PENGERTIAN SELF-MANAGEMENT (SWA-MANAJEMEN) ADALAH

By On Wednesday, April 14th, 2021 Categories : Bikers Pintar

Alienasi kekuasaan manusia.

Pengertian self-management (swa-manajemen) adalah Pada­nan dari istilah Prancis autogestion dan istilah Jerman Selhstverwaltung ini meru­pakan bentuk penentuan diri oleh manu­sia sebagai makhluk yang otonom dan sadar yang bergantung pada kondisi so­sial konkret; kondisi ini misalnya struk­tur produksi, pembagian kerja sosial dan teknologi, institusi politik, level kebudaya­an, dan tradisi serta adat istiadat manusia. Swamanajemen atau manajemen-diri ini dari sudut pandang filsafat harus dilihat sebagai proses yang bertujuan mengatasi alienasi kekuasaan manusia di dalam relasi sosial.

De­mokrasi partisipatoris.

Swamanajemen adalah gagasan penting bagi teori dan praksis (praxis) “demokrasi ekononai” atau INDUSTRIAL DEMOCRACY. Jika diaplikasikan lebih luas ke masyarakat global, swa-manajemen ada di basis “de­mokrasi partisipatoris” (lihat PARTICIPATION) atau “sosialisme yang mengatur diri sen­diri.” Dalam kasus pertama kita biasanya berbicara tentang swamanajemen pekerja/ buruh; dalam kasus lcedua, swamanajemen sosial. Tetapi di bidang produksi maupun politik muncul tuntutan yang makin kuat agar rakyat diberi lebih banyak kontrol dan kekuasaan di dalam organisasi sosial, khu­susnya dalam bentuk WORKER COUNCIL atau dewan warga. Ini berarti partisipasi penuh produsen (bu­ruh dan lcaryawan) dalam mengelola semua fungsi esensial dari proses produksi di dalam perusahaan (perencanaan, pelaksa­naan, kontrol dan pendistribusian produk). Ide dasar dari swa-manajemen buruh ini di­kembangkan oleh sosialis utopian (Robert Owen, Francois-Charles Fourier, Pierre-Jo­seph Proudhon), oleh Karl Marx, oleh kaum anarkis, gilda sosialis, “komunis dewan” dan Ide ini difokuskan pada tema: Ide untuk meninggalkan negara dan menggantinya dengan “asosiasi bebas para produsen,” dan karenanya meru­pakan ide desentralisasi organisasi produksi dan politik. Ide “pengambilalihan pengambil alih,” pemilik alat-alat produksi (pemilik pri­vat dan kapitalisme negara), dan kon­trol langsung dari dewan buruh atas ni­lai surplus atau tenaga kerja surplus; Ide untuk menghapus pembagian ker­ja teknologis atau “fragmentasi peker­jaan” dan menghilangkan pembatasan personalitas buruh. Bertentangan de­ngan Taylorisme dan Fordisme, teori demokratik dan sosialis menekankan pertumbuhan personalitas, pengemba- ‘ ngan potensi dan efisiensi individual, dan kesehatan mental dalam konteks komunitas kerja. Dalam literatur sosiologi dan politik dewa­sa ini istilah “demokrasi industrial» dipakai sebagai istilah standar untuk semua bentuk manajemen perusahaan di mana majikan juga mementingkan “relasi manusia,” “iklim sosial,” atau “manajemen manusia,” yang sering diajarkan tanpa memengaruhi sistem relasi berbasis urutan atau distribusi kekua­saan. Ini terutama berkaitan dengan perilaku yang lebih demokratis di dalam struktur organisasi formal. Tetapi istilah ini dalam penggunaan yang lebih tepat mencakup ba­nyak bentuk partisipasi buruh dan karyawan yang berbeda dalam membuat keputusan di dalam perusahaan. Pada 1967 komisi International Labour Office di Jenewa mencatat bahwa adalah sangat sulit untuk mencapai definisi parti­sipasi yang bisa diterima secara universal. Konkretnya, gagasan ini memungkinkan untuk memperkirakan. Adalah penting untuk dipahami bahwa semua tipe tipologi ini ada dalam proses historis mulai dari partisipasi parsial hingga penuh; yakni, kontrol penuh proses produksi oleh dewan buruh. Tetapi, proses itu sendiri adalah kontroversial dari sudut pandang pe­mikir radikal atau reformis. Kelompok radi­kal mengklaim bahwa setiap bentuk “par­tisipasi” adalah bentuk kompromi dengan kelompok musuh dan mereka mengusulkan untuk menggantinya dengan istilah “kontrol buruh” yang lebih dekat dengan makna per­juangan kelas. Tetapi dalam praktiknya mer­eka tidak mengusulkan penghapusan level partisipasi yang sudah ada. Tampaknya bah­wa serikat buruh baru (Coates dan Topham, 1975) lebih memadai untuk gerakan umum kelas pekerja aktual ketika kita berbicara tentang reformis yang punya tujuan radikal, mewujudkan swa-manajemen melalui ber­bagai bentuk partisipasi yang berbeda-beda, atau “reformisme revolusioner” (Gorz, 1980). Beberapa kekacauan dalam penggu­naan istilah “demokrasi industrial” mung­kin terjadi jika ia diinterpretasikan dalam pengertian kodeterminasi, hak yang sama kelompok yang terorganisasikan atau fak­tor-faktor produktif—majikan, karyawan dan negara—dan bukan sebagai hak yang sama untuk semua individu yang terlibat dalam proses produksi. Ketika hak keputu­san diperluas ke semua pihak yang terlibat dalam produksi sebagai hasil dari perjuan­gan antara buruh dan kapital barulah kita bisa bicara tentang swa-manajemen. Kare­nanya G. D. H. Cole (1917) benar ketika ia menegaskan bahwa demokrasi industrial adalah bentuk demokrasi langsung, de­ngan partisipasi aktif dari semua anggota di suatu komunitas dalam pengambilan keputusan, sedangkan demokrasi tak lang­sung adalah bentuk lain dari perbudakan.

