Teori sosial sistematis.

Pengertian values (nilai-nilai) adalah Dalam pengertian prinsip moral dan lainnya, nilai-nilai menjadi fokus dari diskusi pada tiga level utama teori sosial. Pertama, nilai-nilai muncul sebagai objek penelitian, seperti dalam diskusi nilai tukar dari nilai materialis hingga postmodernis. Kedua, nilai-nilai adalah kategori sentral bagi beberapa perspektif teoretis dalam sosiologi, khususnya fungsionalisme-struk­tural. Ketiga, teori sosial membahas problem filosofis dari relasi antara pernyataan fak­tual dan evaluatif dalam refleksi metodologis yang mengangkat isu fundamental hubung­an antara teori sosial sistematis dengan orien­tasi normatif dan komitmennya.

Orientasi tindakan normatif.

Studi sistematis terhadap nilai sebagai objek tergantung pada pengertian diversi­tas yang dikemukakan oleh riset sosiologis dan antropologis dan oleh dekonstruksi filosofis terhadap klaim universalitasnya. Di akhir abad ke-19 di Eropa, Nietzsche merupakan tokoh sentral dalam perkem­bangan ini, namun pemikir lainnya, teruta­ma R. H. Lotze (1817-1881) juga penting dalam memberi penjelasan tentang subjek­ tivitas nilai-nilai yang dikembangkan se­cara paralel dengan penjelasan subjektivis tentang VAI,UE ekonomi. Emile Durkheim tetap merupakan con­toh paradigmatik dari studi ilmiah terha­dap nilai sebagai “fakta moral”; apa yang d inamakannya conscience collective berarti kesadaran sekaligus kata hati, dan makna ganda ini menunjukkan keutamaan nilai dalam integrasi sosial. Melalui pengaruh dari Structure of Social Action (1937) karya Talcott Parsons dan konsep Malinowski tentang charter sosial, ide bahwa integrasi sosial dijaga lewat sistem nilai bersama, yang rnenjadi ide yang mendominasi fung­sionalisme di Amerika Utara. Parsons bera­da di antara pandangan “orientasi tindakan normatif” dalam pengertian bahwa aktor memilih di antara alternatif-alternatif yang tersedia, dan sebuah konsep di mana, agar tatanan sosial terjaga (“problem Hobbes­ian” ) tindakan-tindakan sebagian besar mesti diorientasikan ke sistem nilai norma­tif bersama. Kita dapat melihat integrasi sosial sebagai sesuatu yang terjadi dengan cara yang lebih otomatis tanpa merujuk pada konsensus nilai, seperti ditunjukan artikel David Lockwood (1964), dan apa yang disebut Lockwood sebagai integrasi sosial yang berbeda dengan proses mekanis “integrasi sistem” bisa dilihat sebagai ar­gumentasi dan formasi konsensus (Jurgen Habermas) ketimbang sebagai penerimaan sistem nilai yang sudah dibuat. Namun dalam praktiknya, FuNcrioN­ALISM didasarkan pada postulat konsensus nilai sebagai mekanisme utama penginte­grasi. Kejatuhannya diawali dengan dibukti­kannya adanya variasi subkultural dalam nilai-nilai di dalam sosiologi penyimpangan dan sosiologi pemuda, dan pada 1960-an dilengkapi dengan kebangkitan subkultur menjadi gerakan oposisi politik radikal dan kultivasi gaya hidup alternatif. Ka ena harus mengakui adanya