunya suatu negara antara lain juga diukur dengan semakin tingginya kualitas pendidikan dan banyaknya warga negara yang berpendidikan atau memperoleh pendidikan. Usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dilakukan melalui peningkatan jumlah sekolah. Presiden telah mengeluarkan Inpres pembangunan sekolah dasar untuk menampung anak-anak usia sekolah dasar. Selain itu, telah pula dikeluarkan peraturan wajib belajar untuk anak usia sekolah, beasiswa untuk anak yang tidak mampu seperti beasiswa Supersemar, serta Program Kejar di luar sekolah dengan memberi pengetahuan dasar, cara berpikir dan keterampilan. Program Kejar juga dikaitkan dengan program pemberantasan buta huruf gaya baru di desa-desa, yaitu pemberantasan buta aksara Latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar.

Pemerintah juga menyelenggarakan pendidikan atau penataran Pancasila. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden juga memberi penjelasan tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kenyataannya memang merupakan bagian kebudayaan nasional, yang pembinaannya mengarah kepada pembinaan budi luhur. Untuk memantapkan dan menyempurnakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan dan kebudayaan nasional, pemerintah membentuk sebuah komisi untuk mengumpulkan bahan serta menyampaikan saran pertimbangan kepada pemerintah mengenai masalah pendidikan dan kebudayaan.

Dengan adanya komisi yang disebut Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional ini, dalam Pelita III diharapkan dapat dihasilkan Undang-undang Pokok Pendidikan Nasional. Dalam komisi ini, Prof. Dr. Slamet Iman Santoso duduk sebagai ketua, Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai Ketua II, dan Pranarka S.H., sebagai Sekretaris I. Tetapi sampai akhir Pelita III Undang-undang tersebut belum dapat disusun, dan baru pada tahun 1988 pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Nasional kepada DPR.

Usaha pemerintah di bidang kesehatan pada dasarnya dilaksanakan untuk meningkatkan dan memupuk kemampuan tenaga kerja bagi keperluan mental generasi mendatang. Dengan demikian, pembangunan kesehatan itu merupakan salah satu kegiatan utama yang mendukung keseluruhan usaha pembangunan. Bersamaan dengan itu, setiap tingkat kemajuan pembangunan akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk mendorong perbaikan kesehatan rakyat pada umumnya. Pemerataan kesehatan ditujukan terutama kepada rakyat desa dan penduduk yang berpenghasilan rendah.

Usaha pemerataan kesehatan ini dilakukan antara lain melalui penyediaan dan peningkatan gizi penduduk, lingkungan bersih, dan persediaan air bersih. Di samping itu diusahakan tercapainya kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memerlukannya. Untuk ini, di setiap kabupaten atau kota madia akan didirikan rumah sakit umum, puskesmas kecamatan, dan puskesmas pembantu di desa, beserta pengadaan obat-obatan dengan harga yang terjangkau masyarakat.

Dalam rangka pemerataan pembagian pendapatan, terutama diusahakan mempertinggi penghasilan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, seperti nelayan, pengrajin, petani penggarap yang tidak mempunyai tanah, buruh tani, dan pemilik tanah kecil. Pemerintah berusaha mengarahkan segala kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan agar golongan yang berpenghasilan rendah terangkat hidupnya. Pemerataan pembagian pendapatan pada dasarnya berkaitan erat dengan pemerataan kesempatan kerja. Oleh sebab itu, penyediaan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja sangat dibutuhkan.

Pemerataan pendapatan harus pula tercermin dalam pengembangan Uunia usaha. Oleh sebab itu program peningkatan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah adalah jawaban yang tepat, dalam arti tidak pula mengilangkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi kuat. Modal asing diberi pula kesempatan dalam usaha-usaha pembangunan yang belum dapat digarap pengusaha nasional, tanpa harus menghilangkan peran pengusaha nasional, yaitu dengan membentuk usaha patungan. Di samping itu, peranan koperasi juga ditingkatkan, antara lain dengan memberi bimbingan dan bantuan kepada lembaga-lembaga koperasi maupun pengusaha kecil.

