PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA

By On Thursday, September 24th, 2015 Categories : Bikers Pintar

Sebagai bangsa yang hidup di tengah-tengah pergaulan bangsa-bangsa di dunia, bangsa Indonesia telah menyatakan tujuan nasionalnya sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 beserta prinsipprinsip dasar yang dipergunakan untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Prinsip-prinsip dasar tersebut melahirkan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang secara bulat tertuang dalam Wawasan Nusantara. Dengan Wawasan Nusantara ini bangsa Indonesia mempunyai cara pandang bahwa wilayah daratan, perairan dan ruang udara baik yang merupakan kedaulatan maupun yang merupakan kawasan kepentingan adalah se-bagai satu kesatuan yang utuh dan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia serta perdamaian bagi seluruh umat manusia.
Dalam perikehidupan bangsa Indonesia, pendayagunaan ruang udara nasional hanya akan dapat diwujudkan dan berperan serta secara nyata dalam pembangunan nasional jika upaya pendayagunaan ruang udara nasional dikembangkan secara berlanjut yang mampu memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan cita-cita nasional, sebab ruang udara memiliki keunggulan ekonomis seperti untuk transportasi, komunikasi, telekomunikasi dan sebagainya.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pendayagunaan ruang udara telah memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi pembangunan nasional dan untuk uraian lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini:
1. Aspek Ekonomi
Wilayah ruang udara Indonesia dapat dipandang sebagai ruang wilayah (coelum) yang merupakan bagian integral wilayah Indonesia. Tetapi dapat juga dipandang sebagai ruang gerak (medium) bagi aktivitas penerbangan. Sebagai medium, wilayah ruang udara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar bagi upaya memajukan kesejahteraan bangsa, yang sudah tentu kebijaksanaan dalam pendayagunaan ruang udara nasional sejalan dengan kebijaksanaan pengembangan penerbangan nasional. Dengan adanya potensi yang sangat besar dapat terwujud dalam kekuatan riil jika seperangkat wahana angkutan udara nasional dapat dibangun secara profesional. Sehubungan dengan didayagunakannya medium udara secara profe-sional akan dapat meningkatkan aspek ekonomi (kesejahteraan) rakyat secara keseluruhan sebab potensi yang terkandung dalam penerbangan memiliki nilai ekonomi dan aset yang cukup besar antara lain :
a. Sebagai urat nadi penghubung antara pusat dengan daerah, antar daerah dan intra daerah. Urat nadi penghubung ini tidak hanya memperlancar roda perekonomian nasional tetapi kesejahteraan rakyat secara luas, mencakup berbagai aspek pengembangan budaya, wawasan nusantara dan pembangunan politik rakyat.
b. Sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum dikembangkan dalam upaya peningkatan dan pemerataan pem-bangunan serta hasil-hasilnya.
c. Sebagai penunjang dan sekaligus menciptakan kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari kese-luruhan pelosok tanah air yang sangat berarti bagi pengembangan ekonomi dan pariwisata. Dengan keunggulan komparatif tersebut, kedudukan geografi Indo-nesia sangat mendukung pendayagunaan wilayah ruang udara Indonesia dalam rangka upaya pengembangan penerbangan inter-nasional yang didukung oleh kekuatan industri penerbangan nasional dan peningkatan sumber daya manusia dengan alasan-alasan sebagai berikut:
a. Sifat hakiki penerbangan yang sangat “trans border”, artinya pada era globalisasi ini, penerbangan semakin ditandai dengan istilah “The global, indivisible character of modern day air transport”.
b. Jaringan penerbangan yang “indivisible” itu terdiri di atas sistem yang didasarkan pada pengakuan setiap negara memiliki kedaulatan yang “complete and exclusive”. Perwujudan suatu kedaulatan itu adalah masing-masing negara berhak penuh untuk mengendalikan wilayah udaranya, dan tidak satupun pesawat udara asing dapat mempergunakan ruang udara nasional suatu negara tanpa ijin terlebih dahulu dari negara kolong tersebut.
Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, pengembangan industri pesawat terbang telah memperoleh perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Pada tahun 1976, Indonesia telah membangun Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) secara lebih sistematis dan terarah dengan menerapkan strategi tahapan transportasi industri, yaitu dengan menerapkan teknologi yang sudah ada untuk membuat produk yang ada, mengintegrasikan teknologi yang ada untuk menghasilkan produk baru, mengembangkan teknologi baru untuk menghasilkan produk baru, dan melakukan penelitian dasar untuk menghasilkan produk masa depan.13
Sampai akhir PJP-I telah berhasil diproduksi sejumlah pesawat terbang dari berbagai jenis, yaitu pesawat terbang jenis CN 212, CN 235, helikopter jenis N Bel 412, NBO 105, dan NAS 332. Pesawat terbang dan helikopter tersebut setelah dipergunakan di dalam negeri juga dipergunakan untuk keperluan sipit maupun militer, dan telah diekspor ke luar negeri. Sejak tahun 1986, telah diproduksi dan diekspor komponen pesawat F 16, Boeing 737 dan Boeing 767 ke negara-negara maju. Industri transportasi penerbangan saat ini menjadi salah satu industri yang sangat diharapkan dapat menghasilkan devisa negara yang sangat besar. Dalam kaitan ini, pengembangan rancang bangun dan perekayasaan pesawat komuter kecepatan tinggi N 250 telah dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi permintaan pasar dan mampu bersaing dengan pesawat negara lain untuk kategori penerbangan jarak pendek kelas 50 80 penumpang. Prospek pemasaran N 250 sampai saat ini cukup menggembirakan, sebab Pesawat N 250 ini selain akan digunakan dalam negeri, juga telah memperoleh pesanan dari pihak luar negeri. Pada akhir PJP-I, jumlah pesawat bersayap berat maksimum tinggal landas di atas 10 ton sebanyak 215 unit, pesawat bersayap berat di bawah 10 ton sebanyak 412 unit, helikopter se-banyak 211 unit. Sedangkan jumlah pesawat udara yang dimiliki oleh perusahaan penerbangan untuk pelayanan komersial berjadwal pada akhir Pelita V berjumlah 253 unit.
Sehubungan dengan itu, Bandar Udara (Bandara) sebagai salah satu perangkat yang menyelenggarakan kegiatan transportasi udara, mempunyai peranan sebagai simpul jaringan rute penerbangan. Di seluruh Indonesia, saat ini terdapat kurang lebih 400 buah bandara. Dari jumlah tersebut 146 bandara telah mempunyai kelas dengan kemampuan dalam jumlah kumulatif 6 bandara untuk B-747, 9 bandara untuk DC-10 dan A-300, 20 bandara untuk DC-9 dan B-737, 39 bandara untuk F-28, 55 bandara untuk F-27 dan CN-235. Dari seluruh bandara yang ada di Indo-nesia tersebut bandara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berjumlah 100 bandara, dikelola oleh BUMN ber-jumlah 14 bandara, dikelola bersama antara sipii dan militer ber-jumlah 9 bandara dan sisanya milik Pemerintah Daerah, misi keagamaan, perkebunan dan Iain-Iain.
Dalam kaitan ini telah dilakukan perencanaan “New Communi-cations, navigation and Surveilance System (New CNS System)” atau “Future Air Navigation System (FANS)”, dengan melakukan persiapan-persiapan yang meliputi kegiatan program pentahapan, perancangan pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras, penyediaan dana dan sumber daya manusia. Persiapan tersebut dimulai dengan studi yang hasilnya akan merupakan panduan dalam mereaiisasikan FANS agar dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tepat dan benar. Saat ini studi-studi tersebut sedang berlangsung dan masih akan terus berlanjut mengenai konfigurasi FANS yang akan dipilih dan diterapkan.