diversitas nil ‘, fungsion­alisme-struktural meredup selama beberapa waktu; kebangkitannya, pertama di Jer­man (Barat) dan kini di AS, adalah melalui kerangka model sistem dan kognitivis yang canggih. Sementara itu teori sostal Marx is­Leninis di masyara kat sosialis menyambut baik tema sistem nilai hersama sembari menolak teori fungsionalis dan penekanan “idealis” pada keutamaan nilai. Konteks teoretis ini rnenjadi latar be­lakang bagi banyak studi sosiologis dan sosial-psikologis terhadap sistem nilai, yang fokusnya pada data subjektif cocok dengan alat riset survei ini. Tetapi baik itu di dalam sosiologi maupun ilmu politik, generalitas tentang sistem nilai di satu sisi dan registrasi detail dari opini tertentu di sisi lain mening­galkan gap di mana seseorang mungkin akan mengharapkan adanya sosiologi etika atau orientasi politik. sebagian dari daya tarik kar­ya Michel Foucault mungkin adalah karena dia mengawali dengan mengisi gap ini dalam studinya tentang hukuman dan seksualitas; dan Pierre Bourdieu, yang datang dari tradisi antropologi yang selalu sensitif terhadap isu ini, juga memberi kontribusi penting dengan membangkitkan kembali gagasan “habitus,” sebuah cara bertindak atau berperilaku. Salah satu aspek studi empiris terhadap nilai yang layak disebutkan di sini adalah tesis yang dikembangkan oleh R. F. Ingle­hart yang menyatakan bahwa masyarakat modern, dan terutama anggota muda dari masyarakat itu, makin tertarik dengan ni­lai-nilai postmaterialis seperti kebebasan berekspresi dan kualitas kehidupan dengan meninggalkan isu-isu pertumbuhan ekono­mi, full employment dan kemajuan mate­rial. Meskipun tesis ini banyak diperdebat­kan, ia tampaknya menunjukkan perbedaan dalam nilai politik antara gerakan kiri lama dan baru, antara sosialis kelas menengah dan kelas buruh dan antara pendukung gerakan sosialis dan gerakan hijau. Yang le­bih ambisius, Ulrich Beck dan yang lainnya menyatakan bahwa konflik distribusional yang menjadi karakteristik masyarakat industri dan tampak jelas dalam konflik sistematis antara buruh dan kapital cende­rung digantikan oleh karakteristik produk kepentingan individual yang berubah-ubah dan kompleks dan bahaya (lingkungan) yang ditanggung bersama. Sedangkan mengenai peran metodologis dari nilai dalam pemikiran sosial dan ilmu sosial, abad ke-20 menyaksikan kelanjutan posisi yang muncul pada akhir abad sembilan belas. Kita secara umum bisa membedakan tradisi Comtean-positivis (lihat PosmvIsm) yang dijalankan oleh Durkheim, di mana ilmu objektif dapat memberi tahu kita apa­apa yang normal dan yang patologis di dalam masyarakat kita dan bagaimana ilmu ini bisa memberikan petunjuk pemulihannya; tra­disi Weberian yang kuat secara teori dan ber­usaha untuk membedakan antara pernyataan faktual dan evaluatif (sambil mengakui peran dari nilai-nilai dalam mengarahkan penelitian ilmiah); dan penekanan Marxis pada kesatu­an analisis dan preskripsi dalam kritik.

