Hak-hak hukum.

Pengertian rights (hak) adalah Karena setiap orang punya hak, maka mereka juga punya kewajiban, entah itu spesifik atau umum. Hak bisa berupa hak untuk melakukan sesuatu, atau memiliki sesuatu, atau menerima sesuatu (termasuk hal-hal abstrak seperti penghor­matan). Kewajiban yang terkait dengan hak antara lain menoleransi aktivitas, menahan diri dari mencampuri kepemilikan barang, atau memberikan manfaat atau respons. Hak-hak hukum, yakni hak yang diakui oleh LAW, berfungsi sebagai model untuk hak-hak ekstra-legal atau hak “moral.” Mereka yang menggunakan hak moral dalam mendukung klaim mereka menyiratkan bahwa klaim mereka didukung oleh pengadilan moral imajiner dan biasanya berusaha untuk meng­ubah hukum agar klaim mereka diakui.

Hak ala­miah.

Persoalannya adalah atas dasar apa hak-hak dapat diberikan. Jawaban tra­disionalnya adalah manusia punya “hak natural.” John Locke berpendapat bahwa bahkan dalam “keadaan alamiah” sekali­pun, individu adalah makhluk bermoral, dan mereka hanya mengakui kekuasaan terbatas dari pemerintah yang mereka diri­kan. Jika kekuasaan itu melampaui batas ini, rnaka itu berarti melanggar “hak ala­miah” warganya. UU Hak Asasi Manu­sia yang ada di Konstitusi AS merupakan contoh dari mode pemikiran ini. Namun menjelang pertengahan abad ke-20 klaim tentang adanya hak semacam ini mulai di­kritik dari banyak pihak. Beberapa peng­kritik, yang menggunakan logika positivis yang menyangkal bahwa penilaian moral bisa benar atau salah, menganggap klaim itu lebih sebagai “keputusan” atau “meng­ambil sudut pandang” (MacDonald, 1947- 8, hlm. 49); yang lainnya, meski menerima validitas penilaian moral, menganggap entitas kolektif—bangsa, kelas—sebagai satu-satunya penyimpan hak; dan, dalam pandangan yang lebih praktis, Mabbott (1958), meski memandang entitas kolektif dengan skeptis dan mengusulkan untuk “menghapuskan [istilah] “masyarakat” de­mi kejernihan pemikiran” (hlm. 83), me­nyangkal adanya hak alamiah sebagai ses­uatu yang “tak jelas dan berubah-ubah” (hlm. 58) dan sebagai senjata politik yang dipakai oleh para penentang reformasi (hlm. 62). Di paruh akhir abad ke-20, “hak” muncul lagi dalam pemikiran politik mes­kipun, setelah Perang Dunia II dan holo­caust Nazi, lebih banyak penekanan pada apa yang dinamakan “hak asasi manusia.” Dalam upaya menjabarkan hak ini, perde­batan yang terjadi tidak banyak diarahkan pada apa hak-hak individual itu, atau hak apa yang seharusnya ada di dunia seka­rang ini. Lebih jauh, meski hak natural cen­derung dianggap “aktif,” yakni pemegang hak bisa memilih sendiri untuk menggu­nakannya atau tidak, dalam banyak kasus gagasan “hak asasi manusia” melampaui konsep “hak” dengan mencakup hak “pa­sif” pula, yakni hak menerima kewajiban terhadap orang lain berkenaan dengan pilihan hak yang diambil seseorang. Jadi, seorang anak bisa dikatakan punya “hak mendapatkan pendidikan” tanpa ada im­plikasi bahwa di dalamnya ada opsi meno­lak untuk dididik. Hak mungkin spesifik atau universal. Hak universal adalah hak yang harus diakui oleh setiap orang, sedangkan hak spesifik adalah hak dari kekhususan orang lain, yang muncul dari hubungan antar orang atau situasi tertentu. Melden (1959) berpendapat bahwa ayah punya hak untuk berharap mendapat penghormatan dari anaknya, dan dengan analogi ini, beberapa pihak meng­klaim bahwa suatu kelompok punya hak spesifik untuk mendapatkan loyalitas dari anggotanya dan negara mendapat loyalitas dari warganya. Tetapi teoretisi “hak alamiah” tidak hendak mempertentangkan hak kolektif melawan hak individual. Sebaliknya, “hak” dianggap sebagai sesuatu yang dilandaskan pada kebebasan (Hart), dan kebebasan di­definisikan secara negatif sebagai tiadanya pembatasan (Cranston, 1953; Berlin, 1958). Klaim Jean-Jacques Rousseau bahwa kita bisa “dipaksa untuk bebas” dianggap merupakan penyalahgunaan bahasa. Menurut Hart, Jika ada hak moral, maka harus ada hak alamiah, hak yang sama bagi semua orang untuk bebas idi mana] setiap manusia dewasa yang bisa memilih (a) punya hak untuk melawan pihak lain yang memaksakan atau membatasi diri­nya dan (b) bebas melakukan (yakni ti­dak wajib menahan diri dari) tindakan yang tidak memaksa atau membatasi atau merugikan orang lain. Menurut Hart, hal ini bukan hak absolut, tetapi harus ada alasan yang benar untuk melanggar hak tersebut.

