Gerakan demokratis sosial.

Pengertian social democracy (demokrasi sosial) adalah Dok­trin politik dan tindakan politik menurut isti­lah ini dapat dijelaskan dengan melihat pada apa itu demokrasi sosial dan apa yang bukan demokrasi sosial. Jerman, Perancis, Inggris, Austria, Selandia Baru, Australia, Belgia, Belanda, Spanyol, Swedia dan negara Skan­dinavian lainnya semuanya memiliki tradisi demokrasi sosial yang kuat (yang semuanya bisa menggunakan nama partai sosialis, par­tai demokrasi sosial atau partai buruh; lihat Soomism), dan beberapa dari partai ini telah membentuk pemerintahan, terutama setelah Perang Dunia II. Program kesejahteraan dan reformasi sosial yang dilakukan selama beberapa generasi telah meninggalkan je­jak permanen, bukan hanya memengaruhi formasi negara tetapi juga sikap terhadap tanggung jawab sosial. Rusia juga memiliki gerakan demokratis sosial pada awal abad ke-20, yang kemudian ditindas oleh Bolshe­vik; demokrasi sosial juga berpengaruh di Argentina, Kanada, Irlandia Utara (Partai Demokratik Sosial dan Partai  India dan Jepang (yang masih kuat meski ada dominasi kekuasaan oleh Partai Demokra­tik Liberal, dan mendapat dukungan dari perempuan, petani dan kelas menengah).

Doktrin politik.

Pada mulanya demokrasi sosial adalah sosialis, unionis buruh, dan antikapitalis. Ia memiliki asal-usul yang sama dengan gerakan buruh lain di abad ke-19 yang melawan penindasan negara—Bismarckian, militarisme, Bonapartis, anti-Dreyfusard (1i­hat di bawah), kependetaan (Katolik dan Protestan), dan yang lainnya (lihat WESTERN MARXIS11,1). Semakin sukses mereka dan se­makin baik organisasinya sebagai partai politik, dan beberapa dari perubahan sosial yang mereka lakukan telah berhasil mencip­takan WEITARE STATE, maka demokrat sosial akan semakin cenderung bergeser dari kiri ke kiri-tengah. Fleksibilitas ini adalah sebagian akibat dari perpaduan demokrasi sosial se­bagai doktrin politik. Penggagas doktrin ini bukan hanya satu orang (John Locke, Adam Smith atau Kar1 Marx), dan asal-usulnya juga dari Marxisme, sosialisme utopian, dan revisionisme yang diilhami oleh pandangan Engels (pada 1890-an) yang menyatakan bahwa tindakan politik evolusioner yang mengandalkan pada franchise dan parlemen kemungkinan akan lebih mendukung per­juangan kelas buruh ketimbang melalui cara-cara revolusioner. Demokrat sosial awal sama-sama ber­cita-cita mewujudkan proletariat sebagai kelas di masa depan, dan mereka berbeda dengan Jacobin dan anggota revolusionaris lainnya dalam hal metode dan prinsip. Mere­ka percaya bahwa proletariat sebagai kelas akan merebut kekuasaan ekonomi dan poli­tik melalui cara-cara seperti hak pilih univer­sal, demokrasi parlementer dan kontrol atas eksekutif pemerintahan. Setelah proletariat memegang kekuasaan, nasionalisasi dan per­encanaan akan mengeliminasi siklus bisnis, menghapus perang dan mengakhiri kolonial­isme. Dengan beberapa doktrin yang berva­riasi, para demokrat sosial menganut versi egalitarian, sekuler, visi ilmiah dan tanggung jawab sosial dari tradisi Pencerahan. 1)einokrat sosial inasih mendukting ne­gara demokrasi yang kuat yang berbeda de­ngan minimalisme politik liberal. Mereka masih menolak pasar sebagai satu-satunya arhiter keadilan, dan tetap mengutamakan kepentingan publik di atas swasta (privat). rfetapi mereka menjauhi sosialisme revolu­sioner, dan semua partai demokratik sosial menarik diri dari komunisme setelah 1919. Sejak Perang Dunia lI banyak dari mereka yang menerima, atau bahkan mendukung, pasar ketimbang perencanaan, kepentingan privat ketimbang publik, dan kebijakan per­tumbuhan ketimban.g redistribusi. Sekarang, sebagai alternatif utama un­tuk social welfarism, demokrasi sosial juga meyakini pluralisme yang modelnya bisa disebut politik “ekuilibrium bergerak,” ber­sama dengan politik akuntabilitas, checks and balances, pemilu dan hukum, dan hubungan interaktif antara privat dan publik; tetapi ia menekankan penyeimbangan ulang terus-menerus antara