Defi­nisi negara.

Pengertian state (negara) adalah Belum ada kesepakatan di kalangan ilmuwan sosial mengenai defi­nisi negara. Definisi ini setidaknya mesti memuat tiga unsur. Pertama, negara adalall seperangkat institusi; institusi ini diisi oleh personel negara. Institusi terpenting adalah alat kekerasan dan COERCION. Kedua, insti­tusi ini ada di pusat suatu teritori, biasanya disebut sebagai SoctETY. Negara memandang ke dalam pada masyarakat nasionalnya dan keluar pada masyarakat yang lebih besar; perilakunya di satu area dapat dijelaskan hanya melalui aktivitasnya di area lain. Ke­tiga, negara memonopoli pembuatan aturan di dalam batas wilayahnya. Ini cenderung mengarah ke penciptaan CutTuRE politik ber­sama yang dianut oleh semua warga negara.

Nasionalisme dan demokrasi.

Perlu ditekankan bahwa negara sering kali merupakan aspirasi ketimbang pen­capaian aktual. Di satu sisi, kebanyakan negara historis menghadapi kesulitan dalam mengontrol warga sipilnya, dan khususnya dalam membangun monopoli cara-cara ke­kerasannya, dan apa yang berlaku di negara feodal sama dengan yang berlaku di negara Lebanon saat ini. Di sisi lain, tujuan utama negara, yakni keamanan, biasanya tak terca­pai secara penuh karena adanya masyarakat yang lehih besar yang tidak bisa dikontrol­nya. Salah satu bentuk masyarakat semacam itu adalah sistem negara-negara, yang sudah ada sejak ribuan tahun dalam sejarah Eropa dan kini menjadi karakteristik dari tatanan politik dunia. Masyarakat kedua adalah CAPITALISM, yang jelas punya hukum sendiri. Dalam ilmu sosial telah banyak muncul karya penting dan menarik tentang hubun­gan kapital dengan negara, baik di tingkat domestik maupun internasional. Sifat negara telah menjadi subjek perdebatan intelektual dan politik kekuasaan di abad ke-20. Ada dua kubu yang berseteru, yakni liberalisme Anglo-Saxon dan aliran realisme Jerman. Meski ada banyak versi liberalisme, se­bagian besar mencurigai aktivitas negara. Masyarakat dianggap lebih baik, dan kekua­saan negara dianggap merintangi kebebasan. Peran paling aktif untuk negara menurut ke­lompok liberal ini adalah sebagai pengawas, melindungi kerangka pasar bebas agar dapat ber operasi sesuai dengan logikanya sendiri. Ini adalah filsafat LAISSEZ-FAIRE; penjelasan­nya didasarkan pada masyarakat, bukan pada negara. Aliran liberalisme laissez-faire dari Manchester berharap bahwa perda­maian akan dijaga dengan tumbuhnya in­terdependensi perekonomian dunia; perdaga­ngan kini dianggap lebih penting ketimbang penaklukan untuk menuju kemakmuran dan kemajuan. Kelompok liberal lainnya, yang mengikuti Immanuel Kant, menyatakan bahwa era perdamaian bukan hanya ter­gantung pada perdagangan tetapi juga pada pengakuan akan prinsip nasionalisme dan demokrasi. Jerman dibentuk sebagai hasil dari tin­dakan negaranya, dan karenanya tidak mengejutkan bahwa lebih banyak apresiasi ditujukan kepada realitas PowER negara. Se­cara internal, tradisi ini memandang negara sebagai aktor tersendiri, mampu mewakili kepentingan umum. Secara eksternal, negara dilihat sebagai penjaga kelangsungan hidup. Pengakuan akan logika dunia “asosial” dari kompetisi negara mudah muncul di jerman. Pemikiran sosial pada umumnya