Konflik sosial dan politik.

Pengertian unemployment (pengangguran) adalah penganggur­an berarti ada sejumlah signifikan orang de­wasa di dalam masyarakat, area geografi atau kelompok sosial yang mencari pekerjaan, dan prevalensi kondisi ini. Ini adalah ciri kronis masyarakat modern, yang didasarkan pada pekerjaan bergaji atau berupah. Kecu­ali selama 30 tahun setelah Perang Dunia II, masyarakat modern normalnya tidak bisa memberi cukup pekerjaan untuk populasi dewasa. Pengangguran sering menyebab­kan konflik sosial dan politik, serta tekanan psikologis dan sosial yang cukup besar. Kontroversi sosial dan politik tentang sebab dan akibat pengangguran, dan cara penang­gulangannya, berlangsung sengit terutama pada periode 1920-an dan 1930-an, dan juga pada 1970-an dan 1980-an, yang meru­pakan periode dengan angka pengangguran tinggi. Selama beberapa dekade terakhir, perhatian dialihkan ke masa depan lapangan kerja berbayar.

Pengangguran tersembu­nyi.

Pengangguran bukan persoalan dalam masyarakat berburu dan meramu; pengang­guran juga tidak dianggap sebagai problem dalam rezim ripe-Soviet di mana eksisten­sinya tidak diakui secara resmi. Dalam ma­syarakat tribal, kinerja aktivitas subsisten membutuhkan sedikit waktu, tanpa status khusus atau upah, dan tidak dianggap se­bagai bidang hidup terpisah. Negara tipe­Soviet juga tidak mengakui area tersendiri dalam masyarakat sipil, sebuah “ekonomi” di mana pekerja dipekerjakan terpisah dari negara. Karenanya, mereka tidak mengakui eksistensi pengangguran meskipun beragam bentuk “pengangguran tersembu­nyi” (lihat di bawah) tersebar luas. Hanya dengan munculnya masyarakat “pengang­guran” yang didasarkan pada Won ber­gaji—yang diorganisasikan pada skala besar berdasarkan LABOUR MARKS r dan diarahkan ke produksi pertanian, manufaktur dan jasa—barulah pengangguran mendapatkan signifikansi sosial, ekonomi dan politik (lihat INDusTitim, Soot-AN). Di bawah tekanan dari berkembangnya manufaktur yang pesat dan disiplin di pabrik, urbanisasi, pendidik­an wajib bagi anak dan pengesampingan wanita dari pasar kerja, kemampuan in­dividu untuk bertahan hidup dengan ber­pindah di antara pasar kerja formal dan sektor informal (seperti rumah tangga) menurun dengan cepat. Akibatnya, selama dekade terakhir abad ke-19, pencarian dan penjagaan lapangan kerja reguler—dan se­baliknya, pengangguran—menjadi aspek sentral bagi kehidupan manusia dan meru­pakan kondisi yang diperlukan untuk men­jaga pendapatan rumah tangga. Efek dari menganggur sering traumatik, personal, tidak hanya terbatas pada hilang­nya pendapatan dan daya beli. Juga ada efek personal, gender, usia, kolas, ripe pe­kerjaan, kehidupan sebelumnya dan tingkat pengangguran di dalam keluarga atau ling­kungan sekitarnya. Meskipun demikian, se­jumlah studi (lihat Pilgrim Trust, 1938; Ja­hoda et al., 1932; Kelvin dan Jarrett, 1985) telah menunjukkan ciri umum dari tekanan psikologis, sosial dan psikis yang dialami orang yang menganggur. Efek psikologis yang terkait dengan pengangguran antara lain penarikan diri, rendah diri, punts asa, malu, apati, depresi, tak berdaya, nierasa sia-sia, kehilangan tujuan, pasif, lesu dan tidak peduli. Efek sosialnya antara lain kemiskinan, hilangnya status, hilangnya disiplin dan rutinitas harian, isolasi sosial, gangguan kehidupan keluarga termasuk perceraian, perubahan pembagian kerja seksual, dan beragam bentuk perilaku anti­sosial seperti pencurian dan vandalisme. Efek psikisnya antara lain sakit, insomnia, Filsafat publik dominan di abad ke-19, yang masih kuat hingga 1940-an, adalah bahwa pengangguran adalah hal talc terelak­kan, terutama pengangguran jangka pendek, dan biasanya muncul dari ketidakmampuan personal dari si penganggur—entah itu ke­kurangan usaha atau inisiatif atau (menurut Malthus) karena kecenderungan mereka menghasilkan keluarga besar. Pandangan ini tercermin dalam pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik: bahwa ekonomi kapitalis pu­nya kecenderungan “alamiah” ke arah lull employment sebab, rnenurut Hukum Say, permintaan menciptakan permintaan, ya’kni penciptaan output secara otomatis akan menghasilkan permintaan. Saat penganggu­ran bertambah, yang menghasilkan tenaga kerja “menganggur” yang berlebihan, upah akan turun, dan membuka kesempatan lebih besar bagi pengangguran untuk mendapat pekerjaan. Tempi Marx dengan tegas