2. Aspek Pelestarian Lingkungan
Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari kemajuan IPTEK penerbangan membawa konsekuensi berupa pencemaran udara. Pencemaran udara bukan hanya dialami oleh negara-negara maju tetapi dialami juga oleh ne-gara-negara yang sedang berkembang. Pencegahan pencemar-an udara dalam prakteknya dilaku-kan melalui konvensi atau perjanjian bilateral, multilateral dengan negara lain, Ruang udara mengandung zat yang sangat vital sehingga menghasilkan adanya kehidupan di atas bumi, oleh karena itu zat-zat alam seperti ozon perlu dijaga kelestariannya agar jangan sampai terganggu akibat dari pencemaran di udara. Bagian wilayah ruang udara yang terdiri atas lapisan ozon tampaknya mulai dipermasalahkan status hukumnya saat ini. Pencegahan terhadap kerusakan lapisan ozon ini kelihatan sangat efektif jika dilakukan melalui kerja sama internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 ditegaskan bahwa untuk mencegah terganggunya kelestarian lingkungan hidup, setiap pesawat udara wajib memenuhi persyaratan ambang batas tingkat kebisingan. Dalam kaitan ini standar dan rekomendasi dari ICAO perlu dijadikan rujukan upaya penanggulangan kebisingan suara di bandara atau di ruang udara yang langsung dapat dilaksanakan oleh pengelola bandara antara lain :
a. Pembatasan waktu malam hari dan jumlah pesawat udara yang diizinkan oleh pengelola bandara, sesuai dengan persyaratan emisi udara;
b. Pembatasan waktu siang hari oleh pesawat udara yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi suara;
c. Pembatasan jam beroperasinya bandara;
d. Perubahan lokasi atau operasi ground run-up areas;
e. Pembatasan jumlah pesawat udara( yang memenuhi sertifikasi)
f. Program menambah operasi pesawat yang memenuhi sertifikasi.
3. Aspek Pertahanan Keamanan
Kepentingan bangsa ataupun negara selalu dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kesejahteraan dan sisi pertahanan keamanan yang satu sama lain mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Sejak dari awal, diperkirakan juga akan berlangsung pada masa mendatang, kepentingan yang menyangkut kesejahteraan dan pertahanan keamanan ini selalu melekat dalam maksud dan tujuan upaya pendayagunaan ruang udara oleh negara-negara. Ruang udara yang merupakan wilayah kedaulatan dengan ditopang kemajuan IPTEK dalam pendayagunaannya, masing-masing stratum dalam mengisi elemen dari kesejahteraan maupun keamanan mempunyai fungsi dan peranan. Upaya pendayagunaan ruang udara baik yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun pertahanan keamanan, saat ini dan diharapkan akan terus meningkat dalam kurun waktu 25 tahun mendatang, khususnya antara lain : penerbangan (transportasi udara), navigasi dan penentuan posisi, telekomunikasi, penginderaan jauh untuk observasi bumi dan atmosfir serta lautan, percobaan pengelolaan bahan de-ngan memanfaatkan kondisi ruang udara dan pertahanan keamanan.
Seperti diketahui bahwa ke-daulatan negara di ruang udara erat kaitannya dengan masalah pertahanan keamanan negara artinya berkaitan dengan masalah eksistensi wilayah negara yang tediri dari wilayah daratan, lautan dan ruang udara.
