PENGERTIAN KRISIS KEWIBAWAAN

By On Sunday, November 16th, 2014 Categories : Bikers Pintar

Krisis kewibawaan dapat diartikan sebagai situasi penuh bahaya karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan. Masyarakat tidak mau lagi menaati kehendak atasan yang berkuasa, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang profan. Sanksi maupun paksaan formal tidak mempan lagi. Mereka lebih memilih jalan lain, yakni memisahkan diri dari organisme induk, membuat agama atau negara tandingan. Jadi sesungguhnya krisis kewibawaan adalah krisis ketaatan. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kewibawaan mengakibatkan ketidaktaatan dan berarti berhentinya pola ketaatan lama serta terciptanya situasi kekosongan yang menegangkan yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan kekacauan.

Hilangnya pola ketaatan tradisional terhadap kekuasaan dapat terjadi karena:

—           Kepercayaan bahwa orang yang memegang kekuasaan adalah penjelmaan makhluk dari alam gaib sudah hilang. Masyarakat menyadari bahwa yang berkuasa (kaisar, paus, raja atau sultan) hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.

—           Kepercayaan bahwa manusia bawahan ditakdirkan untuk menerima dan tunduk menaati perintah sudah luntur. Manusia mau tunduk untuk menjalankan sesuatu kalau ia ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan kata lain, faktor-faktor yang melenyapkan mitologi tentang kekuasaan yang serba gaib dan sakral adalah gerakan sekularisasi, gerakan demokratisasi, dan gerakan awamisasi.

Secara analitis lunturnya kepercayaan terhadap kewibawaan karena arus sekularisasi dan demokratisasi dapat ditelusuri dalam uraian berikut. Dalam zaman feodal ketaatan kepada kekuasaan beijalan berdasarkan kepercayaan bahwa yangberkuasa dapat memberikan apa yang dibutuhkan bawahan. Kepercayaan itu jika pihak bawahan merasa tidak mampu. Bahkan dapat teijadi, pihak bawahan menyerahkan diri «epenuhnya kepada yang berkuasa. Tetapi kemudian, setelah pihak bawahan merasa mampu (berkat usia dan pengetahuannya) untuk berusaha sendiri, kepercayaannya kepada pemegangkekuasaan makin berkurang, bahkan hilang.

Dalam relasi pihak yang berkuasa dan pihak bawahan, terdapat perbedaan peranan, pengetahuan dan kecakapan membimbing. Pihak yang berkuasa (pihak pertama) memiliki kemampuan itu dalam waktu ukuran serba lebih dibanding dengan pihak bawahan (pihak kedua). Maka, pihak kedua mengharapkan sesuatu dari pihak pertama. Bila pihak pertama adalah Bapak dan pihak kedua adalah Anak, hubungan otoritas bagi Anak mempunyai arti tersendiri yang jauh berbeda dengan Bapak. Anak mengharapkan dan percaya bahwa Bapak akan memberikan pengetahuan dan bimbingannya kepadanya dengan cara yang arif bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai yang serba lebih pada Bapak dan merupakan milik eksklusif Bapak menjadi dasar, kepercayaan Anak kepada Bapak. Dari sudut pandangan ini otoritas bukanlah paksaan, melainkan “yang dapat dipercaya”. Sebaliknya dalam zaman sekular (dalam arti positif) yang ditegakkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, di mana setiap manusia telah mencapai kedewasaan dan otonominya, dapat dimengerti bahwa kepercayaan Anak terhadap Bapak menjadi luntur.

Dalam era sekularisasi fungsi otoritas bukan lagi absolut, tetapi komplementer, hanya melengkapi saja. Hal ini akan lebih jelas jika kata otoritas dikembalikan ke kata aslinya, yakni kata Latin auctoritas, dari kata keija augeo yangberarti “menambah” atau “melengkapi”. Jadi, menurut istilah aslinya tugas utama otoritas bukanlah menguasai, tetapi menambah dan melengkapi; melengkapi usaha orang lain (anak, anak didik, bawahan) agar mereka kemudian dapat berdiri sendiri sebagai manusia yang berdaulat (otonom), yang mampu menentukan pilihannya sendiri dalam merencanakan nasibnya tanpa menerima intervensi dari pihak lain yang berkuasa kecuali atas persetujuannya sendiri. Jadi otoritas harus berhenti memainkan pengaruhnya atas orang lain yang dikuasainya apabila orang itu telah mencapai kedewasaan.

Titik rawan yang menimbulkan krisis kepercayaan terhadap otoritas lebih jelas kalau kita bedakan dua jenis otoritas yang tidak dipercayai lagi, yakni otoritas mengajar dan otoritas memimpin. Otoritas mengajar meliputi dua macam kebenaran: kebenaran supraempiris dan kebenaran empiris. Kebenaran supraempiris, yang datang dari Tuhan melalui pewahyuan, diajarkan oleh otoritas keagamaan (nabi, rasul, paus). Pada umumnya otoritas dalam bidang ini mengajarkan, secara implisit atau eksplisit, bahwa ajaran mereka tidak dapat salah, karena mereka mendapat jaminan istimewa dari Allah. Pernyataan demikian umumnya dipercaya oleh umat dari masa ke masa. Persoalan sejauh mana kebenaran dogmatis keagamaan itu tidak akan dibahas di sini karena hal itu merupakan wewenang teologi. Dalam buku ini hanya akan dibahas mengenai proses lunturnya kepercayaan terhadap otoritas mengajar kebenaran empiris.