menentang ide bahwa pengangguran di dalam masya­rakat kapitalis adalah fenomena sementara. Dalam Capita/ dia berpendapat bahwa pengangguran adalah problem struktural dasar yang terkait dengan proses akumu Iasi kapital dan eksploitas tenaga kerja oleh kapitalis. Masyarakat kapitalis cenderung mengalami krisis berulang sehingga tidal; ada kecenderungan otomatis untuk mem. tapkan keseimbangan full employment, seperti yang diklaim ekonom klasil«I.111 neoklasik. Ekonomi kapitalis hams incin pertahankan “cadangan angkatan kerja in dustrial” yang membuat tenaga kerja whin dalam tekanan. Ketika permintaan ekonw bertambah, permintaan akan tenaga 1.11.1 juga bertambah, dan karenanya ineredulcd cadangan angkatan kerja dan memperbesm harga tenaga kerja. Ketika upah 1.11).1 dari akumulasi kapital dan tingkat akunin Iasi itu sendiri akan jatuh, mengurangi p•i mintaan agregat, menekan aktivitas cko nomi dan meningkatkan cadangan tenaga kerja. Eksistensi cadangan kerja ini kare­nanya memastikan bahwa upah, meski naik tinggi, tidak akan mengancam profit. Marx membedakan tiga elemen dalam cadangan angkatan kerja: pekerja industri mengam­bang yang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain; kelompok pekerja laten di area agrikultural; dan populasi pekerja biasa stagnan yang berada di ambang batas garis kemiskinan. Penulis Marxis selanjutnya (se­perti Braverman, 1974) menunjukkan bahwa cadangan angkatan kerja ini dalam dekade terakhir ditambah oleh pekerja wanita dan imigran yang bergabung dalam pasar kerja untuk periode sementara (seperti Gastar­beiter,”buruh tamu,” di Jerman).­ Dengan adanya resesi ekonomi yang berulang-ulang setelah 1870-an, dan di ba­wah tekanan dari TRADE UNIONS, pengang­guran segera menjadi isu publik utama. Pada akhir abad ke-19 opini dari reformis sosial dan politik menyerukan jaminan negara akan full employment dan menolak interpretasi Marxis dan ortodoks terhadap problem ini. Solusi yang diusulkan berva­riasi. Banyak yang mendukung proteksion­isme atau wajib militer; yang lainnya men­dukung jaminan atas hak untuk bekerja, penciptaan lapangan kerja oleh pemerin­tah dan pajak progresif yang dikombina­sikan dengan kerja publik. Tetapi tidak ada teori alternatif pengangguran sampai 1930-an dan 1940-an. Karena adanya pengangguran massal pada 1920-an dan 1930-an, J. M. Keynes mengembangkan konsep permintaan eko­nomi agregat dan defisiensi permintaan (lihat KEYNESIANISIVI), dan teori pengang­gurannya oleh William Beveridge disinte­siskan ke dalam program demokrasi sosial untuk menciptakan lapangan kerja dalam karyanya Full Employment isi a Free So­ciety (1944). Da1am karya ini Beveridga mendukung jaminan atas full employment dari tenaga kerja dan kapital melalui regu­lasi WELFARE STATE untuk pasar kerja seb­agai bagian dari program sosial dan poli­tik untuk menciptakan sebuah masyarakat yang menjamin kebebasan dan keadilan untuk sennia orang. Pengertian unemployment (pengangguran) adalah Pandangan Beveridge mengenai negara kesejahteraan full em­ployment menjadi parameter diskusi pub­lik tentang pengangguran di masyarakat kapitalis selama 30 tahun selanjutnya. Penciptaan negara kesejahteraan full employment di banyak negara kapitalis berbarengan dengan periode pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, full employment, meningkatnya upah dan inflasi rendah pas­ca Perang Dunia II. Ketika dianggap perlu, pemerintah di negara-negara tersebut­terkadang di dalam kerangka perencanaan ekonomi indikatif dan kepemilikan negara ekstensif, seperti di Perancis—mengatur pengeluaran dan pajak untuk menjamin level permintaan ekonomi dan lapangan kerja yang tinggi. Konklusi yang diambil oleh kebanyakan pengamat dan pembuat kebijakan adalah bahwa karena pemerin­tah menggunakan manajemen permintaan Keynesian mampu membuat angka pengang­guran tetap rendah dan mempertahankan ke­makmuran, maka kebijakan ini harus tetap bisa menjaga kondisi yan.g menguntungkan ini. Sejumlah penulis berpendapat bahwa kondisi full employment pasca-Perang Du­nia II tergantung pada hubungannya dengan faktor ekonomi, sosial dan politik: kebijak­an perdagangan bebas dalam keuangan dan perdagangan internasional; stabilitas harga; dan pertumbuhan dan perkembang­an teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh ekonomi; serta kebijakan Keynesian (lihat, misalnya, Matthews, 1968).

