Negara pelayanan sosial.

Pengertian welfare state (negana kesejahteraan) adalah Istilah ini berasal dari Inggris dan sering dipakai secara longgar. Istilah ini dipakai luas baik itu dalam lingkaran jurnalistik maupun akademik pasca-Perang Dunia II. Istilah ini bertujuan mendeskripsikan sebuah negara yang, bertentangan dengan “nigh watch­man state” abad ke-19, terutama memerha­tikan perlindungan properti, atau “power state” abad ke-20, terutama pada Perang Dunia II ingin meraih kemenangan total, yang menggunakan aparatur negara un­tuk menyusun, mengimplementasikan dan membiayai kebijakan yang didesain untuk mempromosikan kepentingan sosial kolektif dari anggotanya. Negara ini akan melenyap­kan apa yang oleh William Beveridge, yang tidak menyukai istilah itu, dinamakan lima kejahatan hesar yakni keinginan, penyakit, kebodohan, kemiskinan dan penganggur­an. Negara akan secara sengaja mencam­puri dengan membatasi atau memodifikasi konsekuensi dari pelaksanaan pasar bebas dalam situasi di mana individu dan keluar­ga berhadapan dengan kontingensi sosial yang dianggap berada di luar kontrol mere­ka, khususnya pengangguran, penyakit dan usia tua. Akan tetapi ini akan lebih dari apa yang sebelum Perang Dunia II disebut seba­gai “negara pelayanan sosial” sebab dalam kaitannya dengan rentang pelayanan sosial yang disepakati, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, ia akan menawa an pelayanan terbaik yang komprehensif kepada semua warga negara tan­pa membedakan status dan kelas. Negara ini akan punya aspek redistributif melalui mekanisme pajak.

Liberalisme baru. Pengertian welfare state (negana kesejahteraan) adalah

Asal usul negara kesejahteraan sudah ada sejak penciptaan “pelayanan sosial” yang disediakan oleh negara setelah indus­trialisasi di abad 19, dengan penekanan khu­sus pada Bismarckian Jerman dan Inggris di awal abad 20. Ada banyak pandangan yang berbeda, bahkan saling bertentangan, di dalam pemikiran ini, antara lain pater­nalisme konservatif, “liberalisme baru,” Fabian dan beberapa cabang sosialisme dan feminisme. Tetapi ketika warga dimobilisa­sikan selama Perang Dunia II dan ada aso­siasi erat antara perang dan kesejahteraan pelayanan sosial tak lagi dianggap sebagai bentuk bantuan bagi orang miskin. Ada juga potensi konsensus—pada masa dan setelah perang—bahwa perubahan ini adalah demi kebaikan, sehingga pada 1949 manifesto Partai Konservatif Inggris, The Right Road for Britain, rnenyatakan bahwa pelayanan tersebut merupakan “sistem kooperatif ban­tuan bersama yang disediakan oleh seluruh bangsa dan didesain untuk memberi seluruh kebutuhan dasar minimum keamanan, pe­rumahan, kesempatan, pekerjaan dan stan­dar hidup dan kewajiban kita adalah men­jaga agar hal-hal tersebut tidak gagal.” Pandangan akademik mengenai nega­ra kesejahteraan dikemukakan oleh sosio­log T. H. Marshall, yang berpendapat bahwa jika kebijakan pelayanan sosial dianggap sebagai kebijakan remedial un­tuk menangani masyarakat kelas bawah, maka ia kini harus membangun kembali model kebijakannya. Negara kesejahtera­an adalah kulminasi dari proses panjang yang dimulai dengan penegasan hak sipil, melalui perjuangan hak-hak politik, dan berakhir dengan identifikasi dan pene­gakan hak-hak sosial. Pengertian welfare state (negana kesejahteraan) adalah Marshall percaya bahwa dalam menerangkan kemunculan negara kesejahteraan adalah penting untuk memfokuskan diri pada perluasan gagasan CMZENSHIP ketimbang pada peningkatan cakupan kekuasaan negara. Ini adalah perspektif Inggris, dan istilah “negara kesejahteraan” tidak disepakati di semua negara, terutama AS, dan tidak me­miliki dasar historis yang sama, terutama di Jerman, yang punya tradisi Sozialpolitik yang panjang. Istilah ini dapat selalu dipakai secara peyoratif atau positif dengan me­misahkan kata “negara” dan “kesejahtera­an.” Akan tetapi, konsep ini menjadi di­anggap universal di luar negeri komunis bahkan di kawasan yang tidak mengalami industrialisasi skala besar. Meski “negara kesejahteraan lengkap” tidak eksis, Piet Thoenes, seorang sosiolog Inggris, menulis pada 1962 bahwa “elemen dari negara kese­jahteraan dapat ditemukan dalam “bentuk yang lebih terisolasi” di Prancis, Italia, Jer­man dan AS. Negara lainnya adalah Swedia dan Selandia Baru. Selama Perang Dunia II, International Labour Conference di Philadelphia men­catat adanya “keinginan mendalam” dari orang di mana saja untuk “membebaskan diri dari ketakutan akan keinginan” dan mengklaim bahwa setelah perang rele­vansi frasa “masyarakat internasional” akan dinilai berdasarkan “kebaikan dan kesejahteran manusia”; dan enam tahun kemudian pada 1950 International Labour Office mencatat ada “gerakan di mana­mana” yang ingin menciptakan “organisa­si baru untuk keamanan sosial, yang dapat dideskripsikan hanya sebagai pelayanan publik untuk warga secara keseluruhan.” Namun pada akhir 1950-an ada bukti problem yang terkait dengan ekonomi dan politik negara kesejahteraan dan muncul kritik awal terhadap konsep ini dari alir­an kiri dan kanan. Misalnya, pada 1951 pemerintahan Partai Buruh di Inggris mem­batasi pengeluaran kesejahteraan dan mem­perkenalkan biaya pembuatan gigi palsu dan kacamata; dan dalam koleksi esai yang dipublikasikan pada 1958 Richard Titmuss, yang melakukan studi detail atas pergeseran kebijakan sosial di Inggris selama Perang Dunia II, menyatakan bahwa kebijakan pascaperang lebih menguntungkan kelas menengah ke atas. Pengertian welfare state (negana kesejahteraan) adalah Selama 10 tahun berikutnya kritik ter­hadap konsep dan praktik negara kesejahter­aan dipertajam setelah isu manajemen dite­mukan dan basis ekonomi dari pengeluaran kesejahteraan mulai terancam. Ancaman ini berubah menjadi reaksi selama 1970-an setelah inflasi menaikkan pengeluaran, dan muncul usaha untuk mengurangi pengelu­aran publik. Akibatnya adalah “krisis negara kesejahteraan.” Ini adalah krisis nilai-nilai dan keuangan atau manajemen. Menurut British Green Paper on Social Security (1988), “Provisi negara berperan penting dalam mendukung dan mempertahankan individu; akan tetapi ini tidak boleh mengurangi ke­mandirian dan menghambat provisi atau tanggung jawab individual.”