Mendeduksi hak dan kewajiban.

Pengertian social contract (kontrak sosial) adalah Setiap kesepakatan antara individu independen me­ngenai tatanan institusional dasar yang akan menentukan hubungan sosial dan politik mereka adalah sebuah kontrak sosial. Ke­sepakatan ini mungkin antar semua orang yang relevan, atau antara satu orang (calon penguasa) dengan semua orang lainnya, atau mungkin melibatkan kesepakatan antarke­lompok-kelompok yang sudah ada. Konsep ini dipakai untuk menjelaskan, menjustifikasi atau mendeduksi hak dan kewajiban positif yang dimiliki secara alamiah oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain cli dalam suatu masyarakat atau negara.

Teori kontrak sosial. Pengertian social contract (kontrak sosial) adalah

Ide kontrak sosial menunjukkan banyak pra-anggapan dari teori politik liberal. Jadi, para pengulas dewasa ini menyatakan bahwa teori kontrak sosial adalah bersifat volunta­ristik (di mana .otoritas politik “bergantung pada tindakan dari kehendak manusia”), konsensual (“teori mempostulatkan konsen­sus kehendak di kalangan pihak-pihak yang tunduk pada otoritas yang sah dan diakui”), individualistik (mendasarkan legitimasi otoritas politik pada pengakuan dan rasionalistik (kehendak individu yang mencapai konsensus adalah rasional) (Less­noff, 1986, h1m. 6 ff.). Di awal abad ke-20 diasumsikan bah­wa teori kontrak sosial bisa ditinggalkan karena ada kesalahan asumsi historis dan sosiologis dan karena kegagalan filosofistiya untuk menerangkan basis kewajiban dasar yang harus dipatuhi berdasarkan kontrak sosial. Pengertian social contract (kontrak Sosial) adalah Tetapi beIakangan ini pendekatan kontrak sosial muncul kembali dalam ber­bagai bentuk. Dalam tradisi yang berasal dari filsuf politik abad ke-17 Thomas Hobbes (1651) pendekatan kontrak sosiai sekali lagi dipakai sebagai cara merekonsiliasikan individual­isme egoistis (yang menyatakan bahwa orang yang rasional berusaha, atau seharusnya berusaha, mengejar kepentingannya sendiri) dengan penerimaan kewajiban kemasyara­katan yang didefinisikan secara terbatas (dalam kepentingan mereka yang terlibat). Pendekatan ini ditransfer ke model ekonomi di bidang politik dan sosial yang berkaitan dengan pasar bebas, di mana hubungan kon­traktual antar-individu adalah amat penting. Dalam apa yang disebut sebagai teori piIih­an koIektif, Buchanan dan Tullock (1962) mengeksplorasi prosedur keputusan yang relevan dengan penentuan kapan individu yang egoistis bisa secara rasional menerima pembatasan dalam tindakan kolel<tif. Da1am pandangan yang kurang ego­istik, yang berasal dari teori Pencerahan Locke (1690), Rousseau (1762) dan Kant (1977), metodologi teori kontral< sosial juga dipakai untuk menopang teori JusTica-: liberal modern yang mengombinasikan komitmen kuat pada hak individu dengan mekanisme redistribusi ekstensif (Rawls, 1971). Teoretisi kontrak sosial modern me­nerima bahwa tidak ada kontrak historis aktual yang mendahului awal kehidupan politik dan sosial. Mereka kini mendasarkan pandangannya pada ide kontrak hipotesis yang dijelaskan dalam term apa yang disepakati oleh orang rasional dalam situasi tertento. Rawls, misalnya, mempostulatkan “posisi awal” imajiner di mana individu-in­dividu yang berpengetahuan, bebas dan se­derajat menyepakati institusi dasar masyara­kat tanpa mengetahui karakteristik personal mereka atau tak tahu di mana tempat me­reka berada di dalam masyarakat semacam itu (“tirai ketidaktahuan”) (Rawls, 1971, hlm. 118-94). Formulasi ini mengabaikan ide bahwa individu punya kewajiban ke­masyarakatan dan politik hanya jika mere­ka menjalankannya dan menggantikannya dengan ide yang lebih kabur yakni bahwa apa yang disepakati dalam situasi ter­tentu akan menjelaskan atau menentukan kewajiban yang harus dilakukan terlepas dari apakah semua individu benar-benar membuat kesepakatan tersebut atau tidak. Dengan cara ini moralitas dianalisis sebagai kombinasi kepentingan-diri jangka panjang dengan imparsialitas atau keadilan. Implika­si praktis dari pendekatan ini mungkin sulit dibedakan dari implikasi pendekatan utili­tarianisme klasik (yang menurutnya teori kontrak biasanya dianggap lehih memberi perlindungan bagi individu dan minoritas). Lehih jauh, pendekatan kontrak hipotetis tidak bisa dengan rnudah menjelaskan mengapa orang-orang mengikuti persyaratan moralitas semacam itu ketika ha1 itu tal< ada hubungannya dengan kepentingan me­reka (Gauthier, 1977), meskipun ia mungkin menjelaskan mengapa mereka terkadang pu­nya alasan kuat untuk melakukannya. Bentuk kontrak hipotetis yang lebih berorientasi historis dikemukakan oleh Rob­ert Nozick (1974) yang mengikuti Locke dalam mengakui bahwa individu ptfnya hak alamiah prasosial, seperti hak untuk hidup. Dia menyusun sejarah yang meng­gambarkan apa-apa yang dapat disepakati individu tanpa melanggar hak orang lain.