Sumber daya ekonomi.

Pengertian property (properti) adalah Sebagai institusi sosial, yang diatur oleh hukum dan/atau adat istiadat, properti memiliki beragam bentuk di berbagai macam masyarakat yang herbeda. Menurut Hobhouse (1913, hlm. 6) properti “adalah sesuatu yang dikuasai orang,” di mana kontrol atau penguasaan ini diakui oleh masyarakat, dan penguasaan itu bersifat relatif permanen dan eksklusif; dan properti mungkin milik privat (indivi­dual atau kolektif) atau milik umum (pu­blik). Di semua masyarakat ada beberapa properti privat personal dan seperti diamati oleh Lowie (1950, Bab 6) dalam studinya yang menggunakan materi komparatif dari tribal dan dari masyarakat yang ditata neg­ara, properti personal bisa berupa nama, tarian, lagu, mitos, upacara agama, hadiah, senjata, dan perkakas rumah tangga. Di lain pihak, sumber daya ekonomi utama (dan khususnya tanah) dimiliki secara komunal di banyak masyarakat tribal, tetapi dengan berkembangnya agrikultur, dan pertumbuh­an industri dan kemunculan kapitalisme, kepemilikan privat menjadi dominan.

Properti atas kekuasaan. Pengertian property (properti) adalah

Perbedaan antara properti personal (yang banyak di dalam masyarakat industri maju abad ke-20) dan kepemilikan privat atas alat-alat produksi oleh minoritas orang merupakan aspek sentral dalam doktrin partai sosialis dan dalam perdebatan politik sejak abad ke-19, dan ini sangat memenga ruhi pemikiran dan kebijakan sosial. Pengertian property (properti) adalah Sistem properti awal, menurut Hobhouse (1913), umumnya berkenaan dengan properti untuk digunakan, dan bahkan di mana kepemilikan privat telah berkembang masih ada tingkat kontrol komunitas dan tanggung umum; properti atas kekuasaan dan akueasi kekayaan individual tanpa batas mencapai puncaknya di Eropa dan Amerika kapitalii, abad ke-19. Namun di sepanjang abad ke 20 dan 21 telah dikenakan pembatasan atas properti privat, melalui beberapa cara. Salah satu caranya adalah melalui per­kembangan kewarganegaraan demokratis dan ekspansi hak-hak sosial yang memberi seluruh populasi dasar minimum kontrol atas sumber daya untuk konsumsi personal. Cara lainnya adalah redistribusi sumber da­ya melalui pajak progresif dan transfer be­berapa alat produksi utama dari privat ke publik (1ihat SoclAuzATIoN oF ‘FHE ECONOMY). Yang mengiringi perubahan ini adalah ket­erlibatan negara (di level lokal dan regional dan nasional) dalam pengaturan perekono­mian dengan berbagai kebijakan, di anta­ranya adalah membatasi ketimpangap eko­nomi. Perekonomian industri modern dan gerakan politik mengubah konteks di mana ide properti diperdebatkan, dan seperti di­katakan oleh seorang ahli sejarah. Hak-hak properti tidak bisa lagi didefi­nisikan sebagai relasi antara individual dan objek material yang dibuatnya; hak properti harus didefinisikan sebagai hak sosial yang menentukan relasi berbagai ke­lompok pemilik dan non-pcmilik dengan sistem produksi, dan merumuskan berapa bagian produk sosial yang mesti ditcrima kelompok itu. Pengertian property (properti) adalah Meskipun demikian, walau ada tinda­kan redistributif dan pertumbuhan layanan kesejahteraan, masih terdapat ketimpangan besar dalam distribusi properti di masyara­kat industri, dan dalam beberapa hal justru bertambah. Ada konsentrasi massif kapital produksi di perusahaan besar, dan banyak kapital ini dimiliki oleh sejumlah kecil indi­vidu dan keluarga kaya; kepemilikan tanah masih tidak merata di beberapa negara (dan terutama di Inggris); dan kepemilikan pro­perti masih menentukan perbedaan standar hidup (lihat EQuALITY AND INEQuALITY). Jadi dalam pemikiran sosial modern, kontro­versi tentang properti melibatkan semua konfrontasi antara CAPrIALISM dengan So­CIALISM sebagai bentuk organisasi sosial dan ekonomi. Dan konfrontasi ini makin sengit ketika masyarakat sosialis didirikan, perta­ma di Rusia, dan kemudian setelah 1945 di sejumlah negara Eropa Timur, di China dan di tempat lain. Tetapi masyarakat-masyara­kat tersebut—yang berbentuk diktator poli­tik dan represif, perencanaan otoriter (dan sering tidak efisien) dan munculnya kelompok dominan baru—b•rkembang d•ngan cara yang menimbulkan oposisi luas yang menyebabkan keambrukannya, seperti di Eropa Timur, dan konsekuensinya konsep hak properti yang lebih individualistik, yang menekankan kebebasan pasar dan inisiatif privat, makin menguat sejak 1980-an. Pada awal abad ke-21, karenanya, term di mana hak properti dianalisis dan diper­debatkan telah berubah secara signifikan. Menurut beberapa pemikir, kepemilikan pu­blik telah gagal, bukan hanya secara eko­nomi tetapi juga secara sosial; namun yang lainnya berpendapat bahwa dalam sistem politik demokratiS beberapa kepemilikan publik pada tingkat tertentu, dan investasi publik di layanan infrastruktur, jelas-jelas memberikan manfaat, dan bahwa masyara­kat teknologi maju dalam kenyataannya ber­gantung pada penyediaan pelayanan terse­but, terutama di bidang pendidikan. Isu yang diajukan dalam diskusi properti belakangan ini adalah tentang sifat keseimbangan antara kepemilikan publik dan privat dalam bentuk “ekonomi campuran”; tingkat ketimpang­an kekayaan dan kekuasaan yang dapat ditolerir di dalam masyarakat demokratis; dan terutama kebutuhan akan regulasi pu­blik terhadap penggunaan properti produk­tif untulc menjaga lingkungan alam.