Full employment. Pengertian unemployment (pengangguran) adalah

Full employment juga merupakan ke­bijakan resmi dari negara tipe-Soviet seba­gai bagian dari strategi ekonomi terpimpin yang didesain untuk mencapai industri­alisasi yang pesat dan membangun basis bagi masyarakat sosialis. Biasanya strategi ini—yang ditinggalkan oleh banyak negara sejak awal 1990-an—mengorbankan efisi­ensi ekonomi, tidak mengakui eksistensi pengangguran atau pasar tenaga kerja, dan mengalokasikan banyak tenaga kerja pada proyek dan industri (yang dijalankan negara) dan karenanya menutupi beragam pengangguran “terselubung.” Saat pengangguran massal muncul kem­bali di banyak negara Eropa Barat dan AS pada 1970-an, visi demokratik sosial Bev­eridge mulai dikecam oleh aliran Kanan Baru, yang pemikir utamanya yang membahas sebab-sebab pengangguran adalah ekonom­politik Milton Friedman (lihat CHICAGO ECO­NOMICS). Friedman, dengan menggunakan argumen dalam kerangka pemikiran Herbert Spencer dan yang lainnya, menegaskan bah­wa penyandaran diri pada negara birokra­tik untuk menjamin kesejahteraan individu telah menjadi tujuan sendiri, dan-karenanya bertentangan dengan tujuan memaksimalisa­sikan kebebasan dan pemerataan kesempat­an individual. Full employment tidak dapat dicapai melalui negara kesejahteraan karena tipe perencanaan dan regulasi negara yang di­rekomendasikan Beveridga dan Keynes akan mendistorsi mekanisme pasar dalam menen­tukan upah, harga, investasi dan distribusi pekerjaan bergaji. Pengertian unemployment (pengangguran) adalah Secara spesifik, Friedman mengatakan bahwa setiap kebijakan moneter atau fiskal yang dimaksudkan untuk mere­duksi angka pengangguran di bawah apa yang dinamakannya tingkat “natural” pada akhirnya akan mempercepat inflasi. Pemerin­ta h sebaiknya mem bangun dan memperta han­kan kontrol ketat atas suplai uang (untuk mengendalikan inflasi); pemerintah harus menggunakan strategi lapangan kerja pasar bebas yang dimaksudkan untuk mengurangi “kekakuan struktural” di dalam perekono­mian dan dalam perdagangan intemasioanl, mengurangi intervensi negara dalam pereko­nomian dan menurunkan ukuran dan biaya negara kesejahteraan birokratik. Dengan cara ini, persaingan bebas akan menjamin level lapangan kerja yang tinggi. Pendekatan pasar bebas untuk pengang­gu ran ini memengaruhi kebijakan pemerintah pada 1980-an, khususnya di Inggris dan AS, tetapi seperti halnya negara kesejahtera­an, mereka menghadapi banyak persoalan dalam mereduksi level pengangguran.