PENGERTIAN REFORMASI BIROKRASI

Usaha untuk mereformasi birokrasi menjadi lebih adaptif merupakan urgensi yang tak dapat ditawar lagi mengingat tahap pembangunan sudah berada pada pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai kekuatan utama pembangunan Nasional. Untuk itulah birokrasi harus mampu mencerminkan dimensi kualitas manusia dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun tugas pembangunan sehingga memberikan hasil kerja lebih baik daripada sebeiumnya. Dalam kaitannya dengan peranan birokrasi dalam pembangunan kualitas manusia, terdapat beberapa hambatan untuk melakukan reformasi :
1. Kuatnya dominasi ekonomi perencanaan pembangunan nasional, sehingga reformasi administrsi (birokrasi) tidak pernah menjadi fokus perhatian tetapi hanya menjadi pendukung utama pembangunan ekonomi.
2. Lemahnya orotitas Kantor MENPAN yang merupakan pendukung utama dari reformasi administrasi. Karena itu seringkali kebijakan reformasi birokrasi dari MENPAN dikalahkan oleh kebijakan Departemen sektoral.
3. Inovasi dan reformasi administrasi amat memerlukan advokasi dari pimpinan politik yang meyakini usaha tersebut. Sampai saat ini, belum nampak adanya minat yang cukup besar di kalangan pimpinan politik mengenai reformasi tersebut (Suara Merdeka, 12 Juni 1993).
Selain hambatan political will di atas, terdapat hambatan secara internal dalam tubuh birokrasi pembangunan yang dapat dikelompokkan menjadi dua yakni : hambatan proses dan hambatan orientasi. Hambatan proses mencakup aspek prosedur dan struktur. Birokratisasi dan sentralisasi yang kuat di dalam pengelolaan pembangunan telah memmbulkan struktur birokrasi yang amat hirarkhis dan legalistis, sehingga prosedur lebih bertujuan untuk memenuhi tuntutan struktural daripada manfaat. Yang lebih parah, prosedur menjadi amat kaku dan mencekik ini ditumpangi oleh kepentingan pribadi atau kelompok Sedangkan hambatan oriei.iasi dikarenakan etos kerja birokrat yang bertendensi untuk mempertahankan statusquo. Sifat yang menonjol adalah semangat untuk mempertahankan dengan kurang mementingkan kemajuan yang identik dengan perubahan yang terus menerus (Saxena, 1986).
Kondisi di atas merupakan fenomena birokrasi pembangunan di Indonesia. Padahal dalam perubahan sosial yang berlangsung terus menerus, globalisasi dan arus demokratisasi menuntut penyesuaian birokrasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Karena dalam pelaksanaan pembangunan kualitas manusia menyediakan peluang bagi pengembangan inisiatif dan kreatifitas masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan determinan yang penting. Dengan partisipasi berarti masyarakat akan terlatih untuk menentukan pilihan-pilihannya dalam meraih masa depannya. Partisipasi ma-syarakat juga akan membantu birokrasi dalam memecahkan berbagai permasaiahan pembangunan.
Agar peluang partisipasi masya-rakat tidak terhambat maka birokrasi harus bersifat Organis Adaptif (Saxena, 1986) yaitu suatu organisasi yang lebih terbuka terhadap gagasan peningkatan kapasifas, serta yang mampu melaksanakannya. Struktur birokrasi yang organis dan adaptif ini mempunyai pola hubungan yang letyh longgar dan terbuka terhadap pengaruh luar. Partisipasi dalam perumusan tujuan menjadi lebih lebar sehingga terdapat kesempatan lebih luas keterlibatan dari bawah dan dari atas.
Karena birokrasi juga mengemban tugas pemerintahan sekaligus tugas pembangunan dan pelayanan, maka birokrasi harus netral. Ini berarti birokrasi harus rnampu menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam kerangka persepsi yang.sama sehingga terjalin kerja sama yang baik. Oleh karena itu birokrasi harus dapat menempatkan dirinya sebagai Mediating Agent, penjembatanan antara kepentingankepentingan penguasa dan rakyat. Untuk itu dalam konteks kekuasaan birokrasi haruslah apolitis, sehingga birokrasi dapat memberikan pelayanan yang baik dan sama kepada seluruh masyarakat.
Pembangunan kualitas manusia berarti menempatkan Social Force sebagai motor penggerak pembangunan. Oleh karena itu birokrasi harus memiliki Visi Humanism yang menjunjung tinggi harkat dan derajat manusia sebagai otonomi yang bebas dan kreatif tidak sekedar konsumen atau pemaksimum manfaat. Implikasinya secara internal, birokrasi harus mampu memberikan motivasi kepada anggotanya untuk dapat bekerja dengan baik, dan tidak mengikatnya seperti mekanistik, sehingga dalam diri mereka tertahan self control untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
Upaya untuk ke arah kondisi di atas tentunya melibatkan peranan berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial dan politik. Sebagaimana dijelaskan di muka secara ekonomi maupun politik, birokrasi harus mampu memberikan kesempatan pada semua elemen ekonomi terutama ekonomi kerakyatan dan lembaga sosial maupun politik untuk dapat diintegrasikan sebagai aset sekaligus energi pembangunan. Mempersatukan semua kesatuan unsur masyarakat dan birokrasi akan mampu menjawab tantangan dalam negeri dan luar negeri, terutama arus globalisasi yang tidak menentu, sehingga menghasilkan sinergi yang maksimal dalam meraih prestasi pembangunan yang lebih optimal.
1. Peranan birokrasi sebagai agen pembangunan masih sangat diperlukan, mengingat birokrasi menduduki posisi strategisinstrumental dalam mengemban missi dan tujuan pembangunan.
2. Sejalan dengan perubahan pergeseran tujuan pembangunan, dari pertumbuhan ke pengembangan sumber daya manusia (SDM), maka peranan birokrasi harus mampu menyediakan wahana bagi semua unsur sosial, ekonomi dan politik rakyat untuk berpeluang sama dalam menyukseskan Pembangunan Nasional.
3. Agar kelangsungan pembangunan (Sustaining Development) tetap terjaga maka birokrasi harus berbenah diri dengan lebih bersifat organisadaptif yang memuat unsurunsur humanistik, apolitis serta berorientasi pada pelayanan publik.

Incoming search terms:

• pengertian reformasi birokrasi