Geopolitik internasional.

Pengertian terrorism (terorisme) adalah Ada dua jenis utama perilaku teroris. Pertama, terorisme mungkin merupakan rnetode tindakan yang dipakai pelaku untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dalam kasus ini, kekerasan bersifat prag­matis, berada dalam kontrol pelaku yang mungkin akan mengubah metode dan men­cari strategi lain yang tidak selalu berupa kekerasan jika situasi berubah. Terorisme sebagai metode tindakan adalah fenomena politik yang ada di dalam batas-batas yang mungkin melingkupi satu negara atau ruang geopolitik internasional. Terorisme mungkin merupakan kerja kelompok atau gerakan tetapi juga kerja pemerintah.

Penegakan hukum. Pengertian terrorism (terorisme) adalah

Kedua, terorisme mungkin merupakan logika tindakan—bukan lagi cara utama yang dipakai aktor politik tetapi merupakan kombinasi pemikiran dan tindakan politik dan ideologis, sebuah fenomena di mana “clerisy” memiliki peran aksi teoris konkret. Dalam kasus ini, kekerasan adalah tujuan dan cara, dan pelaku tampaknya terperang­kap dalam rantai reaksi yang tak berakhir kecuali dihentikan melalui represi, penahan­an atau kematian. Pelaku ini lahir di dalam wilayah geografis politik tertentu, tetapi dia meninggalkannya untuk mengikuti proses “inversi” (Wievorka, 1994) yang melibat­kan ideologi dan hubungannya dengan peng­alaman dari mereka yang dia klaim sebagai bagian darinya. Ideologi teroris tidak secara langsung melanjutkan ideologi sebelumnya; mereka mengubahnya, dan menggantinya, seperti dapat dilihat dalam sejumlah kelom­pok di seluruh dunia sejak 1960-an yang mengklaim diri sebagai Marxis-Leninis na­mun memisahkan diri dari pemikiran Lenin atau bahkan dari tesis 1«)munisme klasik. Komunitas yang diacu oleh teroris adalah surga artifisial, semacam impian, seperti dalam kasus terorisme nasionalistik yang telah kehilangan akar—dan audien signifi­kan—dalam komunitas dimaksud. Pengertian terrorism (terorisme) adalah Ini juga berlaku untuk terorisme kiri yang biasanya tidak dikenal oleh kelas pekerja (jika kelas ini memang benar-benar ada). Menurut tesis belakangan yang diinspi­rasi oleh fungsionalisme, terorisme muncul ketika ada krisis, terutama krisis politik. Beberapa penulis mengemukakan penjelasan telita►g ke►►►culan proses teroristik me­lalui krisis negara yang terpecah (dengan mengutip Lebanon), korupsi (Italia), atau sangat represif (jerman Barat). Yang nya mengemukakan argumen berdasarkan observasi bahwa sistem politik tersumbat (seperti terjadi di Italia pada 1970-an se­bagai akibat “kompromi historis” antara partai Demokrat Kristen dan Komunis). Penjelasan-penjelasan ini lebih diminati se­cara serius ketimbang penjelasan yang me­nyatakan bahwa terorisme berasal dari ma­nipulasi yang dilakukan oleh kekuatan dari jauh. Penjelasan-penjelasan tersebut bisa menjelaskan kondisi yang mendorong ke­munculan logika tindakan teroristik, tetapi tidak membahas salah satu aspek utamanya, yakni persoalan pengelolaan makna realitas sosial atau komunitas yang dilakukan oleh aktor politik atau intelektual. Terorisme memengaruhi sistem politik, dan efeknya lebih spektakuler saat ia menye­rang demokrasi. Entah itu di level domestik atau internasional, terorisme menggeser ke­seimbangan di dalam tiga cabang kekuasaan pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudisial) dan juga menyebabkan ketegangan antar mereka. Secara khusus, terorisme menyulit­kan masing-masing pihak untuk memper­tahankan otonominya. Kecuali ada krisis negara menyeluruh, konsekuensi utama ter­orisme adalah memperkuat kekuatan ekse­kutif dengan mengorbankan cabang kekua­saan yudikatif yang mungkin terpaksa harus tunduk pada eksekutif. Karena alasan ini, terorisme adalah tantangan bagi demokrasi (Dror, 1983). Pengertian terrorism (terorisme) adalah Bagaimana pemerintah merespons? Per­tanyaan ini jarang dieksplorasi oleh ilmu politik dan sosial. Penegakan hukum adalah cara penting untuk mengatasi ancaman do­mestik dari kelompok separatis kiri atau kanan. Ia mengandalkan pada beberapa metode yang telah teruji, beberapa di anta­ranya bersifat universal (infiltrasi polisi dan menangkap tersangka) sedangkan metode lainnya mungkin tidak diterima di kultur politik tertentu.