banyak dipengaruhi oleh perdamaian panjang an­tara 1815 dan 1914 di mana transformasi industrialisasi tampaknya amat penting. Tetapi Jerman menjadi negara sebagian karena perang, dan tidak mengejutkan un­tuk menemukan pemikir seperti Max Weber, Ludwig Gumplowicz, Gustav Ratzenhofer, Otto Hintze dan Franz Openheimer yang semuanya mementingkan transformasi geo­politik dalam kehidupan sosial. Jerman memulai dua perang dunia dan kekuatan Anglo-Saxon muncul sebagai pe­menangnya. Akibatnya selama periode yang lama perhatian terhadap negara agak diabai­kan. Namun sejak 1970-an hal ini berubah. Salah satu sumber sebabnya adalah WF.sT­FRN MARX1SM modern. Melawan pengaruh pikiran musuh dan Marxisme, sama arti­nya dengan liberalisme—yang mengandung harapan akan perdamaian universal dan pelenyapan negara, meski dalam bentuk yang berbeda—yang menyajikan penjelasan berbasis masyarakat. Meski demikian, usaha untuk menspesifikasi bagaimana negara otonom dapat melayani kepentingan kapital dengan memberi infrastruktur yang dibu­tuhkan telah menyebabkan penjauhan dari paradigma Marxis. Perspektif historis kini menunjukkan bahwa sejarah perkembang­an ekonomi yang disukai liberal diinterupsi oleh konflik geopolitik antara tahun 1914 dan 1945, di mana periode ini banyak men­gubah kehidupan sosial. Organisasi kelas so­sial yang berbeda, misalnya di Jerman Barat dan Jerman Timur, adalah hasil dari penye­lesaian pertikaian geopolitik, bukan karena perpecahan kelas internal di dalamnya. Jelas bahwa “negara telah kembali.” Tetapi ilmu sosial biasanya suka dengan pendekatan baru ketimbang memperkuat pemahamannya tentang dunia. Untung­nya, perhatian baru pada negara telah me­ningkatkan pemahaman kita; spesifikasi dari beberapa hal ini akan dijelaskan di bawa h. Sebagian karena karya Michael Mann (1988), kita telah mengetahui bahwa ada dua wajah atau dimensi kekuasaan negara. Teori tradi­sional meneliti sejauh mana kekuasaan nega­ra, yakni mengkaji oposisi polar antara rezim despotik dan konstitusional. Akan tetapi, studi negara agrarian menunjukkan bahwa klaim kekuasaan universal lebih merupakan pretensi ketimbang realitas sebab negara hanya punya sedikit orang untuk menembus dan mengorganisasikan kehidupan sosial. Karenanya, dimensi kedua kekuasan negara adalah infrastruktural. Dari sini muncul paradoks. Kekuatan negara sering adalah hasil dari sejauh mana negara dapat bekerja sama dengan kelom­pok-kelompok dalam masyarakat sipil dan kerja sama itu sering membatasi kekuasaan negara despotik. jadi di abad ke-18, negara absolut di Perancis mungkin punya otonomi dalam pengertian “bebas dari” pengawasan parlemen tetapi bagaimanapun juga negara itu lebih lemah—seperti ditunjukkan dalam masa perang—ketimbang negara konstitu­sional lawannya, yakni Inggris. Di Inggris, kesepakatan antara kelas atas dan aktor negara memungkinkan level pajak yang tinggi dan efisiensi umum: negara Inggris “bebas untuk” melakukan lebih banyak hal. Paradoks ini berlaku pula pada dunia mo­dern: mobilisasi perang di Inggris Raya pada Perang Dunia lI melebihi mobilisasi Jerman, sedangkan sarjana yang meneliti Jepang me­nyatakan bahwa kekuatan Jepang berasal dari “politik kesepakatan timbal balik.”