Otoritas mengajar kebenaran (pengetahuan) empiris berada di ta-ngan para saijana, para cerdik pandai, atau para ilmuwan. Dalam per-cakapan sehari-hari mereka disebut kaum otoritas dalam bidangnya. Pihak-pihak lainnya, seperti murid, mahasiswa dan awam menaruh hormat dan kepercayaan kepada mereka, menerima ajaran mereka baik sebagai guru maupun sebagai pemandu ilmu pengetahuan. Bahkan sarjana-sarjana lain pun umumnya percaya pada kesimpulan-kesimpulan baru di bidang tertentu, tanpa mengadakan pencekan kembali atau penelitian ulang. Singkatnya, para ilmuwan dan para ahli mempunyai otoritas dalam dunia pengetahuan. Namun sebaliknya, suatu saat, ketika ilmu pengetahuan lebih maju lagi, dan metode baru diterapkan, otoritas para ilmuwan lama akan berkurang, terutama jika mereka tidak atau belum mengikuti metode terbaru. Mereka akan dicap sebagai saijana angkatan lama, yang tidak punya hak lagi untuk berbicara dalam era baru. Jadi, sebagai kesimpulan harus dikatakan, otoritas mengajar para sarjana ilmu pengetahuan empiris pun terbatas. Kepercayaan kepada mereka terbatas dan tergantung pada syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, kepercayaan kepada otoritas luntur, dan dialihkan ke otoritas baru.

Para pemegang otoritas memimpin juga mendapat kepercayaan. Tetapi, kepercayaan ini diberikan bukan untuk mendapat tambahan pengetahuan atau kebenaran sebagai tujuan utama, melainkan untuk mendapat pimpinan dan bimbingan yang baik. Bimbingan yang baik ini diharapkan dapat meliputi segala yang memungkinkan pengembangan manusia seutuhnya, yakni jiwa dan raga atau pengembangan psikologis – biologis dan pengembangan moral-etis dalam konteks sosio-kultural yang dihayati bersama. Harapan lain agar dapat melewati masa “belum dewasa” dengan wajar dan mencapai status kedewasaan yang lengkap sebagai makhluk berpribadi dan sosial, serta dapat berdiri di atas kaki sendiri dalam segala aspek. Subjek yang mengharapkan kemandirian lengkap itu bukan hanya perorangan, tetapi bisa juga kesatuan, kelompok atau golongan sosial, bahkan masyarakat besar seperti suatu bangsa, juga umat beragama. Para pemegang otoritas memimpin (pejabat, agama, pejabat negara, pejabat swasta) mendapat kepercayaan untuk memberi pimpinan yang diperlukan. Untuk mengetahui seberapa jauh otoritas pimpinan itu berlaku, perlu kita ingat bahwa otoritas memimpin tidak absolut melainkan komplementer, bersifat relatif.

Sifat relatif di atas menjadi lebih jelas kalau kita kaitkan dengan ilustrasi relasi Bapak – Anak, atau Guru – Murid. Jelaslah, bahwa se-lama Anak (secara fisik) dan Murid (secara mental) masih belum dapat beijalan sendiri, diperlukan orang lain yang dapat menuntun. Sebaliknya kalau Anak sudah cukup besar dan dapat beijalan sendiri, tuntunan harus dihentikan, karena si anak pun tidak mau dituntun lagi; dia sudah sanggup beijalan dengan kakinya sendiri. Bila bimbingan tetap dipaksakan dia akan meronta dan melarikan diri mencari kebebasan.

Setelah memperhatikan aspek-aspek mengenai relasi otoritas-ke-taatan, kita perlu melihat “titik-titik rawan” mana yang secara langsung menimbulkan krisis kekuasaan atau krisis ketaatan. Krisis kekuasaan mulai timbul pada saat manusia bawahan menyadari dirinya sebagai manusia dewasa dan berdaulat dan menghendaki diatur secara men-dalam dengan mekanisme pimpinan yang sesuai dengan tuntutan zaman, juga pada saat manusia bawahan melihat bahwa otoritas tidak mampu mengubah dan menyesuaikan struktur kekuasaan feodal, yang sudah mapan, dengan tuntutan cita-cita demokrasi modern.

Jadi apabila dua titik rawan tersebut saling bertemu, teijadilah krisis kewibawaan, berarti juga teijadi krisis ketaatan. Krisis kewi-bawaan ini melanda masyarakat politik dan masyarakat keagamaan. Krisis itu mengakibatkan terwujudnya struktur kekuasaan menurut pola ideologi mutakhir. Bila struktur kekuasaan yang dicita-citakan tidak tercapai, akan teijadi revolusi fisik untuk mendirikan pemerin-tahan baru atau gerakan separasi dari organisme induk.

PENGERTIAN KRISIS KEWIBAWAAN | ADP | 4.5