ekonomi dan politik di dalam kerangka pasar ganda. Dalam teori demokrasi sosial, pasar ekonomi bu­kan sekadar soal kepemilikan privat, tetapi juga lebih merupakan mekanisme penyedia informasi yang menjadi dasar konsumen dan produsen dalam memilih kebutuhan dan ke­inginan material mereka. Dunia politik ber­fungsi menyediakan informasi sebagai dasar bagi pemimpin untuk memilih berdasar­kan prioritas politik, di mana pilihannya disesuaikan dengan program dan preferensi mereka. Karena warga individual adalah konsumen sekaligus voter, maka model itu ingin menunjukkan bahwa ketimpangan yang ada di satu bidang mungkin -akan dikompensasi di bidang lain, sektor privat berfungsi mencegah konsentrasi kekuasaan di publik, dan sektor publik mencegah kon­sentrasi kekayaan di tangan privat. Apa yang membedakan demdkrat so­sial dari pendukung negara kesejahteraan sosial lainnya (lihat SOCIAL WELFARE) adalah mereka lebih memprioritaskan pemerataan dan tatanan institusional yang memfasili­tasi tujuan itu. Bagi mereka kekurangan da ri negara kesejahteraan sosial adalah ia m(‘nghasilkan tatanan Ud hoc (sementara), yang berisi strategi dan praktik legislatif yang kemungkinan besar akan gaga I. Ring­kasnya, demokrat sosial memandang re­formasi kesejahteraan sosial sebagai cang­kokan di negara demokrasi liberal yang didesain untuk meringankan efek terburuk dari ketimpangan ketimbang mengelimi­nasi sebab-sebabnya. Sebaliknya, agenda demokratik sosial adalah mengubah atau mengurangi konsentrasi kekayaan privat, industri dan kapital. Menurut demokrat sosial, mereka sangat kuat dan peran bisnis sangat istimewa sehingga ketika program reformasi dijalankan di negara kesejahter­aan sosial mereka mencegah jalannya pa­sar ganda. Demokrat sosial karenanya mendukt.ing egalitarianisme dan perlunya usaha untuk menghilangkan sebab-sebab ketimpangan sosial. Mereka juga percaya bahwa “ekuili­brium” tidak akan tercapai tanpa intervensi negara atas nama mereka yang terpinggir­kan, termasuk kelompok minoritas (etnis, religius, rasial, linguistik) dan kelas. Tetapi di tahun-tahun belakangan ini pengalaman menunjukkan bahwa intervensi itu mungkin akan membirokratisasikan negara, menjadi­kannya kurang responsif secara politik. Jadi demokrat sosial tertarik dengan eksperimen dengan bentuk representasi yang pluralis­tik dan beragam, demokrasi pekerjaan dan swa-manajemen, dan berharap melalui me­kanisme itu bisa mengatasi konflik kelompok yang saling bersaing dan mengubahnya men­jadi kerja sama. Teori pluralis modern dan khususnya teori demokrasi partisipasi dan poliarki telah mengembangkan sisi politik dari demokrasi sosial selama 30 tahun tera­khir ini (lihat, misalnya, Dahl, 1956, 1961; Polsby, 1963; Bachrach, 1967; Pateman, 1970; Lukes, 1974; Gould, 1988). Pada saat yang sama demokrat sosial mengakui bahwa klaim ekuitas perlu diseimbangkan dengan kebutuhan developmental, dan demokrat so­sial Belanda, Austria, Jerman, Selandia Barti dan demokrat sosial Skandinavian telah menunjukkan kreativitas mereka dalam 1«- bijakan perumahan sederhana, dewan dan program pendidikan baru. Demokrat sosial dekat dengan partai hijau dalam soal-soal lingkungan (khusus­nya di Jerman) tetapi berbeda pendapat dalam soal persenjataan dan energi nuklir (lihat GREEN MOVEMENT). Dewasa ini, setelah keanggotaan dan pendukungnya makin ba­nyak dari kelas menengah, beberapa partai juga semakin moderat dalam pandangannya mengenai kepemilikan publik, dan makin moderat pula dalam mendukung reformasi dan pembatasan tanggung jawab negara (Hindess, 1971). Seperti negara kesejahte­raan sosial, demokrasi sosial sangat dipenga­ruhi oleh KEYNESIANISM, meskipun lebih con­dong pada konsumsi ketimbang tabungan. Secara umum, demokrat sosial mendukung kolektivisasi risiko sedangkan negara kese­jahteraan sosial mendukung individualisasi resiko. Menurut beberapa demokrat sosial negara bertindak sebagai stabilizer politik dan ekonomi, sebagai manajemen krisis (Offe, 1984, hlm. 148).

