Kepentingan publik.

Pengertian social choice (pilihan sosial) adalah Ada tiga pendekatan modern penting dalam meneliti asal usul prinsip yang se­harusnya dipakai dalam kasus-kasus sulit. Salah satunya berkaitan dengan kotak sua­ra. Ini adalah perluasan dari ide pilihan individu dalam dunia ekonomi (lihat NE0CLASSICAL ECONOMICS dan RATIONAL CHOICE THEORY) ke dunia politik. Pandangan ini amat memengaruhi beberapa diskusi tentang bagaimana pemerintah membuat keputus­an secara aktual (lihat, misalnya, Down, 1957 dan Riker, 1982). Individu diasumsi­kan memiliki preferensi atas hasil-hasil yang mungkin (terkadang disebut preferensi etis karena preferensi ini mengacu pada hasil untuk masyarakat dan dapat melibatkan penilaian etis mengenai kepentingan siapa yang akan diuntungkan). Konstitusi kemu­dian mengumpulkan preferensi, melalui me­kanisme voting, untuk menciptakan tatanan sosial dari hasil-hasil itu. Jadi, sebagaimana konsumen yang memilih komoditas di pasar berdasarkan preferensi mereka akan meng­hasilkan penilaian sosial atas komoditas yang berbeda-beda dalam bentuk harga relatif, demikian pula individu yang memilih (voting) berdasarkan pilihan (etis) dan kotak suara akan menciptakan tatanan sosial dan dengannya mereka akan menilai kepenting­an siapa yang diuntungkan. THEORY) ke dunia politik. Pandangan ini amat memengaruhi beberapa diskusi tentang bagaimana pemerintah membuat keputus­an secara aktual (lihat, misalnya, Down, 1957 dan Riker, 1982). Individu diasumsi­kan memiliki preferensi atas hasil-hasil yang mungkin (terkadang disebut preferensi etis karena preferensi ini mengacu pada hasil untuk masyarakat dan dapat melibatkan penilaian etis mengenai kepentingan siapa yang akan diuntungkan). Konstitusi kemu­dian mengumpulkan preferensi, melalui me­kanisme voting, untuk menciptakan tatanan sosial dari hasil-hasil itu. Jadi, sebagaimana konsumen yang memilih komoditas di pasar berdasarkan preferensi mereka akan meng­hasilkan penilaian sosial atas komoditas yang berbeda-beda dalam bentuk harga relatif, demikian pula individu yang memilih (voting) berdasarkan pilihan (etis) dan kotak suara akan menciptakan tatanan sosial dan dengannya mereka akan menilai kepenting­an siapa yang diuntungkan.

Bentuk kehidupan moral.

Pandangan ini menarik karena mena­warkan solusi prosedural yang menghindari komitmen pada bentuk kehidupan moral. Akan tetapi, Arrow (1951) menunjukkan kemustahilan hasil, yang menggenerali­sasikan paradoks voting Condorcet, dan menimbulkan keraguan terhadap koherensi pendekatan terhadap problem tersebut. Ke­tika preferensi individual memenuhi aksio­ma standar dari teori pilihan (lihat RATIONAL CHOICE THEORY) maka tidak ada sistem pe­ngumpul preferensi ini yang bisa menjamin menghasilkan tatanan sosial yang memenuhi syarat minimal. Secara spesifik, pendekatan ini tidak bisa lepas dari inkonsistensi dari bentuk ” x lebih disukai ketimbang y dan y lebih disukai ketimbang z namun z lebih disukai ketimbang x,” dan pada saat yang sama memenuhi syarat sederhana seperti nonkediktatoran dan optimalitas Pareto. Ini amat memengaruhi teori demokra­si, namun juga menjadi sasaran kritik ta­jam yang diarahkan pada dasar-dasarnya yang berakar pada tradisi utilitarian (lihat Sen, 1982). Meskipun pendekatan Arrow secara eksplisit menolak perbandingan utilitas interpersonal yang mungkin men­syaratkan seorang utilitarian pilihan sosial untuk menyetujui penyiksaan agar bisa mendapatkan lebih banyak utilitas untuk penyiksa ketimbang disutilitas korban, na­mun pendekatan ini masih didasarkan pada representasi utilitas ordinal dari individual dan mampu menghasilkan jenis problem se­rupa, sebab mayoritas dapat selalu memilih membentuk tirani atas kelompok minoritas. Apa yang tampaknya kurang di sini adalah pengakuan bahwa individu adalah lebih dari sekadar kumpulan preferensi: mereka seti­daknya punya hak yang harus dihormati. Hak-hak ini adalah sentral bagi pende­katan kedua, pendekatan kontraktarian untuk pilihan sosial. Ciri khas kontraktaria­nisme adalah argumen yang menjustifikasi hasil dengan menunjukkan bagaimana in­dividu, yang punya hak dasar seperti kebe­basan, akan menyepakati suatu tatanan yang mereka mulai dari pandangan kontrak hipo­tesis awal. Ini adalah argumen menarik se­bab tampaknya tidak menimbulkan banyak keluhan atas tindakan pemerintah jika bisa ditunjukkan bahwa individu akan menyetu­juinya. Meski demikian, daya tarik ini bisa jadi menipu. Ia tidak memecahkan banyak kontroversi mendasar di area ini sebab ada beragam cara menspesifikasi posisi kontrak awal dan kesepakatan hipotesis amat sensitif terhadap spesifikasi ini. Misalnya, mereka yang mengikuti Rawls (1971) mungkin menganggap bahwa pilihan sosial dalam kasus sulit di mana konflik ke­pentingan melibatkan persoalan keadilan, dan karena keadilan seharusnya imparsial, posisi orisinal untuk derivasi dari prinsip ke­adilan ini harus dikarakteristikkan sebagai “tirai ketidaktahua n.” Individu harus me­mutuskan hasil sosial apa yang mereka pilih tanpa mengetahui, antara lain, posisi indi­vidual mana yang mereka tempati. Secara formal, individu harus dalam kondisi keti­dakpastian ini harus mengambil keputusan, dan Rawls berpendapat bahwa aturan kepu­tusan yang tepat adalah maximin, setelah kondisi kebebasan sederajat telah terpenuhi. Ini berarti hasil-hasil sosial dinilai berdasar­kan kesejahteraan dari orang yang dirugi­kan, dengan asumsi demi keadilan. Individu di dalam aturan ini hanya akan memilih hasil sosial yang menimbulkan ketimpang­an ketika anggota yang dirugikan di bawah tatanan itu akan berada dalam posisi yang lebih baik ketimbang jika mereka berada dalam tatanan yang sederajat. Jadi, pendekat­an keadilan Rawlsian ketika diaplikasikan ke pilihan sosial tampaknya mendukung ak­tivitas intervensi negara yang didesain untuk mempromosikan pemerataan. Ini adalah implikasi kontroversial. Per­tama, adalah tidak jelas bahwa aturan maxi­min merupakan aturan keputusan yang te­pat untuk kondisi ketidakpastian. Ada klaim yang lebih kuat di dalam literatur ekonomi untuk aturan maksimalisasi utilitas yang diharapkan (lihat RATIoNAL CHOICE THEORY) dan penggunaannya dapat memulihkan utili­tarianisme (lihat Harsanyi, 1955). Kedua, ia mengasumsikan bahwa pemerintah harus memutuskan kepentingan siapa yang akan didukung ketika terjadi konflik. Dengan kata lain, ia mengasumsikan bahwa keadil­an membutuhkan semacam tipe intervensi pemerintah tertentu. Hal ini sebelumnya telah dikemukakan oleh Nozick (1974).

