Metodologi pengukuran.

Pengertian poverty (kemiskinan) adalah Penggunaan kon­sep ini semakin berkembang dari waktu ke waktu. Ini adalah salah satu dari kon­sep untuk pemyataan tentang “kondisi so­sial”—apakah itu berlaku untuk masyarakat miskin atau kaya, dan di akhir abad ke-20 konsistensi maknanya menjadi isu ilmiah kritis. Buku-buku tentang kemiskinan Du­nia Ketiga selama masa ini menjadi lebih kritis, dan secara teoretis menjadi lebih ra­dikal, ketimbang buku tentang kemiskinan di masa Perang Dunia I. Divergensi makna telah menghasilkan, atau merefleksikan, di­vergensi dalam metodologi pengukuran, mode penjelasan dan strategi pengurangan.

Mengelola orang miskin. Pengertian poverty (kemiskinan) adalah

Konsep ini telah menarik banyak ka­langan intelektual dan politik selama ber­abad-abad (Himmelfarb, 1984; Woolf, 1987), sebab pemerintah dan kelompok penguasa jengkel karena merasa berke­wajiban mendefinisikan kebutuhan orang miskin dalam kaitannya dengan pendapat­an miskin. Jadi di Inggris dan banyak negara Eropa, mereka yang bertugas di area kecil mengembangkan bentuk ban­tuan indoor dan outdoor kepada kaum miskin sebelum Revolusi Industri, tetapi perekonomian baru yang dilandaskan pada industri manufaktur dan sistem upah insentif menimbulkan problem baru soal pengaturan jumlah yang mesti diterima oleh orang miskin di luar dan di dalam institusi Poor Law. Biaya memelihara in­stitusi dan penghuninya menjadi perhatian kelompok penguasa. Dalam perumusan skema untuk mengelola orang miskin dari 1834 di Inggris, misalnya, prinsip “kurang memenuhi syarat” memainkan peran pen­ting dalam pemikiran politisi dan peneliti ilmiah. Ada desakan untuk mendefinisikan ke­butuhan minimum dari penghuni institu­sional dan orang miskin di luar institusi, dan karya awal para ahli gizi di Jerman, AS dan Inggris membahas persoalan semacam ini. (Untuk jerman, lihat misalnya Leib­fried, 1982; Leibfried dan Tennstedt, 1985; untuk AS, Aronson, 1984). Sepanjang abad ke-20 berkembang tiga konsep kemiskinan alternatif sebagai basis untuk kerja internasional dan komparatif. Mereka pada prinsipnya tergantung pada ide subsistensi, kehutuhan dasar dan deprivasi relatif. Di Inggris, standar “subsistensi” mun­cul dalam dua tahap, pertama dalam kaitan­nya dengan survei yang dilakukan oleh pen­gusaha seperti Rowntree (1901 dan 1918) dan kemudian pada tahun perang 1939- 1945 melalui laporan keamanan sosial yang dibuat oleh Beveridge (1942). Sebagai akibat dari kajian ahli gizi itu, keluarga kini didefi­nisikan sebagai miskin apabila pendapa­tannya “tidak cukup untuk mendapatkan kebutuhan minimum guna menjaga efisiensi fisik” (Rowntree, 1901, hlm. 86). Sebuah keluarga dianggap miskin jika pendapatan­nya berada di bawah garis kemiskinan. Wa­laupun tunjangan dipakai untuk pembelian pakaian, minyak, dan beberapa barang lain, tunjangan itu amat kecil. Rumusan oleh Rowntree, A. L. Bowley dan yang lainnya sepanjang 1890-an dan awal dekade abad ke-20 sangat memenga­ruhi praktik ilmiah dan kebijakan nasional dan internasional, contohnya pengukuran statistik yang dipakai untuk mendeskripsi­kan kondisi sosial di beberapa negara, dan kelak dipakai oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia. Interpretasi “subsisten” Beveridge dipakai pada 1945 untuk men­justifikasi tingkat bantuan dan asuransi na­sional yang rendah. Ide subsistensi ini juga diekspor bebas ke negara lain bekas jajahan Inggris (Pillay, 1973; Maasdorp dan Humph­reys, 1975). Di AS, “subsistensi” tetap meru­pakan patokan kebijakan pemerintah terha­dap kemiskinan (US Department of Health, Education and Welfare, 1976). Penggunaan “subsistensi” untukmendefinisikankemiskin­an telah banyak dikritik keras (Rein, 1970; Townsend, 1979), terutama karena kebutu­han manusia diinterpretasikan