Teori demokrasi sosial. Pengertian social democracy (demokrasi sosial) adalah

Cara kerja prinsip ini diilustrasikan dengan baik oleh beberapa kasus. Meski tidak ada teori demokrasi sosial definitif atau negara demokrasi sosial terbaik, na­mun Jerman, Austria, Swedia, Belanda dan beberapa negara seperti Australia dapat dijadikan sebagai contoh atau model. Kasus Jerman rnengilustrasikan dengan baik trans­formasi demokrasi sosial dari doktrin ke kiri ke doktrin kiri-tengah. Pada awal 1860-an buruh yang diilhami oleh liberal, asosiasi pendidikan dan gilda pekerja mulai mencari dukungan untuk reformasi konstitusional, unifikasi nasional, hak pilih pria universal, pendidikan berorientasi dagang, lembaga penyimpanan, program koperasi dan kopera­si produsen. Liberalisme awal segera mem­buka jalan bagi sosialisme, dan dua asosiasi buruh utama berdiri pada 1860-an; Gene­ral Association of German Workingmen, yang diilhami dan dipimpin oleh Ferdinand Lassalle, dan Social Democratic Worker’s Party yang dipimpin oleh August Bebel dan Wilhelm Liebknecht, yang punya ikatan dekat dengan Marx dan Engels Periode radikalisasi terjadi setelah perang Franco-Prussian. Dua partai itu ber­gabung pada 1875 menjadi Social Demo­cratic Party of German (SPD), yang dalam 2 tahun memiliki 12 anggota di Reichstag dan mendapat dari setengah juta suara. Seperti partai sosialis dan demokratik sosial lain­nya, di Prancis dan di tempat lain, ia meng­afirmasikan prioritas solidaritas kelas buruh di atas afiliasi nasional, dan pada 1878 or­ganisasi buruh dilarang oleh Anti-Socalist Law. Ketika UU ini dicabut pada 1890, SPD berkembang dengan cepat (Kocka, 1986, hlm. 278-351), mendapat hampir satu sete­ngah juta suara dalam pemilu tahun itu dan menempatkan 35 wakilnya di Reichstag (Braunthal, 1961, hlm. 200-1). Programnya antara lain korporatisme Lassallean (seperti terwujud dalam Gotha Programme 1875), yang menekankan pada sosialisme negara, cara-cara politik yang legal, hak pilih uni­versal, kebebasan sipil dan demokrasi, tetapi sebagai konsekuensi langsung dari legis­lasi represif Bismarck terhadap organisasi buruh maka program itu juga mencakup ajakan tindakan proletarian radikal. Pro­gram Marxis dan revolusioner diumumkan pada program Erfurt pada 1891. Akan tetapi, doktrin Marxisnya sedikit berbeda, diperluas dari Marxisme revolusioner Rosa Luxemburg dan Karl Liebknecht, ke “sen­trisme” Karl Kautsky, hingga ke REVISIONISM Eduard Bernstein. Semua partai demokratik sosial di Socia­list International sangat menentang perang, namun mereka sosialis Peracnis di Chamber of Deputies dan SPD Jerman di Reichstag men­dukung perang pada 1914, sehingga terjadi perpecahan antara sosialis dengan demokrat sosial, dan sosialisme revolusioner dengan Bolshevisme (Braunthal, 1961, Bab. 21). Marx­isme revolusioner masih kuat di SPD sampai 1920 ketika sayap kiri partai ini memisahkan diri dari untuk membentuk Partai Komunis (KPD). Hubungan antara SPD revisionis dengan KPD menjadi panas dengan mun­culnya National Socialism dan transformasi KPD menjadi partai Stalinis (lihat COMMU­NISM). Selama periode Nazi anggota dari kedua partai itu ditahan dan banyak yang dihunuh. Setelah Perang Dunia lI SPD diben­tuk kembali dan dalam