Negara dan pasar. Pengertian state (negara) adalah

Telah tersedia gambaran yang lebih jelas, yang diambil dari perspektif komparatif, tentang peran negara dalam kemunculan dinamisme ekonomi kapitalis di Eropa Ba­rat-Utara yang memungkinkan Eropa men­dominasi dunia. Ada dua suclut pandang teoretis yang penting. Pertama, perlu dibedakan antara tipe­tipe negara yang berbeda dalam dunia prain­dustri. Secara unlum, peradaban Oriental mengandung negara-negara yang terlaiu kuat dan terlalu lemah—yakni kuat secara des­potik namun lemah secara infrastruktural­untuk memunculkan dinamika kapitalis. Negara semacam ini berusaha mengontrol semua kekuatan sosial yang punya kapasitas untuk memobilisasi orang, sebab kekuatan yang independen bisa melemahkan kekua­saan mereka; ini menyebabkan pengham­batan kekuatan kapitalis. Di sisi lain, negara semacam ini cenderung tidak bekerja sama dengan kelas atas, dan karenanya tidak bisa mendapat pajak yang signifikan; ini berarti negara tidak punya cukup dana untuk mem­berikan kerangka ekspektasi rasional dalam persoalan uang dan keadilan yang dibutuh­kan oleh kapitalisme. Pengertian state (negara) adalah Sebaliknya, peradaban Oksidental menyaksikan munculnya negara yang kuat dan lemah dalam kemunculan kapitalisme di tempat yang “tepat.” Pem­batasan wewenang menyebabkan negara tidak dapat mengontrol aktor kapitalis, se­dangkan pendapatan negara berasal dari kerja sama dengan kelas atas melalui par­lemen yang memungkinkan provisi keadilan dan uang. Text Box: er	APola Eropa ini sebagian dapat dijelas­kan sebagai hasil dari kekuatan eksternal. Negara-negara Eropa sudah ada sejak lama, dan konsekuensinya mereka terlibat dalam persaingan tiada henti satu sama lain. Dalam situasi ini, adalah rasional untuk tidak mem­bunuh angsa yang bertelur emas—yakni, penguasa pada akhirnya menyadari bahwa perilaku buruk terhadap kapitalis akan me­nyebabkan kapitalis kabur dan karenanya menguntungkan lawan geopolitiknya. Tin­dakan yang sopan terhadap kapitalis dapat diterangkan melalui pernyataan sederhana bahwa kapitalisme memiliki negara: sean­dainya Eropa kembali ke kekuasaan impe­rial setelah kejatuhan Romawi, maka tidak akan ada cara untuk mencegah penguasa mengontrol mobilisasi sosial yang memung­kinkan otonomi sipil. Pola kekuasaan negara ini berguna pula untuk memahami cara ncgara bisa makmur secara ekonomi di era industri. Tampaknya kemampuan negara-bangsa untuk bekerja sama dengan masyarakat kapitalis adalah karena kemampuannya untuk bekerja sama dengan kapitalis nasional dan untuk me­nyediakan infrastruktur massif berupa pen­didikan dan pelatihan dan kompromi kelas yang memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi pola perdagangan internasional yang terus berubah-ubah. Jadi negara di Asia Timur relatif lemah secara despotik tetapi infrastrukturnya kuat: hal yang sebaliknya terjadi di Amerika Latin. Lebih jauh, kini tampak jelas hahwa perencanaan sosialis hanya bisa berhasil pada tahap industriali­sasi awal; kesuksesan ekonomi masyarakat sosialis selanjutnya tampaknya tergantung kepada bagaimana mereka akan mengubah pola kontrol negara. Satu poin terakhir perlu dikemuka­kan sehubungan dengan pasar internasional Pasar ini diciptakan secara geopolitik. Ini terjadi setelah Perang Dunia II 1<etika “sistem Amerika” diciptakan dan institusin­ya menstabilkan dunia maju, mungkin den­gan mengorbankan perkembangan Dunia Ketiga. Salah satu teori penting mengenai masalah ini, yang masih dikembangkan, me­nyatakan bahwa masyarakat kapitalis perlu satu negara pemimpin untuk menata kapi­talisme secara keseluruhan—yakni, memberi satu mata uang utama dan perdagangan bebas. Yang jelas AS menjalankan peran ini, meskipun diragukan apakah Inggris bisa melakukannya. Tetapi salah satu pertanyaan penting untuk abad 1<e-21 setelah liberalisasi masyarakat sosialis terjadi (lihat SoclAusm) adalah sejauh mana penurunan kekuatan Amerika mungkin menyebabkan konflik an­tara kekuatan-kekuatan kapitalis besar. Perl<embangan politik di dalam masyarakat suatu bangsa sering kali berasal dari kekuat­an geopolitik. Apa yang berubah dalam perilaku kelas juga terjadi dalam revolusi sosial. Pengertian state (negara) adalah Revolusi cenderung terjadi di rezim yang lemah karena partisipasi berlebihan atau kalah perang. Kejatuhan negara mem­beri peluang bagi elit revolusioner. Selain itu, il►uwan sosial semakin me­nyadari bahwa bentuk “gerakan sosial” sering kali muncul dari karakteristik negara tempat mereka berinteraksi. Dua contoh perlu dikemukakan di sini. Pertama, ke­las buruh cenderung menjadi militan ke­tika negara mengesampingkan mereka dari partisipasi dalam masyarakat sipil, yakni, buruh akan melawan negara jika mereka dilarang berorganisasi dan mengimbangi la­wan kapitalisnya. Jadi negara liberal dengan kewarganegaraan penuh tidak akan mengal­ami revolusi kelas buruh, sedangkan rezim otoriter dan autokratik akan mengalami gerakan buruh yang diilhami marxis: prinsip ini membantu menjelaskan perbedaan an­tara AS dan kekuasaan Tsar di Rusia pada akhir abad ke-19. Prinsip yang sama—yakni eksklusi politik akan melahirkan militansi­tampaknya bisa menjelaskan insiden revolu­si di Dunia Ketiga sejak 1945. Masyarakat Amerika Tengah memiliki mode produksi yang sama, tetapi hanya sedikit yang men­galami revolusi. Kemungkinan berpartisipasi di Costa Rica telah mengurangi konflik sos­ial; tidak adanya partisipasi di Nicaragua di bawah kekuasaan Somoza menimbulkan elit revolusioner dengan dukungan rakyat.