Untuk melaksanakan pemerataan kesempatan kerja, kebijaksanaan umum di bidang keuangan, perpajakan, teknologi, dan kebijaksanaan sektoral seperti industri dan pertanian, diarahkan agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Di samping itu, program-program khusus untuk memperluas kesempatan kerja akan ditingkatkan, antara lain melalui proyek padat karya. Mengingat semakin tingginya angkatan kerja dewasa ini, masalah kesempatan kerja merupakan suatu masalah yang berat dan rawan, sebab bila tidak diatasi dapat menimbulkan gejolak sosial yang dapat pula mengganggu keamanan dan ketertiban nasional.

Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita, ditempuh antara lain dengan: mengembangkan kelompok kerja produktif; meningkatkan pendidikan dan keterampilan wanita, terutama di daerah pedesaan, melalui pendidikan informal dan pendidikan keterampilan, termasuk pendidikan kewiraswastaan; memperbanyak kegiatan produktif, terutama bagi wanita yang ekonominya lemah. Dengan demikian kaum wanita akan bertambah pula kemampuannya memperoleh penghasilan. Untuk inilah perlu dibina kader pembangunan, termasuk kader wanita. Dalam rangka ini, pemerintah mendirikan BLK (Balai Latihan Kerja). Masalah yang diperlukan juga adalah bagaimana menciptakan mekanisme agar kaum wanita juga dapat semakin berperan serta dalam penentuan kebijaksanaan.

Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air diusahakan antara lain dengan mengutamakan pembangunan daerah terbelakang, y daerah minus, dan daerah yang padat penduduknya. Pembangunan industri, misalnya, tidak hanya berpusat di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, melainkan tersebar pula di daerah lain. Usaha-usaha ini m telah lama dilaksanakan pemerintah, misalnya dengan – pembangunan pabrik semen Indarung di Sumatra Barat, pabrik semen di Tonasa, Sulawesi Selatan, pabrik semen di Kupang, NTT, pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, pabrik pupuk dan LNG di Aceh, pengolahan aluminium Asahan di Sumatra Utara, pabrik pupuk di Bontang, Kalimantan Timur.

Pemusatan pemukiman dan pembangunan di Jawa dapat menimbulkan akibat yang tidak diharapkan. Para ahli ekonomi dan kependudukan Indonesia pernah meramalkan bahwa kelak Pulau Jawa akan menjadi satu kota besar dan tenggelam ke laut. Namun penyebaran pembangunan ini tidak terlepas dari kesulitan, seperti transportasi, pengadaan-tenaga kerja yang terampil, dan pemasaran. Untuk inilah digiatkan transmigrasi, sebagai suatu cara mengurangi kepadatan penduduk di suatu daerah dan menambah sumber daya manusia {tenaga kerja) di daerah lain yang memerlukannya.

Melihat perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, maka jenis dan tempat proyek pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pembangunan terkait erat dengan dana. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan sumber-sumber keuangan baru untuk semakin membangkitkan pembangunan daerah, termasuk penyempurnaan penyaluran berbagai dana bantuan pembangunan. Karena pembangunan desa merupakan arah tujuan pembangunan nasional, diperlukan keterpaduan antara departemen yang bersangkutan, sehingga kebijaksanaan tumpang tindih yang dapat mengakibatkan pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu dapat dihindari. Dalam rangka ini pula akan dikembangkan kota-kota sedang dan kecil, agar dapat menjadi pengumpul dan penyalur hasil pertanian dan kebutuhan pokok lainnya, sekaligus dapat mengurangi urbanisasi ke kota-kota besar.

Incoming search terms:

• 8 jalur pemerataan
• pemerataan pembangunan dilakukan melalui
• pemerataan
• delapan jalur pemerataan
• pengertian pemerataan
• Pengertian 8 jalur pemerataan
• 8 jalur pemerataan pembangunan
• isi 8 jalur pemerataan
• isi delapan jalur pemerataan
• pengertian delapan jalur pemerataan