Dasar pilihan sosial. Pengertian social choice (pilihan sosial) adalah

Pandangan orisinal Nozick didefinisikan oleh keadaan alamiah Lockean (keadaan di mana individu dapat mempertahankan haknya atas properti mereka, termasuk pe­kerjaan mereka, selama hal ini tidak meng­ganggu hak orang lain); dan dia berpendapat bahwa individu akan menjalin kontrak satu sama lain untuk membentuk negara yang menjamin hak properti saja. Pengertian social choice (pilihan sosial) adalah Secara spesifik, setiap usaha pemerintah untuk mengikuti program redistributif akan bertentangan de­ngan hak dasar individu untuk menggunakan waktu dan properti mereka. Usaha pemerin­tah itu akan mengganggu atau menghalangi tindakan individu lain dan karenanya meru­pakan pelanggaran atas hak individual. Jadi, pendekatan kontraktarian tidak menyelesaikan perselisihan dalam pilihan sosial sebab argumennya mendukung nega­ra intervensionis maupun negara minimal. Meski demikian, apa yang ditunjukkan oleh argumen kontraktarian adalah sensitivitas pilihan sosial terhadap model pembuatan keputusan individual dan apa yang dianggap sebagai hubungan antara individu dalam po­sisi orisinal yang sama. Pendekatan ketiga diarahkan pada per­tanyaan dasar pilihan sosial. Ia terutama dia­sosiasikan dengan NEW RIGHT (dan khususnya argumen Hayek tentang ketertiban spontan). Inti dari argumen mereka adalah bahwa banyak area perselisihan tindakan peme­rintah dapat diselesaikan melalui konvensi yang akan muncul secara spontan selama in­teraksi sosial yang terus berulang (lihat EvoLUTIONARY PROCESSIS IN SOCIETY). Pengertian social choice (pilihan sosial) adalah Jadi aturan seperti “menyetir di kiri” mungkin dipu­tuskan dan diberlakukan oleh pemerintah, tetapi ini adalah aturan yang dapat munctil spontan tanpa intervensi pemerintah melalui proses evolusi. Misalnya, setelah satu kelont­pok kecil dalam masyarakat menggunakan aturan itu, ia akan menyebabkan lain mengikuti aturan tersebut dan aturan itti akan menyebar (lihat Sugden, 1986). Tentu saja, tidak semua problem yang dihadapi pemerintah adalah seperti aturan lalu lintas dan tidak selalu jelas apakah konvensi yang mungkin dipakai dalam kasus yang rumit akan mendapat legitimasi. Meski demikian, pendekatan ketiga ini mengingatkan bahwa ada lebih dari satu cara untuk memecahkan “problem pemerintah.”