Proses pembuatan ke­bijakan.

Pengertian science policy (kebijakan sains) adalah Di level pembuatan kebijakan, kebijakan sains bia­sanya didefinisikan sebagai kebijakan yang disusun untuk memengaruhi alokasi sumber daya untuk aktivitas teknis dan sains (ilmu pengetahuan), efektivitas alokasi ini dan konsekuensi sosialnya. Pada level riset aka­demik, ia bisa didefinisikan sebagai studi tentang aktivitas-aktivitas tersebut, yang didasarkan pada disiplin sejarah, ekonomi, sosiologi dan filsafat ilmu serta pada obser­vasi dan analisis atas proses pembuatan ke­bijakan. Tidak ada konsistensi penggunaan dalam hubungannya dengan teknologi. Be­berapa penulis (dan beberapa pemerintah) membatasi ekspresi “kebijakan sains” hanya pada sains dalam pengertian sempit. Yang lainnya menggunakannya dengan memasuk­kan pengertian kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pengertian inilah ekspresi itu dipakai di sini. Usaha abortif telah dilakukan beberapa kali untuk mem­perkenalkan ekspresi lain, seperti “science of science” (Goldsmith dan Mackay, 1964) atau “scientific policy,” namun semuanya tak terpakai. Kebanyakan yang terlibat dalam analisis teoretis atau pembuatan kebijakan praktis merasa kurang nyaman dengan is­tilah yang mungkin menunjukkan kesan kepastian dan koherensi yang terlalu kuat di dalam area yang tidak pasti dan kontrover­sial ini.