Karena lingkungan hidup (lebensraum) dari negara meliputi tiga dimensi, maka spektrum hankam negara sangat luas yaitu meliputi isu atau masalah kedaulatan dan penegakan yang terkait erat dengan hankam negara di ruang udara yang mempunyai karakteristik yang diatur dalam dua rejim hukum yang berbeda yaitu hukum udara dan hukum antariksa. Adapun esensi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 pasal 30 ayat 3. beserta penjelasannya ditegaskan bahwa TNI AU bertugas menegakkan kedaulatan negara di dirgantara, termasuk GSO. Menurut pandangan dari Dephankam, penafsiran pasal tersebut di atas bukanlah merupakan klaim kedaulatan atas GSO, sebab GSO merupakan kawasan kepentingan nasional yang perlu diamankan. Sejalan dengan pandangan dari Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, menegaskan bahwa sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh di wilayah udaranya. Penegasan ini adalah kewenangan dan tanggung jawab negara Indonesia untuk mengatur penggunaan wilayah udara yang merupakan bagian dari wilayah dir-gantara Indonesia, sedangkan ma-salah kedaulatan atau wilayah Indonesia secara keseluruhan tetap berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982.
Pandangan wilayah ruang uda-ra nasional untuk tujuan hankam negara adalah untuk meniadakan ancaman melalui ruang udara dengan mempergunakan ruang udara sebagai medium, karena daya kecepatan, jangkauan, terobosan, pendadakannya di ruang udara sangat tinggi, sehingga wilayah ruang udara nasional akan menjadi kawasan yang sangat rawan melalui ancaman senjata udara.
Di samping aspek pertahanan keamanan dan kesejahteraan dari upaya pendayagunaan ruang udara nasional yang sangat menentukan, perlu diamankan hasil-hasil dari pembangunan nasional yang sudah dilaksanakan dengan tahapan Repelita, agar tidak dirusak bahkan dimusnahkan oleh serangan udara secara “massive” yang tidak terelakkan. Dalam hubungan ini perlunya keserasian dan keterpaduan dalam penataan ruang udara nasional. Penataan ruang uiwa nasional untuk kepentingan ekonorin, kesejahteraan harus dipertimbangkan untuk kepentingan pertahanan keamanan, salah satu cara adalah dengan membentuk suatu mekanisme koordinasi antar otoritas sipil dan hankam secara belanjut, serasi dan taat asas. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dengan penataan ruang udara nasional bagi kepentingan hankam harus selalu memperhatikan aspek ekonomi dan kesejahteraan.
Hal-hal yang termasuk upaya pendayagunaan ruang udara na-sional bagi kepentingan hankam antara lain :
a. Penentuan “Prohibited area, Rstricted area, Air Defence Identification Zone (ADIZ);
b. Koordinasi sipil dan militer di dalam menjalankan pelayanan lalu lintas udara;
c. Olah raga dalam memuat dirgantara dalam rangka menampung potensi nasional menjadi kekuatan hankam negara di dirgantara.
Fungsi hankam matra dirgantara yang dikembangkan adalah penguasaan dan pengendalian situasi di dirgantara (Commond and control of the air and space) dalam rangka penegakan kedaulatan negara, pengamanan dan penyelamatan bangsa, pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, pengamanan kepentingan nasional maupun pengamanan pembangunan nasional. Hankam matra dirgantara menuntut pengerahan sumber daya nasional yang sangat besar, sehingga dalam pengembangannya diperlukan adanya gagasan-gagasan dasar yang melatarbelakangi. Sejalan dengan kebijaksanaan dan strategi hankam negara, kekuatan dan kemampuan ABRI disusun dalam konfigurasi kecil tetapi profesional, efektif, efisien dan modern serta dapat dikembangkan dalam
waktu yang relatif singkat. Dalam kaitannya dengan pengembangan potensi hankam matra dirgantara, langkah-langkah yang telah diambil adalah sebagai borjkut;
a. Pengembangar. potensi hankam negara matra dirgantara diarahkan untuk memiliki kekuatan pemukul yang aktif dan memiliki kemampuan penangkal;
b. Pola penggelaran kekuatan hankam negara matra dirgantara dengan prioritas ancaman yang dipersepsikan, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan kekuatan;
c. Pengembangan sistem pangkalan dilakukan dengan kerjasama sipil-militer, sehingga diperoleh efisiensi dalam pelaksanaannya dan efektivitas dalam penggunaannya;
d. Untuk menangkal kekenyalan dan mobilitas gelar kekuatan, seperangkat peralatan dirancang dalam konfigurasi mobil, dengan dukungan seperangkat komando pengendalian elektronika yang dapat diandalkan.