kongres Bad Godes­berg secara resmi meninggalkan versi Marx­ismenya, menerima sistem pasar liberal. SPD kini mendukung persaingan ekonomi bebas, tetapi dalam ekonomi “pasar sosial,” dan umumnya menolak kepemilikan negara atas alat-alat produksi (Lipset, 1990). Salah satu problem dalam mendiskusi­kan demokrasi sosial adalah bahwa sebagian besar partai demokratik sosial mengguna­kan label sosialis. Di Prancis, misalnya, sosia­lis berusaha keras menghindari demokrasi sosial, lebih memilih warisan Jacobin yang revolusioner. “Tendesi” kirinya berasal dari Marxisme Jules Guesde yang bertentangan dengan program Paul Brousse yang lebih reformis dan “possibilist.” Demokrat sosial Jerman mendukung cara elektoral untuk sosialisme, sedangkan beberapa sosialis Pe­rancis mendukung pemogokan umum, yang mereka anggap sebagai senjata reformasi da­mai yang berbeda dengan tindakan revolusi. Kasus Dreyfus, yang berakar dalam Prou­dhonis, Marxis, Balquis, Guesdeis, Sorelian, pada 1894 membantu menyatukan bebera­pa kelompok sosialis di bawah Jean Jaures, sehingga menjelang 1903 sosialis menerima 600.000 suara, menempatkan lebih dari 50 wakilnya di parlemen, dan memungkinkan Alexandre Millerand menjadi perdana men­teri pertama. Guesdeis menitikberatkan pa­da reformasi pemerintahan kota praja dan mendapatkan sejumlah kursi di dewan kota. Kemudian terjadi perpecahan antara de­mokrat sosial dengan komunis di Congres of Tour pada 1919. Leon Blum, Jean Longuet dan Paul Faure membangun kembali partai sosialis berdasarkan paper Longuet bertajuk Le Populaire, sedangkan kubu komunis berbasiskan L’Humanite dari Jean Jaures. Demokrasi sosial, yang diasosiasikan de­ngan kepemimpinan Leon Blum yang seben­tar dan pemerintahan Popular Front pada 1936, terus menurun sampai 1970-an ketika ia bangkit kembali, dengan mengorbankan Partai Komunis. Tetapi ia tetap berada di luar kekuasaan sampai kepresidenan Fran­cois Mitterrand pada 1981. Swedia telah lama dianggap sebaga contoh negara demokratik sosial, mewakili jalan “ketiga” atau jalan tengah. Social De­mocratic Party yang didirikan pada 1899 oleh Hjalmar Branting (seorang Marxis ortodoks yang menjadi perdana menteri so­sial pertama) dengan cepat menjadi kekuat­an politik utama. Seperti demokrasi sosial Jerman, pandangan awalnya beraliran kiri, dan ia bertanggung jawab atas pembentukan netralisme Swedia. Meski dipengaruhi oleh revolusi Rusia, pemerintahan demokratik sosial yang berurutan (yang diselingi seben­tar sejak 1930-an) bagaimanapun juga lebih memilih pragmatisme ketimbang ideologi, dan pertumbuhan ketimbang pemerataan (pandangan soal ini dikemukakan dalam konferensi Zimmerwald pada 1915). Salah satu konsekuensinya adalah bahwa meski Swedia punya program kesejahteraan sosial terbaik, ia memiliki pajak korporat terendah di semua negara di OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), tetapi juga pajak pendapatan tertinggi, pajak keamanan sosial dan nilai tambah tertinggi (Lipset, 1990). Ia mendukung skema partisi­pasi buruh dalam pembuatan keputusan in­dustri, meskipun hal ini kurang sukses (Tinst­en, 1973; Meidner, 1978; Olsen, 1992). Partai Austrian Social Democraic mung­kin lebih doktrinal. Dibentuk pada 1888, ia dalam sepuluh tahun