Proses formasi kebijakan. Pengertian science policy (kebijakan sains) adalah

Kemunculan kebijakan ilmu pengetahu­an sebagai area pembuatan kebijakan yang signifikan dan area akademik terkait erat dengan profesionalisasi dan skala berbagai aktivitas teknik dan ilmiah, terutama peneli­tian dan pengembangan (litbang—R&D). Se­jak abad ke-17 dan 18 ada organisasi seperti Royal Society, akademi ilmu pengetahuan, dan masyarakat dan jurnal ilmu pengeta­huan lainnya yang terus bermunculan (Price, 1963). Beberapa dari mereka amat penting bagi negara dan bahkan ada bentuk embrio dari patronase dan asistensi pemerintah sebelum abad ke-17. Promosi penemuan melalui legislasi paten untuk membatasi pengetahuan teknis juga sudah ada sejak lama. Tetapi di akhir abad ke-19-lah profe­sionalisasi dan kegiatan R&D menimbulkan tekanan untuk mewujudkan proses formasi kebijakan yang metodis dan konsisten di negara-negara industri, terutama di Jerman dan Inggris. Poole dan Andrews (1972) telah mendokumentasikan dengan baik pertum­buhan keterlibatan pemerintah dari periode 1875 sampai 1939. Yang menarik adalah laporan kedelapan dari Royal Commission on Scientific Instruction and Advancement of Science, yang pada 1875 merekomenda­sikan pembentukan Kementerian Sains dan membuat beberapa proposal yang harus menunggu 30 sampai 90 tahun sebelum di­implementasikan. Akan tetapi, keterlibatan pemerintah dengan ilmu pengetahuan terus meningkat sebelum, selama, dan sesudah Perang Du­nia I, terutama karena adanya persaingan perdagangan dan militer. Pembentukan labo­ratorium litbang, pertama di industri kimia Jerman pada 1870-an dan kemudian di ba­nyak industri lain, meningkatkan persaingan teknologi dan mempercepat pertumbuhan profesionalisme di berbagai aktivitas teknik dan keilmuan. Pada saat yang sama departe­men sains universitas dan sekolah-sekolah teknik menjadi objek perhatian pemerintah dan industri karena peran gandanya sebagai pelaksana riset dan sumber personal teknis dan keilmuan yang terdidik secara profesional. Perkembangan baru yang cepat dalam aktivitas keilmuan universitas dan industri pemerintah inilah yang menjadi tema ka­jian buku perintis Social Function of Sci­ence (1939) yang ditulis J. D. Bernal. Jelas ini adalah buku paling berpengaruh tentang kebijakan sains di paruh pertama abad ke­20. Buku ini dibagi menjadi dua bagian, berdasarkan perhatian ilmiah penulis dan komitmen politiknya sebagai Marxis: “What science does” dan “What science could do.” Dalam bagian pertama Bernal berusaha mengukur besarnya skala aktivitas litbang di Inggris pada waktu itu. Baru pada 1950-an pemerintah secara resmi mengukur litbang dan sejak itu menjadi bagian tetap dari statis­tik sosial dan alat analisis penting di banyak riset kebijakan sains. Di bagian kedua dia mengusulkan peningkatan masif dalam ska­la litbang dan aktivitas keilmuan terkait dan mengalihkan pemanfaatan sumber daya dari tujuan militer ke tujuan kesejahteraan dan kemanusiaan. Usulannya untuk meningkat­kan kegiatan litbang, meski pada waktu sulit diwujudkan, kelak diimplementasikan oleh banyak negara setelah Perang Dunia II. Pro­posal fundamentalnya untuk mengorientasi­kan ulang dan mereorganisasikan aktivitas ilmiah masih belum diimplementasikan dan tetap menjadi subjek kontroversi, mulai dari soal tujuan litbang industri di perusahaan besar hingga ke tanggung jawab ilmuwan, perencanaan sains dan bahaya teknokrasi. Gagasan Bernal banyak dikritik (lihat, misalnya Baker, 1942) karena dia mendu­kung perencanaan dan memuji secara tidak kritis pada kebijakan sains Soviet. Akan tetapi, penegasannya pada keniscayaan per­an pemerintah yang besar dalam kebijakan sains dan visi utopiannya tentang kontribusi potensial yang besar dari sains untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan ma­sih berpengaruh dalam riset kebijakan sains. Pengertian science policy (kebijakan sains) adalah Prestasi mengagumkan riset ilmiah selama Perang Dunia II menandai pengakuan uni­versal bahwa sains telah menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam masyarakat pada umumnya dan menimbulkan penerimaan peran kebijakan sains yang lebih besar, yang sulit tercapai di masa pra perang sebelumnya di banyak negara. Dewan dan komite penasihat sains ber­muncuIan sejak 1950-an dan 1960-an dan tak lama kemudian “Menteri Sains,” “Men­teri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan” atau “Kementerian Sains dan Teknologi” telah menjadi bagian dari banyak pemerintahan. Organisasi internasional seperti United Na­tions Education, Scientific and Cultural Or­ganization (UNESCO), dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memainkan peran amat penting dalam standarisasi statistik (OECD, 1963a), dan dalam memicu riset kebijakan dan pertu­karan pengalaman dalam rapat-rapat menteri (lihat, misalnya, OECD, 1963b). Mereka juga mengorganisasikan ulasan periodik atas kebijakan sains di negara-negara ang­gotanya dengan menggunakan “pakar” luar (pembuat kebijakan dan periset akademik), dan menawarkan beberapa kebijakan sains untuk membantu kebijakann ekonomi, so­sial dan luar negeri. Pertumbuhan riset kebijakan sains di­ikuti dengan perkembangan pesat R & d (litbang) dan institusi kebijakan sains. Ini dilakukan oleh baik itu para sarjana dari berbagai disiplin (misalnya, Merton, 1973; Nelson, 1987; Price, 1963) maupun oleh kelompok riset multidisipliner di universitas dan tempat lainnya (lihat, misalnya Spiegel­Rosing dan Price, 1977). Pengertian science policy (kebijakan sains) adalah Dorongan pada masa awal kebanyakan dari para ahli fisika seperti J. D. Bernal atau ahli biologi seperti Julian Huxley. Ilmuwan sosial kemudian juga makin banyak ikut dalam kelompok riset multidisipliner, seperti Science Policy Research Unit yang didirikan di University of Sussex pada 1965, atau di institusi se­rupa di Manchester, Lund, Heidel berg, Karl­sruhe, MIT, Limburg, Tokyo, dan lainnya. Di antara banyak aliran riset yang ber­kembang pada 1970-an dan 1980-an ter­dapat usaha untuk menggunakan apa yang dinamakan “indikator output” sains dan teknologi, termasuk indikator bibliometrik dari publikasi dan kutipan, statistik dan ku­tipan paten, ukuran inovasi dan difusi. Jelas indikator-indikator seperti itu mudah disa­lahartikan dan disalahgunakan, tetapi juga memberi petunjuk berguna untuk pembuatan kebijakan. Karenanya banyak riset dicurah­kan untuk penilaian kritis dan pengembang­an indikator-indikator itu (lihat, misalnya, Research Policy, 1987). Setelah riset kebi­jakan sains makin matang, ia juga mulai memengaruhi disiplin lain, seperti dalam reformulasi teori ekonomi melalui ekonomi perubahan teknis (Dosi, et al., 1988).