PENGERTIAN PERWAKILAN POLITIK

political representation (perwakilan politik)

Sejarah perwakilan politik adalah sejarah kebangkitan parlemen Eropa, melalui transformasi dari sovereign ‘s councillors (kedaulatan para penasehat) menjadi sovereign assembly (kedaulatan majelis).

Kerajaan abad pertengahan biasanya meminta nasehat dari orang-orang yang dipilihnya atas dasar kompetensi dan kepercayaan. Tetapi karena raja menghendaki orang-orang ini memberi laporan tentang semua wilayah, menyampaikan perintah raja dan menarik pajak untuk diterima orang-orang “mereka”, maka raja cenderung memilih pola pemilihan yang didasarkan pada hirarki sosial aktual, yaitu memilih mereka yang berasal dari keluarga bangsawan dan agamawan, yang tanah dan distriknya membentuk kerajaan tersebut, serta (seperti pada awal abad ke-13 di Inggris) tokoh-tokoh masyarakat.

Selama masa krisis, ketika para raja sangat membutuhkan kerja samanya, para penasehat itu menuntut hak untuk bertemu secara periodik dan berkuasa penuh atas berbagai agenda mereka. Malahan, mereka tidak memberi nasehat kepada raja berkenaan komunitas mereka (yang kemudian dibagi-bagi lagi ke dalam distrik-distrik pemilihan), tapi membuat pertimbangan kolektif dan menyodorkannya kepada raja dalam bentuk kewajiban dan paksaan. Para penasehat ini sekarang bertindak sebagai satu majelis (yang jumlahnya, pemilihannya, kekebalannya dan lainnya harus segera diformalisasi) dan berbicara atas nama rakyat secara keseluruhan; jadi raja yang telah dipandang sebagai ketua dan perwakilan yang semestinya bagi rakyatnya secara implisit mulai berbicara atas nama dirinya sendiri.

Tidak hanya legitimasi politik, tetapi juga kekuasaan, telah mengalami pergeseran: atas nama perwakilan politik keduanya justru makin mengukuhkan kekuasaan mereka. Sebagai contoh, slogan Revolusi Amerika bukan mengandung pengertian no taxation without our spokesman to the king melainkan without our share of power atau bahkan without governing ourselves. Jadi, yang berdaulat adalah parlemen, bukan raja.

Apapun rumusan konstitusionalnya, pemerintahan perwakilan merupakan persoalan sulit. Hal ini karena: pertama, semakin setia sebuah perwakilan maka akan semakin lemah kemampuannya menjalankan pemerintahan sehingga akhirnya membuat pilihan-pilihan bahkan melakukan kompromi dan tindakan pemaksaan: dan kedua, karena tuntutan politik modern telah meninggikan derajat pemerintah (munculnya berbagai cabang eksekutif di mana fungsi eksekusinya selalu kurang sementara fungsi memerintahnya selalu berlebihan) serta mengurangi peran parlemen yang didasarkan pada perwakilan teritorial. Ketika logika perwakilan yang sebelumnya berupa penasehat kerajaan menjadi kemenangan demokratis yang menggunakan pemilihan umum berdasarkan prinsip “satu orang, satu suara”, tampaknya satu suara terlalu kecil untuk dapat diwakili dengan baik: semua orang ingin menyuarakan kepentingan-kepentingannya melalui juru bicara atau organisasinya yang akan memerangi penindasan. amalgamasi serta distorsi yang dimunculkan oleh perwakilan teritorial di masing-masing distrik pemilihan dan pada tingkat legislatif.

Perwakilan politik mengalami perubahan yang ironis. Pertama, ketika para pendukung perwakilan fungsional mengkritik parlemen karena mengabaikan permintaan rakyat dan secara arbitrer memaksakan pemikiran mereka mengenai kepentingan bersama (sebagaimana para raja dikritik karena tidak mewakili siapa-siapa). Kedua, ketika pemilihan parlemen sering kali menjadi ajang nominasi pemerintahan, bukan perwakilan; dan ketiga, ketika cabang eksekutif mengumpulkan “penasehat” yang dipilih dari kelompok-kelompok kepentingan yang paling kuat di negara tersebut dan yang “nasehatnya” cenderung menjadi wajib dan mengikat.

Incoming search terms:

• pengertian perwakilan politik
• perwakilan politik
• perwakilan politik adalah
• sejarah perwakilan politik
• makna perwakilan politik