meraup sepertiga suara dan menempatkan 87 anggota di parlemen; dan Ausmo-MARxism merepresentasikan al­ternatif penting bagi LENINISM. Sepanjang Perang Dunia I partai ini terpecah antara Victor Adler, pimpinan partai yang mendu­kung proletariat Austria ketimbang prole­tariat internasional, dan Friedrich yang me­nganut pandangan antiperang. Setelah masa perang demokrat sosial meraih kekuasaan di beberapa kota, dan khususnya Vienna menjadi contoh kesuksesan program pendi­dikan, kesehatan publik, penyediaan fasilitas rekreasional dan desain baru untuk peruma­han pekerja. Pada 1920-an ia menjadi partai oposisi terbesar, dan setelah Perang Dunia II menjadi partai nasional terkuat. Social Democratic Sosial di Belanda di­bentuk pada 1878 di hawah kepemimpinan Romela Nieuwenhuis yang pada 1888 ter­pilih menjadi States General. Partai ini terus sukses, dengan keanggotaan berkembang dari 13.000 voter dan tiga wakil parlemen pacla 1897 menjadi 144.000 voter dengan 1.9 wakil parlemen setahun kemudian, teta­pi partai ini tak mau masuk pemerintahan koalisi dengan alasan bahwa ha1 itu berarti mesti berkompromi dengan kapitalisme. Sejak Perang Dunia II, demokrasi sosial Be­landa bertanggung jawab atas program ke­sejahteraan luas dan sangat memerhatikan orang-orang miskin sehingga dewasa ini kita bisa .menyebut Belanda (bukan Swedia) se­bagai prototipe negara demokratik sosial. Partai Buruh di Inggris adalah berbeda dan agal< membingungkan. Asal-usulnya berbeda secara substansial dengan partai demokratik sosial lain di Eropa. Beberapa pihak menyebut akarnya pada radikalisme evangelis abad ke-17 (Levellers, Diggers), ada yang menyebut dari gerakan Owenite, Chartis dan Chapel. Organisasi kelas buruh­nya yang paling jelas adalah Independent Labour Party di bawah kepemimpinan Keir Hardie, yang mendapat dukungan dari pe­kerja pertambangan. Pengertian social democracy (demokrasi sosial) adalah Tetapi dalam penger­tian riil, demokrasi sosial Inggris terwujud dalam Fabian Society. Fabian ini didirikan pada 1883, dan secara resmi tidak berafi­liasi dengan partai mana pun. Ia memainkan peran politik yang unik. Banyak paper yang mereka terbitkan didasarkan pada riset em­piris, investigasi kondisi pabrik, pemerintah lokal, keuangan publik, perumahan, kondisi orang miskin, pendidikan, kolonialisme dan persoalan-persoalan serupa lainnya (lihat FABIANISM). Mereka sangat memengaruhi ke­bijakan Partai Buruh dan program Labour and the New Social Order, yang dipublika­sikan setelah Perang Dunia I, yang menjadi kerangka dasar yang tidal< berubah sampai sekarang. Banyak yang kemudian dijadikan undang-undang, termasuk kesejahteraan na­sional minimum, nasionalisasi pertambang­an, perkeretaapian, utilitas dan asuransi, pembagian ulang surplus untuk kepentingan umum dan kebijakan pajak pendapatan. Cabang yang kurang signifikan antara lain Socialis League dari  Morris yang semi-anarkis, dan Social Democratic Federation dari H. NI. Hyndman, sebnah badan Marxis yang didirikan pada 1885 yang tujuannya adalah mengupayakan ke­pemilikan kolektif atas alat-alat produksi, negara demokratik, dan pemerataan ekono­mi dan sosial antar jenis kelamin; di antara anggotanya adalah putri. Karl Marx, Eleanor (Beer, 1948).