Karakter fundamen­tal. Pengertian rights (hak) adalah

Sebaliknya, Milne, dengan mengikuti Green (1941) dan Bosanquet (1951), me­mandang kebebasan sebagai positif. Dia sepakat dengan Hart bahwa “hak untuk bebas dari pengekangan sewenang-wenang adalah kondisi yang diperlukan untuk me­miliki hak-hak lainnya,” namun dia ber­pendapat bahwa hal ini dimungkinkan hanya di dalam masyarakat bebas, yang ang­gotanya “menyepakati karakter fundamen­tal dari jalan hidup mereka” (Milne, 1968, hlm. 177). Dia menganggap bahwa morali­tas masyarakat seperti itu bisa mengotorisasi pembatasan berdasarkan alasan selain yang disebut oleh Hart (contohnya adalah aturan di jalanan). Apa yang membedakan ma­syarakat bebas adalah bahwa setiap anggota­nya berbagi tanggung jawab dalam menjaga kebebasan dan menentukan arahnya, dan karenanya harus otonom di bawah hukum. Dia berpendapat hak pada dasarnya bersifat sosial. Dengan memberikan otonomi kepada setiap anggota masyarakat, masyarakat be­bas akan bergantung pada setiap tindakan berdasarkan MORALITY. Karenanya setiap masyarakat punya peluang untuk menyam­paikan pandangannya mengenai soal-soal publik, dan karenanya menjaga kebebasan ekspresi orang lain. Lebih jauh, dalam apa yang disebutnya sebagai perspektif “huma­nis” kritis, anggota suatu masyarakat mung­kin bisa menilai pemahaman yang beredar di dalam masyarakat, dan berusaha mening­katkannya. Hak berserikat, berpartisipasi dalam politik dan melakukan tindakan poli­tik tanpa kekerasan akan cenderung mem­fasilitasi proses ini. Menurut Mabbott (1948, hlm. 57), “hak natural harus jelas dengan sendiri­nya dan harus absolut agar bisa disebut sebagai hak.” Milne, dengan mengaitkan “hak natural” dengan konsep masyarakat bebas, menunjukkan bahwa hak tak harus jelas dengan sendirinya; dia dan Hart ber­pendapat bahwa hak mungkin terkadang mesti dilanggar. Namun pendapat yang disebut terakhir ini melemahkan teoretisi “hak natural.” Ji­ka hak boleh jadi dilanggar dengan alasan utilitarian, yakni setiap pelanggaran atas hak akan meningkatkan “kebahagiaan ter­besar (atau kebaikan tertinggi) dari jumlah yang terbanyak,” maka hak akan menjadi tidak berguna. Seperti dikatakan Waldron, dengan mengikuti Dworkin, Individu punya hak ketika ada alasan untuk menggunakan sumber daya, ke­bebasan atau kesempatan meskipun bia­sa4a pertimbangan kepentingan umum yang penting (atau tujuan kolektif lain­nya) akan menghalangi penggunaan hak itu. (Waldron, 1984, hlm. 17). Sebaliknya, penganut utilitarian, “akan sela­lu berkomitmen untuk menukar kepent­ingan hidup dan kebebasan sejumlah ke0 orang dengan kepentingan orang lain yang lebih banyak” (ibid., hlm. 18-19). Untuk menjaga perbedaan ini, pendu­kung hak natural akan berpendapat, per­tama, bahwa meskipun hak tidak absolut, harus ada alasan yang kuat untuk melang­gar hak itu. Ini berarti bahwa pihak yang hendak melanggarnya harus meyakinkan pengadilan independen tentang perlunya pelanggaran atas hak tersebut; dan kedua, bahwa, dalam melanggar hak, pelanggaran tersebut harus minimum, dan hak mesti dikembalikan segera setelah kebutuhan un­tuk melanggarnya telah terpenuhi dan ha­rus diberikan kompensasi atas pelanggaran hak itu. Pengertian rights (hak) adalah Juga dikatakan bahwa beberapa hak adalah absolut. Gewirth (1984) mengemu­kakan bahwa hak seorang ibu untuk tidak disiksa sampai mati oleh anaknya adalah salah satu contohnya. Jadi, jika ada seorang teroris mengancam menghancurkan satu kota dengan senjata nuklir kecuali si anak menyiksa ibunya, si anak tetap tak boleh melakukannya. Anak harus bertanggung jawab atas penyiksaan yang dia lakukan tetapi tidak bertanggung jawab atas tinda­kan teroris. Tetapi pemikiran Gewirth, tampaknya berpusat pada kewajiban anak ketimbang hak ibu. Menurut Hart, jika memang ada “hak natural,” hak untuk tak disiksa, atau diancam dengan siksaan, jelas merupakan hak absolut. Teori-teori hak (dan terutama hak “natu­ral” atau hak aktif) sering menghadirkan individu sebagai segala-galanya sedangkan masyarakat bukan segala-galanya. Seperti ditunjukan Milne, ini adalah pandangan yang berlebihan, yang bisa diatasi, setidak­nya secara prinsip, dengan konsep yang lebih luas tentang hak asasi manusia, yang memasukkan hak-hak “pasif” seperti hak mendapat makan, tempat tinggal, perawatan medis dan pendidikan. Pengertian rights (hak) adalah Pandangan bahwa ada batas yang di luarnya kebebasan dan kesejahteraan individual mungkin tidak di­golongkan dalam apa yang oleh pemerintah dilihat sebagai kebaikan umum jelas pan­dangan yang disepakati umum, meskipun pandangan sebaliknya yang dikemukakan Mabbott menunjukkan bahwa harus ada pula batas untuk sejauh mana pemerintah seharusnya holeh membatasi upaya individu untuk mendapatkan tujuannya yang herkai­tan dengan hak mereka. Meski demikian, adalah sulit untuk tidak sepakat dengan penclapat bahwa sepanjang seabad terakhir ini kebiadaban atas kemanusiaan berasal dari tindakan berlebihan dari kekuasaan pemerintah. Karenanya penekanan pada hak asasi manusia dewasa ini merupakan hal yang bermanfaat.