sebagai kebu­tuhan fisik saja—yakni kebutuhan sandang, pangan dan papan—dan tidak mencakup kebutuhan sosial. Formulasi kedua—”kebutuhan dasar”— dipakai pada 1970-an, meskipun ide ini se­benarnya punya sejarah panjang (Drewnowski dan Scott, 1966). Kebutuhan dasar dikatakan mencakup dua elemen: Pertama, kebutuhan dasar mencakup per­syaratan minimum konsumsi privat ke­luarga: sandang, pangan dan papan yang cukup, serta perabotan rumah tangga yang memadai. Kedua, kebutuhan dasar mencakup pelayanan esensial yang dise­diakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya, seperti air bersih, sanitasi, trans­portasi publik dan kesehatan, pendidikan serta fasilitas kultural. (International Labour Office, 1976, hlm. 24-5; dan lihat juga ibid., 1977). Konsep ini berperan penting dalam suksesi rencana nasional (Ghai et al., 1977; Ghai dan Lisk, 1979) dan dalam laporan internasional (UNESCO, 1978; Brandt, 1980). Pengertian poverty (kemiskinan) adalah Istilah ini jelas merupakan perluasan dari konsep sub­sistensi. Penekanannya pada fasilitas mini­mum yang dibutuhkan oleh komunitas lokal secara keseluruhan dan bukan hanya pada kebutuhan individu dan keluarga untuk ber­tahan hidup dan efisiensi. Akan tetapi, pro­ponen konsep ini kesulitan dalam menyusun kriteria yang dapat diterima untuk pilihan dan definisi item yang dimasukkan. Salah satu daya tarik konsep “subsistensi” bagi beberapa pemikir adalah cakupannya yang terbatas dan karenanya implikasinya bagi reformasi sosiostruktural juga terbatas, dan lebih mudah disesuaikan dengan penekanan pada individualisme dalam pluralisme libe­ral. Salah satu daya tarik intelektual kon­sep “kebutuhan dasar”, di sis lain, adalah penekanannya pada penyusunan beberapa prakondisi untuk kelangsungan hidup ko­munitas dan kemakmuran seluruh negeri. Motivasi untuk memandang kemiskinan sebagai “deprivasi sosial” dapat dikatakan merupakan motivasi ilmiah dan internasio­nal. Ada hal di mana konsep “subsistensi” meminimalkan rentang dan level kebutuhan manusia sebagaimana konsep “kebutuhan dasar” hanya terbatas pada fasilitas fisik di komunitas Dunia Ketiga. Orang dikatakan relatif terdeprivasi jika mereka tidak dapat, atau kurang memadai, memperoleh kondisi hidup yang layak—yakni pangan, fasilitas, standar dan jasa—yang membuat mereka bisa berperan, berpartisipasi dalam hubun­gan sosial dan mengikuti perilaku adat-istia­dat yang telah ditetapkan pada masyarakat. Pengertian poverty (kemiskinan) adalah Orang mungkin terpinggirkan dalam ham­pir semua bidang kehidupan—di pekerjaan, di mana harta menentukan posisi; di rumah, di lingkungan dan keluarga; di perjalanan; di berbagai aktivitas sosial dan individual di luar pekerjaan dan di luar rumah atau kungan dalam menjalankan berbagai peran untuk memenuhi kewajiban sosial. Di dalam setiap rumusan tersebut ter­dapat problem dalam mendefinisikan ke­miskinan secara operasional. Di dalam pendekatan “deprivasi relatif” batas pen­dapatan dianggap rendah apabila pendapat­An itu membuat anggota masyarakat tidak hisa aktif sebagai anggota masyarakat. Ke­beradaan batas itu bergantung pada bukti ilmiah yang dapat disusun (untuk pengantar kontroversi ini lihat “k)wnselid, 1979, Bab 6; Desai dan Shah, 1988; Desai, 1986; Sen, 1983 dan 1985; dan Townsend, 1985). Observasi ilmiah yang detail dan kompre­hensif diperlukan untuk menunjukkan level nonpartisipasi di kalangan mereka yang berpendapatan rendah, sebab orang men­jalankan peran yang berbeda-beda sepan­jang hidup mereka dan mungkin punya pola asosiasi yang kompleks. Kita berada di tahap awal pengenalan kebutuhan sosial dari individual, dan efek sosial dari pendapatan rendah masih harus dideskripsikan secara sistematis dan diteliti secara ilmiah. Tetapi ini bukan tahap asing dalam evolusi definisi dan teori ilmiah.­