4. Aspek Hukum Pendaya-gunaan di Ruang Udara
Secara internasional, pengaturan pendayagunaan ruang udara diatur dengan rejim hukum yang mengatur ruang udara. Berbagai perjanjian tentang upaya pendayagunaan ruang udara telah disepakati secara internasional. Diantaranya adalah “Convention International Civil Aviation, Chicago, 7 Desember 194”, disingkat Chicago Convention 1944. Pasal 1 konvensi ini menegaskan bahwa setiap ne-gara memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayahnya, dan pasal -3 c juga menegaskan bahwa tidak satu pssawat udara asingpun aiperbolehkan melewati ruang udara nasiona! suatu riegaia tanpa izin negara yang bersangkutan. Tetapi Konvensi Chicago 1944 ini dan juga perjanjian-perjanjian in-ternasional lainnya tidak menetapkan batas ketinggian atau definisi ruang udara. Dilihat dari berbagai isu atau masalah yang timbul sebagai konse’kuensi dari meningkatnya kemajuan upaya pendayagunaan ruang udara oleh negaranegara, perjanjian internasional yang terkait masih perlu dikembangkan. Perjanjian internasional yang sudah ada masih jauh tertinggal, yang seharusnya dapat mengikuti, mendampingi ataupun bahkan mendahului kemajuan upaya pendayagunaan ruang udara tersebut. Oleh karena itu, organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) masih terus melakukan upaya-upaya untuk merumuskan dan menetapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka menyongsong penerapan secara global sistem komunikasi dan navigasi penerbangan berbaris satelit di masa mendatang.
Perjanjian-perjanjian yang sedang dipersiapkan antara lain :
a. Legal Aspects of Global
Air-ground Communication;
b. Institutional and Legal As-pects of Future Air Navigation
Systems.
Dalam PJP-I, sejumlah peraturan perundang-undangan yang ber-kaitan dengan matra udara telah ditetapkan, baik sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun sebagai peraturan perundang-undangan tersebut ditujukan untuk kemajuan dan pembinaan upaya pendayagunaan ruang udara serta pengamanan dan perlindungan kepentingan Indonesia dari kerugian ataupun ancaman yang dapat timbul melalui upaya pendayagunaan ruang udara oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri dan di luar negeri. Peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan dalam PJP-I yang berkaitan dengan matra udara antara lain :
a. Nomor 20 Tahun 1982 ten-tang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg Rl, yang telah disempurnakan dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1988.
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB.
c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.
d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pener-bangan.
e. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
5. Perwujudan Wawasan Nusantara
Wilayah Republik Indonesia mempunyai luas tentorial dan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) kurang lebih 8,5 juta Km2 yang terdiri lebih dari 17.000 buah pulau yang luasnya kurang lebih 2 juta Km2 dan laut/lautan kurang lebih 6,5 juta Km2.
Wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan terletak di khatulistiwa serta berada pada posisi silang dunia, merupakan wilayah negara dengan ciri-ciri yang sangat khas dan strategist Ruang udara nasional yang melingkupiriya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tittak ternilai harganya, karena di dalamnya terkandung berbagai potensi dan kemungkinan yang dapat didayagunakan untuk kepen-tingan masyarakat, negara dan bangsa Indonesia. Menyadari arti penting ruang udara nasional, maka bangsa Indonesia merasa berkewajiban untuk mendayagunakannya bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa secara bulat dan utuh. Oleh karena itu, eksistensi ruang udara nasional’harus selalu diarahkan guna meningkatkan dan memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara. Pembangunan nasional seperti pembangunan ekonomi, pemeliharaan kesatuan dan persatuan nasional serta keutuhan dan kedaulatan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia yang begitu luas sudah tentu memerlukan kegiatan yang tidak hanya di-andalkan pada kegiatan yang berpijak di bumi. Terlebih lagi, prasarana dan sarana yang mendukung pembangunan nasional melalui kegiatan yang berpijak di bumi sa-ngat terbatas. Dengan memperhatikan manfaat kemajuan teknologi penerbangan yang telah di-peroleh saat ini dan prospeknya di masa depan, keterbatasan prasarana dan sarana bagi kegiatan yang berpijak di bumi dan luas wilayah Indonesia dengan segala karakteristiknya, maka pembangun-an nasional ke masa depan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi penerbangan adalah merupakan suatu alternatif pilihan yang tepat baik sebagai kegiatan yang berdiri sendiri maupun sebagai pelengkap bagi kegiatan-kegiatan lain yang berpijak di bumi. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pemanfaatan kemajuan di bidang penerbangan, merupakan suatu kebutuhan yang vital untuk menunjang pembangun-an ekonomi, kesatuan dan persatuan nasional serta keutuhan dan kedaulatan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kehendak untuk mewujudkan aspirasi bangsa Indonesia.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945, dalam memanfaatkan konstelasi geografis Indonesia, sejarah perjuangan bangsa serta kondisi sosial budaya dirumuskan sebagai wawasan da-lam pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita nasional. Wa-wasan Nusantara mengandung arti bahwa rakyat, bangsa, negara dan Wilayah Nusantara (darat, iaut dan dirgantara) sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga memperkuat rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam persatuan.
Di samping itu, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dengan kandungan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasi-onal dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, serta baik yang langsung maupun tidak langsung membahayakan keutuhan, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasional, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menghadapi berbagai (TAHG) harus selalu tesedia kemampuan untuk mengatasinya. Oleh karena itu adalah wajar apabila bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, selalu dan secara bersungguhsungguh mempersiapkan kemampuan dirinya untuk dapat mewujudkan daya tahan dan daya tanggap yang tinggi dalam menghadapi hakikat ancaman atas kepentingan nasional.
Sehubungan dengan itu, ruang udara nasional diarahkan untuk mewujudkan ketahanan bangsa Indonesia baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Proses perwujudan ketahanan Nasional akan berlangsung secara berkelanjutan, dalam pengertian bahwa Ketahanan Nasioanl yang meningkat akan memberikan peluang bagi upaya pengembangan ruang udara nasional dan meningkatkan kekuatan ruang udara nasional akan lebih meningkatkan kondisi Ketahanan Nasional. Dari proses tersebut diharapkan bahwa ruana udara nasional dapat berperan seoagai kekuatan penangkal dalam menyelesaikan berbagai masalah yang merugikan kepentingan nasional, sehingga akan selalu menunjang peningkatan Ketahanan Nasional.
Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional adalah merupakan landasan bagi pendayagunaan ruang udara nasional, oleh karena itu ruang udara nasional mengandung makna sebagai berikut:
a. Ruang Udara harus didayagunakan berdasarkan prinsipprinsip sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pan-casila.
b. Ruang udara nasional harus diabdikan bagi kesejahteraan rakyat.
c. Ruang udara nasional harus diarahkan untuk selalu berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
d. Ruang udara nasional harus menjamin pemanfaatan ruang maksud-maksud damai dan untuk kepentingan umat manusia, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundangundangan dan konvensi internasional yang berlaku.
e. Ruang udara nasional harus ditujukan untuk mewujudkan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
f. Ruang udara nasional senantiasa diarahkan untuk memperkuat Ketahanan Nasional.
g. Ruang udara nasional senantiasa memperhatikan pelestarian lingkungan.

Incoming search terms:

  • perwujudan wawasan nusantara
  • perwujudan nusantara
  • bagaimana perwujudan wawasan nusantara
PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA | ADP | 4.5