Fenomena kultural. Pengertian values (nilai-nilai) adalah

Posisi positivis awal selalu mengalami kesulitan membuat diagnosis yang masuk akal; dalam praktiknya, intervensi sosial teknokratik lebih sering dijustifikasi de­ngan versi sederhana pemisahan fakta-ni­lai yang hanya melihat penilaian atas nilai sebagai hal di luar sains dan memperlaku­kan nilai sebagai fakta yang dicatat dan dijelaskan, dalam kalkulasi keuntungan hasil kebijakan alternatif. Posisi Max Weber jauh lebih rumit. Dia menerima gagasan Heinrich Rickert bahwa apa yang mencirikan fenomena kultural, yang berbeda dari fenomena ilmu “alam,” adalah relasinya dengan nilai-nilai kita, bukan de­ngan seperangkat kaidah umum. Meskipun dia memodifikasi warisan Rickert, dan meng­ubah pandangan sosiologinya, Weber tetap membedakan antara konsep klasifikasi atau penggunaan konsep dengan konsep tipe-ideal. IDEAL TYPE adalah tidak ideal dalam pengertian evaluatif, tetapi merepresentasikan aksentuasi fenomena dalam realitas dalam hubungan­nya dengan sudut pandang spesifik (dan di­tentukan oleh nilai) dari mereka yang tertarik pada fenomena tersebut. Meskipun demikian (atau karenanya), Weber berpendapat bahwa adalah masih mungkin untuk membedakan antara pernyataan ilmiah dengan ekspresi nilai yang tidak punya tempat dalam sains. Sains tidak bisa memberi tahu kita apa yang seharusnya kita inginkan, tetapi hanya (mungkin) memberi tahu apa yang kita ingin­kan dan bagaimana cara mendapatkannya serta dengan apa kita mendapatkannya. Apa pun harga yang pantas dibayarkan adalah persoalan keputusan kita. Pengertian values (nilai-nilai) adalah Memercayai hal sebaliknya bukan hanya berarti akan meng­acaukan sains dengan nilai, tetapi juga me­lepaskan tanggung jawab moral untuk me­milih antara kebaikan dan kejahatan, sistem nilai alternatif, yang dengannya manusia berhadapan dengan dunia modern. Dan kita seharusnya menentukan pilihan ini: bebas­nilai bukan berarti ketidakpedulian moral. Pandangan Weber, dalam bentuk seder­hana, mungkin merupakan ortodoksi domi­nan dari ilmu sosial abad ke-20—walaupun lebih mudah memproklamirkan sains yang bebas-nilai ketimbang mempraktikkannya, seperti dijelaskan oleh teori IDEOLOGY. Bah­kan ilmuwan sosial yang paling kuat sekali­pun, seperti Austro-Marxis, Max Adler, menerima perlunya pemisahan fakta dan nilai (lihat AusTRo-MARxIsm). Tetapi secara keseluruhan Marxis (kecuali mereka yang menerima prinsip partisan) tertarik oleh gagasan kesatuan sains dan (usulan) prak­tik transformatif yang ada di dalam gagasan kritik Marx. Capital, misalnya, merupakan karya ilmiah ekonomi politik sekaligus kri­tik ekonomi politik dan kritik ekonomi dan masyarakat kapitalisme yang dimaksudkan untuk mencari sistem yang lebih baik. Teori kritis dari FRANKFURT SCHOOL Me­ngemukakan argumen tersebut dan menekan­kan, seperti dilakukan Marx, keterkaitan aktivitas keilmuan dengan bidang praktik manusia dan juga menegaskan kemustahilan untuk melepaskan aktivitas itu dari konteks ini, yang oleh Habermas dinamakan “ra­sionalisme yang dipecah secara positivistik.” Pengertian values (nilai-nilai) adalah Argumen yang lebih spesifik dikemukakan oleh Roy Edgley dan Roy Bhaskar, yang menyatakan bahwa seseorang dapat beralih dari menunujukkan kesalahan dari suatu keyakinan tentang masyarakat ke kritik situasi masyarakat yang mempertahankan keyakinan yang keliru tersebut. Diskusi tentang nilai-nilai tampaknya dipengaruhi oleh tiga hal. Di satu sisi, ke­ mungkinan untuk memisahkan pernyataan faktual dengan evaluatif, khususnya dalam pemikiran sosial, tampaknya kurang men­janjikan ketimbang dalam bidang yang amat dipengaruhi oleh positivisme logis. Di lain pihak, Marxisme dan sumber keyakinan dan komitmen politik lainnya tampaknya sedang redup, dan selama beberapa waktu relativ­isme postmodern memperlakukan diskusi nilai-nilai sebagai hal yang tidak menarik­sebelum munculnya ketertarikan pada etika postmodern (Bauman, 1993). Yang lebih menjanjikan, ada tendensi ketiga, ke arah GLOBALIZATION nilai-nilai; jarang ada peme­rintah di masa sekarang berani menyangkal demokrasi, hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Erosi kediktatoran sosialis negara yang mungkin lebih jelas ketimbang negara kapitalis demokratik tampaknya menunjukkan tanda-tanda tendensi ini, De­mikian pula fundamentalisme antimodern di beberapa belahan dunia. Tetapi mungkin ini hanya fenomena jangka pendek. Ditinggal­kannya harapan untuk mendapatkan dasar nilai-nilai universal bukan berarti pengabai­an usaha untuk mendorong generalisasi ni­lai-nilai yang tampaknya valid.