PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

By On Wednesday, August 26th, 2015 Categories : Bikers Pintar

Masalah kriminalisasi akan berkembang terus mengikuti perkembangan masyarakat. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum masyarakat sudah amat mendesak untuk menjadikan suatu korporasi (badan hukum) sebagai subjek tindak pidana di samping orang pribadi (recht person) dalam hukum pidana (KUHP) Indonesia.

Masalah yang timbul apakah yang dapat dijadikan dasar untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi (badan hukum) sebagai subjek delik dan bagaimana menentukan “kesalahan” yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana suatu korporasi. Dalam mengatasi hal ini untuk tindak pidana yang merugikan kepentingan masya-rakat, baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial dapat digunakanlah konsep “strict liability dan vicarious liability” sebagai pengecualian dari azas kulpabilitas. Pembangunan dan modernisasi, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk dikehendaki dalam ruang lingkup pembangunan, pada kalikatnya adalah perubahan sosial berencana, pembangunan hukum telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan sekalipun perencanaan di bidang ekonomi merupakan aspek yang menonjol. la menghendaki agar hukum dapat dijadikan sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat, baik secara fisik maupun secara spiritual (Satjipto Raharjo, 1980 : 5). Perubahan atau ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun oleh karena itu, jika perubahan hendak dilakukan secara teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan (Mochtar Kusumaatmaja, 1976 : 13). Hal yang senada juga dikemukakan oleh Sudarto, 1986 : 68). Kebutuhan akan hukum dalam pembangunan dan modernisasi, terlihat jelas dalam arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR Rl Nomor : ll/MPR/1993) tentang pembangunan di bidang hukum antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu upaya pembaharuan di bidang hukum yang sampai kini terus dilakukan adalah pembaharuan di bidang hukum pidana, dengan tujuan utama menciptakan kodifikasi hukum pidana yang baru, untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang sampai saat ini masih berlaku yang merupakan warisan kolonial, yakni Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie tahun 1915 yang merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht negeri Belanda tahun 1886. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa keharusan untuk memperbaiki hukum pidana disebabkan oleh perkembangan kriminalitas yang mempunyai keterkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang mengalami proses modernisasi (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 : 88). Keterkaitan antara perubahan hukum pidana dengan perubahan sosial juga dikemukakan oleh S. Balakrishnan sebagai berikut :

Hukum pidana sedang berubah dan seharusnya memerlukan perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Hal ini benar tidak hanya perubahan apa yang dinyatakan atau dirumuskan sebagai suatu kejahatan untuk suatu kejahatan, karena gagasan-gagasan mengenai pidana juga telah berusaha sesuai dengan perubahanperubahan itu terutama dalam hal pandangan hidup tentang moral dan kemasyarakatan. (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984 : 89).

Pendapat-pendapat di atas, ingin mengemukakan bahwa masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, sehingga apa yang tercermin dalam undang-undang hukum pidana tidak sesuai lagi dan perlu disesuaikan. Perubahan-perubahan nilai dan sikap anggota masyarakat menurut Lawrence M.Friedman disebut dengan kultur hukum (1969 : 1003) menurut Wolfgang Friedman perubahan nilai menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana (Rusli Effendi Abidin, 1986 : 65). Berdasarkan pada pendapat-pendapat di atas, dapatlah dikemukakan bahwa pembaharuan hukum Indonesia, dihadapkan kepada persoalan kriminalisasi sebagai wujud dinamika pidana dalam hubungannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam ruang lingkup politik kriminal, proses kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal sebagai alternatif. Di samping menggiatkan usaha-usaha non penal (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984 : 149). Proses kriminalisasi di Indonesia terus berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang dan tidak akan berhenti. Hal ini dapat difahami dengan dikeluarkannya undang-undang No.1 tahun 1946 dan munculnya undang-undang pidana di luar KUHP, antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU Darurat No.7 Drt tahun 1955), undang-undang No.11/PNPS/1 63 tentang tindak Pidana Subversi, undangundang No.9 tahun 1976 tentang Narkotika dan undang-undang No. 9 tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang di luar KUHP tersebut, terkandung suatu persoalan yang periu disoroti dan dikaji secara mendalam, yakni menyangkut pidana dan pertanggungjawaban pidana suatu korporasi yang aktivitasnya dijalankan oleh pengurus seperti manager, direktur dari suatu korporasi. Dalam ruang lingkup ini, permasalahannya jelas menyangkut tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana yakni tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dipidana (Muladi 1985 : 5). Dalam proses pembaharuan hukum pidana (KUHP), ketiga masalah pokok tersebut mempunyai persoalan sendiri-sendiri, yang satu sama lain saling berkaitan erat dengan hak-hak asasi, maka persoalannya akan menyangkut hal-hal pokok tentang perbuatan yang dilarang, akan menyangkut masalah kriminalisasi, yakni perbuatanperbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan apabila dilakukan oleh korporasi.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI | ADP | 4.5