Nasionalisasi dan sosialisasi. Pengertian self-management (swa-manajemen) adalah

Desentralisasi berarti menggunakan demo­krasi langsung dan mengganti hierarki kon­trol dengan hierarki koordinasi. Properti privat adalah milik organisasi hierarkis, namun nasionalisasi alat-alat produksi tak selalu dikaitkan dengan abolisi tatanan hierarkis. Sebaliknya, nasionalisasi mem­perkuat hierarki, seperti dalam kasus kepe­milikan negara di negara sosialisme, yang sangat sentral dan hierarkis. Nasionalisasi alat-alat produksi oleh negara, terlepas dari apakah negara itu borjuis atau proletar, hanya berarti transformasi negara menjadi negara “kapitalis umum,” dan, seperti di­catat Engels dalam suratnya kepada Au­gust Bebel pada 1891, konsentrasi “represi politik dan eksploitasi ekonomi buruh di tangan yang sama.” Pengertian self-management (swa-manajemen) adalah Konsekuensinya, teo­retisi swa-manajemen buruh menekankan sosialisasi alat-alat produksi, bukan nasio­nalisasi. Kepemilikan privat atau negara ha­rus diganti dengan kepemilikan sosial, yang berarti bahwa alat-alat produksi adaah milik masyarakat secara keseluruhan, bagi setiap orang. Komunitas kerja dan dewan buruh chwajibkan menjadi “manajer yang baik” untuk mengelola produksi, mendapatkan hak menggunakan dan mengambil keuntun­gan, namun tidak berhak menyalahgunak­annya (ius abutendi). Properti sosial mere­presentasikan tipe spesial dari properti yang memiliki ciri legal, sosial dan ekonomi yang didesain untuk menghalangi eksploitasi, te­tapi berdasarkan pengalaman di bekas Yu­goslavia, hal ini dianggap ambigu dan tidak tepat dalam term legal. Demokrasi industrial, seperti jenis demokrasi lainnya, adalah bentuk konstitusional yang menjamin hak asasi manusia, yang dalam hal ini adalah hak produsen. Pengertian self-management (swa-manajemen) adalah Konstitusi itu, dalam memberikan hak kepada individu, melindungi individu dari pelecehan pihak lain, tetapi tentu saja tidak menjamin semua orang punya kapasitas untuk mendapatkan hak itu. Konstitusi menciptakan standar perilaku, namun individu dibebaskan un­tuk menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata. Mereka dalam beberapa hal harus di­didik demokrasi, dan itulah tugas demokrasi partisipatoris. Ini adalah sebuah konsep yang luas, yang berakar dalam serangkaian pemikiran dan tradisi intelektual (terma­suk demokratisasi kelompok kecil, konsep terapi kelompok, partisipasi dan pendidikan individu, gerakan religius seperti Quakers, gerakan yang diilhami oleh Gandhi, dan berbagai jenis gerakan sosialis, libertarian dan anarkis), yang diimplementasikan me­lalui partisipasi kelompok atau komunitas individu yang otonom secara spontan. Moti­vasi untuk proyek kolektif harus datang dari dalam, dan merupakan keterlibatan personal yang bebas. Karenanya bentuk partisipasi ini selalu mengatasi setiap jenis organisasi tertentu sebab organisasi dan institusi cen­derung membentuk hubungan fungsional yang nonpersonal. Demokrasi partisipatoris dapat dianggap sebagai metode dan basis dari perilaku demokratik. Ia adalah gagasan dan doktrin yang dimaksudkan untuk membantu individu dalam menjalani kehidupan demokratis tanpa pembatasan atau represi eksternal.

PENGERTIAN SELF-MANAGEMENT (SWA-MANAJEMEN) ADALAH | ADP | 4.5