Partai Buruh. Pengertian social democracy (demokrasi sosial) adalah

Partai Buruh, yang pertama 1<ali ber­asal dari koalisi “Lib-Lab” parlementer pa­da 1906, dibandingkan dengan demokrat sosial lainnya tampak lebih pragmatis dan praktis ketimbang doktrinal dan ideologis. Ia memiliki catatan yang agak mengece­wakan sebelum Perang Dunia II, yang per­tama kali mendapat kekuasaan di bawah Ramsay MacDonald dalam “pemilu Khaki” pada 1924. Tetapi setelah perang demokrasi sosial menjadi kuat sehingga pemerintahan Konservatif tak mampu mengubahnya sam­pai prog•am privatisasi dan devolusi pemer­intahan Tatcher pada 1980-an. Sejak 1975, polarisasi politik antara kiri dan kanan di dalam Partai Buruh semakin tajam, yang menyebabkan Partai Demokratik Sosial beraliansi dengan Partai Liberal pada 1981. Tetapi setelah sukses, partai ini kemudian menurun tanpa punya basis kekuatan yang jelas, dan menjadi partai “media” (Pridham, 1988, him. 229-56). Demokrasi sosial sangat penting baik di Australia maupun di Kanada Barat, dan berbeda tajam dengan AS di mana di sana ia terus menurun setelah 1912 (Weinstein, 1967). Di Rusia, setelah amat berpengaruh sebelum terjadi perpecahan antara Bolshevik dengan Menshevil<, demokrasi sosial lenyap setelah 1922. Walaupun Partai Komunis di Rusia mengklaim sebagai demokratik sosial, namun tidak jelas sejauh mana upaya ini merupakan usaha untuk membangun kem­bali partai sebagai instrumen “sosialisme nomenklatur.” Meski bervariasi dalam program dan prioritas, semua bekas partai 1(omunis di Eropa Timur kini mengklaim diri sebagai demokratik sosial. Pengertian social democracy (demokrasi sosial) adalah Akan tetapi, walau mekerangka demokrasi, persaingan partai, dan reformasi pasar, hampir semua partai itu cenderung menolak priva­tisasi perusahaan-perusahaan publik besar dan tetap mencemaskan dampak dari pasar. Mereka juga berkomitmen menye­diakan pelayanan sosial dasar walaupun ada keterhatasan finansial. Secara umum jika dibandingkan demokrasi Barat, mereka lebih mendukung negara yang lebih kuat, birokratis, manajerial dan intervensionis, se­tidaknya sebagai alternatif untuk mengatasi kekacauan ekonomi yang masih. terjadi di Rusia sebagai akibat dari marketisasi yang buruk dan tanpa persiapan. Berbeda dengan di masa lalu, demokrasi sosial kontemporer dewasa ini tudak punya definisi atau ideologi yang jelas. Ia mendefi­nisikan ulang dirinya sendiri berdasarkan politik pada masanya, dan pada kebijakan yang memengaruhi dukungan yang diteri­manya dalam pemilihan. Ia juga mendefi­nisikan dirinya dalam term apa-apa yang bukan termasuk demokrasi sosial. Prancis, Jerman dan negara-negara Skandinavia, mi­salnya, menganut pandangan yang berbeda dari pandangan negara kesejahteraan sosial yang mengemuka di AS, dan juga di Inggris Raya, yang mendukung “keadilan” sosial, konsultasi buruh dalam industri dan penye­diaan layanan sosial. Dewasa ini spektrum negara dengan pemerintahan demokratik so­sial amat lebar, sekitar 14 dari 19 negara di Eropa Barat termasuk dalam pemerintahan ini, yang berarti sekitar 88 persen dari popu­lasinya. juga ada perbedaan antara yang berpandangan paling sentris, khususnya Ing­gris Raya, dengan tengah-kiri, khususnya Perancis.